Revisi UU Pemilu

Oleh Robi Cahyadi Kurniawan

Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu) tertunda. Pembahasannya memakan waktu panjang dan penuh dengan tawar-menawar partai politik di parlemen.

Target selesai akhir tahun 2011 melenceng jauh. Tarik-menarik paling krusial adalah penetapan besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT). Penetapan besaran PT berliku karena berkaitan dengan keberlangsungan nasib parpol. Partai besar seperti PDIP dan Golkar yang memiliki basis massa yang kuat mengajukan PT 5%. Namun, partai lain masih bermain di area aman 2,5% walaupun di akhir ada wacana untuk mengambil jalan tengah 3,5%. Selain PT, poin krusial lain adalah sistem pemilu, alokasi kursi per daerah pemilihan (3-10 kursi per DP), dan cara konversi suara menjadi kursi.

Penulis berpendapat sebenarnya masih poin penting yang perlu dibahas, misalnya, independensi penyelenggara pemilu, taji Badan Pengawas Pemilu dan Panitia Pengawas Pemilu. Juga penggunaan teknologi informasi dengan electronic voters (e-Vote) untuk menekan biaya kertas, kotak suara, dan tinta suara, hingga cara meminimalisasi politik uang.

Namun yang tetap menjadi masalah utama adalah pengurangan jumlah parpol agar stabilitas pemerintahan lebih solid. Cara paling cepat dan efektif memangkas jumlah parpol adalah dengan menerapkan sistem multipartai terbatas dengan mematok tinggi besaran PT.

Dari sisi keberpihakan, tentu PT tinggi hanya menguntungkan partai besar. Pertanyaannya, mengapa tujuh partai lain di parlemen tidak keberatan dengan ambang batas 3,5%? Jawabannya bisa dilihat di RUU Pemilu Pasal 8 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa parpol anggota parlemen (sembilan partai) otomatis lolos dan dapat mengikuti Pemilu 2014 tanpa verifikasi, seperti yang diwajibkan pada Ayat (2) pasal yang sama.

Partai Nasional Demokrat (Nasdem) adalah yang pertama kali lolos verifikasi Kemenkumham dan banyak partai lain masih menunggu giliran. Indikasi dari hal ini, syahwat politik politisi untuk mendirikan partai masih sangat besar dan menggelora. Penyebabnya adalah konflik internal partai dan ketidaksamaan pandangan dalam pembagian kekuasaan.

Pengurangan Parpol

Sejak reformasi bergulir telah berdiri setidaknya 160 parpol di Indonesia. Pemilu 1999, 2004, dan 2009 masing-masing diikuti 48, 24 dan 44 partai politik, termasuk enam parpol lokal menjadi kontestan Pemilu 2009. Jumlah partai di parlemen saat Pemilu 2009 menjadi jauh lebih sedikit, yakni hanya sembilan parpol dari 38 peserta pemilu nasional. Sedangkan pada Pemilu 2004, dari 24 parpol 17 di antaranya mendapatkan kursi parlemen.

Penyederhanaan jumlah parpol tidak berjalan mudah. UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik sebagai revisi UU No. 2 Tahun 2008 mempermudah pendirian parpol. Dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2), pendirian parpol hanya mensyaratkan 30 orang WNI berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah, dan didaftarkan oleh sedikitnya 50 orang pendiri dengan menyertakan kewajiban 30% keterwakilan perempuan. Pengetatan anggaran dan sumbangan yang diatur dalam Pasal 34 dan 35 UU No. 2 Tahun 2011 rupanya tidak juga menyiutkan banyak pihak untuk mendirikan parpol.

Akar sejarah perpartaian di Indonesia dimulai pada Pemilu 1955. Saat itu basis ideologi dan orientasi parpol hanya berpusat pada tiga sumbu kekuatan, yakni nasionalis (PNI), agamais (Masyumi, NU), dan komunis (PKI). Merujuk dari pendapat Herbeth Feith (1970), ada tiga arus utama ideologi parpol, yakni nasionalis (tradisionalisme), islamis (agamais), dan sosial demokratis. Saat ini perbedaan mendasar antarpartai nyaris tak terlihat lagi sehingga sudah sepatutnya jika tujuannya adalah penyederhanaan partai, parpol berbasis aliran yang sama hendaknya bergabung menjadi satu.

Belajar dari 2009

Pemilu 2009 di Indonesia termasuk paling kompleks. Hal ini karena dalam satu hari diadakan pemilu untuk memilih 560 anggota DPR, 132 DPD, dan 16.253 DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Jumlah pemilih mencapai 171.265.442 orang, 519.920 TPS, 76.711 PPS, 6.471 PPK, 471 KPU kabupaten/kota, dan 33 KPU provinsi.

Kebebasan sipil dewasa ini semakin baik. Indikatornya adalah kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, dan berserikat. Pemenuhan hak-hak politik masih terkendala peraturan dan penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Hal ini berdampak pada menurunnya tingkat partisipasi politik rakyat dalam pemilu dan pilkada.

Esensi pemilu bermuara pada seberapa besar warga negara menggunakan hak pilihnya atau dengan kata lain seberapa besar partisipasi politik masyarakat. Data Pemilu 2009, partisipasi politik mencapai 70,99% dan Pilpres 2009 sebesar 72,56%. Sementara partisipasi politik dalam Pemilu 2004 sebesar 77,44% dan Pilpres 2004 mencapai 84,07%. Rata-rata partisipasi politik Pilkada sejak 2005-2008 adalah 75,28%. Representasi perempuan di DPR hasil pemilu 2009 naik, yaitu menjadi 17% dari 11% hasil Pemilu 2004. Hal ini juga berdampak dalam representasi perempuan pada DPD hasil Pemilu 2009 menjadi 28% dari 20% dalam Pemilu 2004.

Penyelenggaraan Pemilu 2009 mengajarkan satu hal penting pada pemerintah, KPU, Bawaslu, dan rakyat, yakni lemahnya sistem administrasi kependudukan yang menjadi dasar penyusunan daftar pemilih tetap (DPT). Hak-hak dasar masyarakat sudah semestinya dijamin dengan sistem pendataan yang akurat. Terkait DPT, Mahkamah Konsitusi sehari menjelang Pilpres 2009 memutuskan warga negara yang telah berhak memilih dapat menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) dan paspor untuk ditukarkan dengan surat suara. Keputusan tersebut merupakan hal penting sebagai jalan keluar kisruh DPT saat itu.

Satu hal yang penting yang perlu kita kritisi dari Pemilu 2009 adalah besarnya biaya penyelenggaraan. Untuk Pemilu 2014, perlu pemikiran kreatif agar masalah biaya tidak membebani rakyat. (Sumber Lampung Post, 28 April 2012).

Tentang penulis:
Robi Cahyadi Kurniawan, dosen FISIP Universitas Lampung.

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,480,249 hits
April 2012
S S R K J S M
« Mar   Mei »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 78 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: