Kejahatan Perusahaan

Oleh Yuli Efendi

Setiap mendengar kata Lapindo kita pasti akan teringat pada bencana besar di Porong, yakni kecamatan di bagian selatan Kabupaten Sidoarjo, sekitar 12 km sebelah selatan Sidoarjo, Jawa Timur.

Semburan lumpur yang telah merendam rumah-rumah penduduk itu kini masih menyisakan beban materi sekaligus psikologis bagi ribuan korbannya. Mereka harus hidup berpindah rumah, mencari pekerjaan baru, dan menyesuaikan dengan lingkungan baru. Apalagi, biarpun segenap upaya menuntut ganti rugi terus dilakukan, kini korban tersebut malah disuguhi informasi bahwa Lapindo terancam pidana.

Masih hangat dalam ingatan kita juga tentang kerusuhan berdarah di Sungai Sodong, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Di mana telah terjadi konflik berdarah yang melibatkan PT Sumber Wangi Alam (SWA) dan masyarakat sekitar perusahaan sawit tersebut. Pemicu konflik ini adalah sengketa 298 hektare lahan ditambah 630 hektare lahan yang diklaim perusahaan.

Begitu juga yang terjadi di Kabupaten Mesuji, Lampung. Konflik yang berujung hilangnya nyawa orang antara PT Silva Inhutani dan warga yang tinggal di Register 45 itu, menurut Kadiv Humas Polri Irjen Saud Usman, dilatarbelakangi sengketa lahan.

Kaum Berdasi

Dalam buku Konglomerat Samson-Delilah (1996), Zaim Saidi dengan ringan menyingkap kejahatan perusahaaan. Istilah kejahatan perusahaan itu mulai ramai diperbincangkan masyarakat Indonesia pada akhir 1980-an sampai awal 1990-an. Istilah itu silih berganti dipakai dengan istilah lain, yaitu kejahatan kerah putih (white collar crime/WCC). Ada juga yang memperkenalkan sebutan berbeda, yaitu kejahatan kaum berdasi. Bahkan ada yang mengintroduksikan dengan istilah kejahatan kaum priyayi.

Orang yang sering dianggap sebagai pelopor dalam studi kejahatan perusahaan ini adalah Edwin H. Sutherland. Ia mulai memperhatikan topik ini sejak 1920-an. Kriminolog pada Universitas Indiana ini memperkenalkan istilah WCC. Konsep Edwin ini seketika meluas setelah pidatonya di American Sociological Society pada 1939.

Secara deskriptif, definisi Edwin tentang WCC itu adalah perbuatan yang dilakukan orang yang memiliki status sosial-ekonomi tinggi dan melakukan kejahatan tersebut dalam kaitan pekerjaannya.

Dalam perjalanannya muncul perbedaan mengenai istilah itu. Ada yang menganggap konsep WCC-nya Edwin kadang fokus pada pelaku berstatus sosial-ekonomi tinggi, kadang pada pekerjaan, dan kadang pada korporasi atau perusahaan, misalnya Clinard dan Quinney.

Mereka meninggalkan istilah WCC dan memperkenalkan istilah kejahatan dalam jabatan (occupational crime) dan kejahatan perusahaan (corporate crime). Kejahatan dalam jabatan yang dimaksud meliputi pelanggaran yang dilakukan seseorang untuk kepentingan pribadi dalam lingkup jabatannya. Sedangkan kejahatan perusahaan meliputi pelanggaran yang dilakukan pejabat-pejabat perusahaan untuk kepentingan perusahaan maupun pelanggaran yang dilakukan perusahaan itu sendiri.

Terlepas dari kebhinnekaannya, istilah-istilah itu memiliki semangat yang sama, yaitu kejahatan perusahaan dipandang sebagai tindakan kriminal yang tidak dibenarkan.

Warga Jadi Korban

Saat ini, rakyat hidup di atas bayang-bayang ketakutan. Penyelenggara negara yang semestinya menjamin hak-hak rakyatnya kini seperti berada dalam dilema dan tekanan.

Dilema dan tekanan yang dimaksud, misalnya dalam melindungi dan memenuhi hak asasi manusia, negara masih tertekan. Seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas dari rasa takut, hak untuk bekerja, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk mendapatkan persamaan di mata hukum. Pemerintah negara masih bermuka dua menyikapi hak-hak rakyat tersebut.

Alasannya jelas. Pertama, hak untuk hidup. Tanpa bermaksud menggeneralisasikan, dalam konteks tulisan ini hak untuk hidup dari warga belum terjamin. Ini terbukti ketika ada konflik yang melibatkan warga dan perusahaan, sering warga yang menjadi korban. Aparat yang ditugaskan membela kepentingan rakyat tidak jarang justru berbuat sebaliknya.

Kedua, hak bebas dari rasa takut. Bagaimana mungkin pekerja tidak dibayangi rasa takut kalau sistem yang digunakan adalah sistem kontrak. Artinya, sebagaimana perjuangan kaum buruh, sistem kontrak hanya menguntungkan perusahaan.

Ketiga, konflik perusahaan dan warga sering terjadi akibat perusahaan kurang menguntungkan warga sekitarnya. Padahal, hak bekerja masyarakat sekitar itu seharusnya menjadi prioritas jika perusahaan ingin aman dan sukses. Termasuk dalam CSR-nya, masih banyak perusahaan yang enggan memenuhi amanah undang-undang.

Keempat, hak mendapatkan persamaan di mata hukum, sering warga selalu kalah. Tidak perlu mengambil contoh terlalu jauh. Kasus-kasus di Lampung bisa digali dan kira-kira siapa yang lebih diuntungkan?

Di Lampung, pemerintah juga belum bisa menjamin upah minimum provinsi dan kabupaten/kota sesuai kebutuhan hidup layak. Begitu juga dengan hak atas asuransi kesehatan/jiwa karyawan, sebagaimana yang pernah ramai di Lampung. Pemerintah belum bisa menjadi problem solver-nya. Belum lagi soal pajak, izin, produk, dan lain-lain.

Sampai di sini, penulis menggarisbawahi bahwa sebetulnya kejahatan perusahaan banyak sekali macam dan polanya. Tetapi untuk mengungkap itu dirasa berat karena memang pemerintah masih belum menjunjung tinggi prinsip keadilan alias bermuka dua; satu sisi membela rakyat, di sisi lain menindas rakyat. (Sumber: Lampung Post, 26 April 2012).

Tentang penulis:
Yuli Efendi, Pendiri Generasi Pemimpin Cerdas Wilayah Lampung

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,454,994 hits
April 2012
S S R K J S M
« Mar   Mei »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 76 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: