Sistem Pelayanan Kesehatan

Oleh Zaenal Abidin

Akses ke pelayanan kesehatan merupakan hak asasi manusia dan negara bertanggung jawab untuk memenuhinya. Di beberapa negara di dunia, termasuk Indonesia, pelayanan kesehatannya tumbuh menjadi industri yang tak terkendali dan menjadi tidak manusiawi.

Mengalami hal yang oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) sebagai “the commercialization of healthcare in unregulated health systems”.Kondisi ini ditandai dengan maraknya komersialisasi pelayanan dan pendidikan, yang dipicu oleh pembiayaan kesehatan yang belum baik. Setelah deklarasi Alma Ata (1978), program kesehatan menjadi gerakan politik universal. Deklarasi ini telah menjadi tonggak sejarah peradaban manusia.Kesehatan diakui sebagai hak asasi manusia tanpa memandang status sosial ekonomi, ras, dan kewarganegaraan, agama,dan gender.

Sebagai hak asasi manusia, kesehatan menjadi sektor yang harus diperjuangkan,serta mengingatkan bahwa kesehatan berperan sebagai alat pembangunan sosial,dan bukan sekadar hasil dari kemajuan pembangunan ekonomi semata. Kesadaran ini melahirkan konsep primary health care (PHC) yang intinya: Pertama, menggalang potensi pemerintah- swasta-masyarakat lintas sektor, mengingat kesehatan adalah tanggung jawab bersama. Kedua, menyeimbangkan layanan kuratif dan preventif serta menolak dominasi elite dokter yang cenderung mengutamakan pelayanan rumah sakit, peralatan canggih, dan mahal.

Ketiga, memanfaatkan teknologi secara tepat guna pada setiap tingkat pelayanan. Berbagai negara di belahan dunia, seperti di Uni Eropa, Amerika Latin, serta di beberapa negara Asia, berhasil menata kembali sistem kesehatannya dengan kembali menerapkan primary health care (PHC) sebagai ujung tombak pembangunan kesehatan. Di Indonesia pelayanan kesehatan primer masih mengalami marginalisasi.Konsep PHC diinterpretasikan terbatas hanya pada bangunan fisik puskesmas, program puskesmas, pelayanan strata pertama di sarana pemerintah,serta pendekatan upaya kesehatan berbasis masyarakat seperti program posyandu, bidan di desa,dan desa siaga.

Hal ini menyebabkan dikerdilkannya PHC sebagai konsep dan strategi pemban g u n a n k e s e – h a t a n menjadi sekedar program pemerintah untuk pelayanan masyarakat bawah. Di sisi lain pelayanan kesehatan swasta (seperti praktik dokter,klinik,rumah sakit,dan sebagainya) seolah di luar naungan konsep PHC.Pelayanan swasta yang jumlahnya jauh lebih banyak dibanding milik pemerintah (negara) dibiarkan bebas mengikuti mekanisme pasar. Model layanan yang dilakukan sarat dengan kuratif, berdampak besar dalam membangun mind set masyarakat untuk berorientasi kuratif,dan mendorong tumbuhnya komersialisasi layanan kesehatan, bahkan termasuk di fasilitas kesehatan milik pemerintah.

Lebih dari itu,seringkali dipersepsikan bahwa layanan kesehatan swasta seperti praktik dokter, klinik,dan rumah sakit sebatas melakukan aktivitas kuratif dan rehabilitatif sehingga terbebas dari promotif dan preventif. Dianggapnya, pelayanan promotif dan preventif hanya berlaku di dinas kesehatan dan pusksesmas. Pendikotomian semacam ini berakibat tidak terselenggaranya pelayanan kesehatan secara paripurna di setiap e n t i t a s layanan. S i s t e m pendidikan yang belum link and match dengan sistem pelayanan menjadikan pendidikan sering dituding sebagai salah satu penyebab pengerdilan PHC.

Proses pendidikan profesi kesehatan terkadang menjadi “menara gading” karena dikelola tanpa berorientasi kepada sistem pelayanan (konsep PHC). Calon profesional kesehatan dididik di rumah sakit yang fungsinya didominasi aktivitas kuratif, menjadikannya ahli memperbaiki atau mengobati organ tertentu, tapi tidak mengobati penderitaan manusia secara utuh. Hasilnya, profesional kesehatan (dokter) yang mind set-nya kuratif. Konsep PHC pada dasarnya adalah pendekatan atau strategi untuk membangun sistem kesehatan nasional yang memayungi seluruh upaya kesehatan.

PHC merupakan sistem pelayanan kesehatan yang memiliki 22 karakteristik, yang terbagi dalam dua kelompok. Pertama, karakteristik dari sistem pelayanan.Kedua, karakteristik yang menjadi atribut yang melekat pada praktik dokter di strata pelayanan primer. Sistem pelayanan kesehatan yang memiliki sebagian besar dari 22 karakteristik ini dapat dikatakan sebagai sistem pelayanan kesehatan yang berorientasi pelayanan primer. Penguatan pelayanan kesehatan primer berkorelasi erat dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Kecacatan dan kematian secara dini dapat dicegah dan dideteksi. Peningkatan cakupan layanan primer dapat meningkatkan kepuasan pasien dan menurunkan biaya kesehatan karena angka rujukan menjadi lebih kecil. Studi di negara berkembang semacam Indonesia menunjukkan orientasi pada pelayanan spesialistis justru menimbulkan ketidakmerataan pelayanan kesehatan. Sementara negara berkembang yang sistem kesehatannya berorientasi pada pelayanan primer didapatkan pelayanan lebih merata, lebih muda diakses, dan lebih prorakyat miskin.

Menindaklanjuti Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN),telah disahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial( BPJS). Kedua undang-undang tersebut belum menjelaskan bagaimana pelaksanaan jaminan kesehatan sehingga harus diatur di dalam peraturan tersendiri. Karena itu, diperlukan regulasi mengenai pelaksanaan jaminan kesehatan terutama mengenai penyedia layanan kesehatan atau pemberi pelayanan kesehatan.

Usaha pemberian layanan kesehatan yang mendekati kondisi ideal bukannya tidak ada di Indonesia. Salah satunya bisa kita lihat usaha yang dilakukan Kota Bontang, Kalimantan Timur.

Upaya Kota Bontang untuk menata ulang sistem kesehatannya dengan menerapkan konsep primary health care (PHC) adalah sebuah contoh sukses dan bisa dijadikan sebagai role model-. Proses tersebut berlangsung selama kurang lebih tiga tahun, 2007 hingga 2010, dengan asistensi Ikatan Dokter Indonesia. Ketika itu,Kota Bontang telah memiliki fondasi kuat untuk menjadi sebuah sistem pelayanan kesehatan yang berorientasi pada pelayanan primer dalam rangka mencapai universal coverage.

Di antara fondasi itu yakni: Pertama, Kota Bontang telah memiliki Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Kesehatan Daerah yang menempatkan kedokteran keluarga sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan. Kedua,Kota Bontang memiliki Perda Nomor 11 Tahun 2009 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah, yang memberi jaminan kesehatan kepada penduduk kurang mampu.

Ketiga, Kota Bontang telah melakukan reorientasi fungsi puskesmas dengan tujuan menghilangkan tumpang tindih antara fungsi upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM).Puskesmasdifungsikan sepenuhnya untuk UKM, sedangkan fungsi pengobatannya dialihkan ke praktik kedokteran keluarga. Keempat, jumlah dokter pelayanan primer (DPP) di Kota Bontang jauh lebih banyak ketimbang dokter spesialis, mencerminkan pelayanan berorientasi pada pelayanan primer.

Kelima, rasio DPP terhadap penduduk sudah mendekati 1:2500, yang berarti ketersediaan DPP sangat mendukung penerapan sistem yang berorientasi pelayanan kesehatan primer. Hal lain yang mulai kondusif bagi penerapan sistem pelayanan kesehatan primer adalah: Pertama, telah cukup banyak dokter pelayanan primer dalam bentuk praktik kedokteran keluarga di tengah masyarakat.Kedua, telah ada upaya mengatur penyebaran lokasi praktik dokter pelayanan primer di tengah masyarakat, berdasarkan wilayah administrasi kecamatan.

Ketiga, telah cukup banyak populasi masyarakat yang berhubungan langsung dengan dokter pelayanan primernya, berdasarkan kontraktual antara penjamin (Askes, Jamsostek, dan Jamkesda) dan DPP.Keempat, sistem rujukan sudah mulai berjalan, di mana populasi yang berkunjung ke dokter spesialis sudah banyak menggunakan surat rujukan dari DPP. Role model Kota Bontang tentu saja belum sesempurna yang dicita-citakan, namun paling tidak telah meletakkan dasar untuk mengantisipasi penerapan jaminan sosial kesehatan nasional. Pada era SJSN dan BPJS ini, penyiapan pelayanan kesehatan primer menjadi agenda yang tak terelakkan.

Karena itu, pengembangan role model pelayanan primer yang ditunjang oleh pembiayaan berbasis jaminan sosial kesehatan nasional menjadi mutlak untuk dikedepankan. Mencontoh apa yang pernah dilakukan oleh Pemda Bontang, maka puskesmas yang saat ini menanggung beban berat seharusnya direkonstruksi. Puskesmas cukup fokus dan secara sungguhsungguh melaksanakan tugas utamanya, yakni upaya kesehatan masyarakat. Dengan hanya fokus pada tugas utamanya yang juga yang amat berat itu, bukan berarti entitas puskesmas menjadi tidak terhormat.Saat ini puskesmas sering kali dituding lalai karena mengesampingkan tugas utamanya dalam upaya kesehatan masyarakat dan beralih ke upaya pengobatan (private goods).

Jejaring Layanan Kesehatan

Kalau kita kembali menengok Sistem Kesehatan Nasional (SKN) 2004, dikatakan bahwa ketika SJSN sudah berlaku, maka akan terjadi perubahan fungsi puskesmas.Puskesmas akan fokus untuk menjalankan fungsi sebagai penyelenggara upaya kesehatan masyarakat, sedangkan upaya kesehatan perorangan akan diserahkan kepada swasta melalui konsep Pelayanan Kedokteran Keluarga, kecuali di daerah sangat terpencil yang masih akan dipadukan dengan puskesmas.

Memang disayangkan karena ternyata dalam SKN 2009 konsep semacam itu tidak ditemukan lagi. Karena itu diperlukan adanya revisi SKN agar dapat mengakomodasi terjadinya perubahan besar dalam sistem pelayanan kesehatan primer. Konsep Pelayanan Kedokteran Keluarga sebagai gatekeeper di layanan kesehatan garda terdepan (primer) tersebut, kemudian dimodifikasi dengan membangun jejaring pemberi pelayanan kesehatan primer.

Jejaring yang menggunakan pendekatan kedokteran keluarga ini terdiri atas klinik-klinik primer satelit menyerupai satelit, yang posisinya berada mengelilingi klinik primer utama. Klinik-klinik tersebut bukan sekadar berjejaring, melainkan juga menerapkan konsep kepemilikan bersama.Semua klinik jejaring itu adalah milik tenaga profesi kesehatan yang bekerja atau berpraktik di klinik tersebut.Baik dia dokter, dokter gigi, apoteker, perawat, bidan, dan bahkan tenaga administrasi pun terbuka untuk menjadi pemilik.

Di klinik primer utama akan mempunyai minimal 2 dokter,1 dokter gigi, 2 perawat, 1 bidan, dan 1 staf administrasi. Klinik primer utama dilengkapi fasilitas laboratorium, radiologi, EKG,USG,dan sebagainya sebagaimana layaknya pelayanan primer yang lengkap (terstandardisasi). Sementara di klinik primer satelit, cukup memiliki 2 dokter, 2 perawat, 1 bidan,1 pembatu apoteker untuk menjaga instalasi farmasi, serta 1 staf administrasi.

Di klinik primer satelit ini, sinergisitas profesional kesehatan dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang holistis/paripurna sudah harus dikembangkan. Tentu saja dokter tetap menjadi nakhoda pelayanan kesehatan di fasilitas layanan primer ini,namun ia bukan pemilik tunggal. Untuk itu, perlu dipersiapkan strategi peningkatan kapasitas profesional kesehatan dalam kerangka kerja tim dan jejaring pelayanan kedokteran keluarga. Tentu saja melalui pelatihan dan bimbingan teknis secara terencana dan terstruktur, yang dimulai sebelum bertugas di klinik.

Dalam hal kepemilikan bersama entitas pelayanan dan jejaringnya, perlu ditumbuhkan semangat kolektivitas dan kolegialitas kesejawatan yang berkolaborasi dengan di bawah prinsip-prinsip koperasi. Pendanaan konsep kepemilikan bersama ini dapat difasilitasi oleh Koperasi IDI maupun lembaga keuangan lain yang memiliki semangat yang sama, yakni mengakomodasi semangat kolektivitas dan kolegialitas kesejawatan profesional kesehatan. Proporsi kepemilikan, distribusi tanggung jawab, dan persentase bagi hasil secara adil dapat ditentukan kemudian dengan hitungan tersendiri.

Kepemilikan bersama akan menghilangkan adanya profesional kesehatan yang melayani pasien secara pribadi, di fasilitas yang tidak memadai dan dengan standar pelayanan yang tidak standar pula. Konsep kepemilikan bersama yang difasilitasi Koperasi IDI ini akan sangat berbeda bila entitas pelayanan dimiliki oleh pribadi-pribadi atau pemilik modal. Kepemilikan yang didorong oleh semangat berkoperasi, tentu sangat berbeda ketika kepemilikannya bersifat pribadi atau oleh pemilik modal tertentu.

Kepemilikan pribadi mempunyai kecenderungan untuk dikelola dalam kerangka bisnis, yang memaksimalkan keuntungan sehingga berpotensi menimbulkan ketegangan dan ketidakharmonisan, karena menempatkan profesional kesehatan dalam konteks antara buruh dan majikan, serta pasien diperlakukan sebagai objek bisnis semata. Menempatkan pasien sebagai objek bisnis tentu amat tidak etis,apalagi bagi profesional kesehatan yang sangat terkenal menjunjung tinggi etika profesinya.

Pelayanan Kesehatan

Demi keadilan dan meratanya pemberian pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, rekrutmen dan seleksi pemberi pelayanan kesehatan (PPK) pun harus dilakukan secara seksama di tingkat nasional. Pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan SJSN selayaknya bersifat efektif dan efisien,untuk menjaga kesehatan rakyat Indonesia dengan biaya kesehatan yang rasional.

Pelayanan kesehatan yang holistis, komprehensif, sepenuh waktu, sepenuh hati, dan berkesinambungan adalah karakteristik yang harus dimiliki oleh PPK. PPK yang telah lolos seleksi dapat ditempatkan di daerah yang ditentukan tim dari BPJS. Sesuai UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS, bentuk kerja sama antara BPJS dan PKK merupakan sistem kontrak. Untuk memperoleh hasil optimaldalammengembangkankesehatan masyarakat yang menjadi tanggungannya, waktu yang dibutuhkan tidak singkat. Jangka waktu dua tahun adalah waktu yang sangat minimal untuk kontrak.Kontrak dengan PPK dapat diperpanjang setelah menilai kinerjanya.

Jika kinerjanya bagus dapat diperpanjang,namun bila tidak bagus sangat mungkin untuk tidak diperpanjang. Terkait dengan pelaksanaan jaminan kesehatan yang bertahap, pada pelaksanaan tahap awal, PPK yang tidak termasuk dalam sistem tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan pelayanan kesehatan bagi para peserta jaminan kesehatan. Namun perlu diketahui bahwa berdasarkan undang-undang, seluruh penduduk Indonesia wajib menjadi peserta.(Sumber: Seputar Indonesia, 14-15 Mei 2012).

Tentang penulis:
Zaenal Abidin, Ketua Terpilih/Wakil Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia.

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,475,005 hits
Mei 2012
S S R K J S M
« Apr   Jun »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 77 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: