Dilema Penimbunan BBM

Oleh Eddy Rifai

Menjelang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang direncanakan berlaku mulai 1 April 2012, di sejumlah daerah di Indonesia marak terjadi penimbunan.

Seperti di Batam, Polresta Barelang berhasil membongkar penimbunan BBM di sebuah gudang di kawasan Sekupang. Di Sumatera Barat, anggota Komisi II Bidang Perekonomian DPRD Sumatera Barat Mochiasin mendapat laporan adanya kegiatan penimbunan BBM di daerahnya. Hasil peliputan sejumlah media massa, penimbunan BBM antara lain berlangsung di Lampung, Tebingtinggi, Jember, dan Pekanbaru.

Kasus-kasus penimbunan BBM dilakukan dengan berbagai modus operandi. Ada pelaku yang membeli BBM dengan jeriken kemudian menjualnya secara eceran dengan harga yang lebih tinggi.

Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) menolak pembelian dengan jeriken. Namun, para spekulan tak kurang akal. Mereka memodifikasi tangki kendaraan bermotor, baik kendaraan roda dua (sepeda motor) maupun kendaraan roda empat (mobil).

Kasus lain, ada istilah yang disebut dengan “kencing BBM” seperti di Indramayu. Setiap kali melewati di Desa Jayalaksana, Kedokan Bunder, Indramayu, sebelum sampai pada SPBU tujuan, beberapa sopir tangki menjual solar dan bensin kepada Twr. Kemudian, Twr menjual solar dan bensin itu secara eceran dengan harga lebih mahal. Transaksi ini telah berlangsung lama sampai kepergok dua anggota Tim Terpadu BBM Pusat dari Mabes Polri. Tim terpadu menemukan 66 drum berisi solar di rumah Trw dan akhirnya Trw diproses ke peradilan pidana.

Pada pemeriksaan di pengadilan, jaksa mendakwa Trw melanggar Pasal 53 huruf d jo Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Yakni, menyimpan minyak bumi tanpa izin usaha atau melanggar Pasal 480 ke-1 e KUHP tentang Penadahan. Jaksa menuntut hukuman 3 tahun penjara dan denda Rp3 juta subsider 2 bulan kurungan dan meminta agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.

Pengadilan Negeri Indramayu akhirnya memvonis Trw hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp1 juta subsider 1 bulan kurungan, sedangkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa.

Namun, di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jawa Barat mengoreksi lamanya hukuman menjadi 1 tahun dan denda menjadi Rp2 juta subsider 2 bulan kurungan.

Trw dinilai terbukti melanggar UU Migas. Merasa tak jelas dasar hakim banding menaikkan vonis, Trw mengajukan kasasi. Namun, Majelis Hakim Agung yang dipimpin Mansyur Kartayasa menolak permohonan kasasi tersebut. Dengan demikian, ia harus menjalani hukuman 1 tahun penjara akibat menyimpan minyak bumi tanpa izin.

Bukan Pidana

Beberapa putusan pengadilan menjatuhkan pemidanaan yang berbeda-beda terhadap penimbun BBM. Ada pelaku yang dipidana penjara dan denda yang tinggi, tetapi ada pelaku yang dikenakan pidana penjara dan denda yang rendah. Satu hal yang menarik dari perbuatan penimbunan BBM tak selamanya bisa dikualifikasi sebagai tindak pidana.

Hal itu dapat dilihat dari putusan Mahkamah Agung No. 544 K/Pid/2007. AH dibawa ke kursi terdakwa atas tuduhan penimbunan BBM. Di Pengadilan Negeri Poso, terdakwa dituntut 3 tahun penjara dan denda Rp20 juta subsider 6 bulan kurungan. PN Poso menjatuhkan putusan terdakwa terbukti melakukan penyimpanan BBM. Tetapi, perbuatan tersebut bukan tindak pidana. Oleh karena itu, terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum. Barang bukti 134 drum minyak tanah dikembalikan kepada terdakwa.

Di persidangan terungkap terdakwa mempunyai izin kontrak agen minyak tanah. Berdasarkan perjanjian, terdakwa mendapat jatah tiga drum per hari. Namun, lantaran tidak laku seluruhnya, terdakwa terkesan menimbun minyak tanah sehingga polisi melakukan penyidikan. Upaya jaksa mengajukan kasasi kandas.

PN Batam juga pernah membebaskan AZ, terdakwa kasus penimbunan BBM. Ia tidak terbukti menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak seperti dituduhkan jaksa. Barang bukti 10 ton solar yang disita Densus 88 Mabes Polri dikembalikan kepada terdakwa.

Upaya jaksa mengajukan kasasi kandas karena menurut Majelis Hakim kasasi jaksa tidak bisa membuktikan bahwa pembebasan terdakwa adalah pembebasan tidak murni. Dalam putusan No. 2907K/Pid/2006, Majelis Hakim Agung menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan penimbunan BBM dapat merupakan tindak pidana dan dapat juga bukan tindak pidana. Hal itu karena rumusan pasal-pasal yang terdapat dalam UU Migas. Pasal 53 menyebutkan setiap orang yang melakukan (a) pengolahan tanpa izin usaha dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal Rp50 miliar; (b) pengangkutan tanpa izin usaha dipidana penjara paling lama 4 tahun dan denda maksimal Rp40 miliar; (c) penyimpanan tanpa izin dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda maksimal Rp30 miliar; (d) niaga tanpa izin usaha dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda maksimal Rp30 miliar. Pasal 55 UU Migas menyatakan “setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM subsidi dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal Rp60 miliar”.

Unsur utama dari pasal-pasal di atas dalam kaitan dengan penimbunan BBM adalah perbuatan mengangkut, menyimpan, menjual tanpa izin. Bila pelaku tidak mengantongi izin, perbuatan dikualifikasikan sebagai tindak pidana, sedangkan apabila pelaku memiliki izin bukan merupakan tindak pidana.

Wewenang Perizinan

Dalam undang-undang disebutkan izin diberikan oleh pemerintah, tetapi tidak jelas apakah Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah. Apabila Pemerintah Pusat, hanya perusahaan besar yang mendapat izin. Pemerintah daerah seyogianya dapat juga mengeluarkan izin distribusi BBM ke wilayah terpencil yang tidak memiliki SPBU.

Pada wilayah terpencil, yang jarak antar-SPBU mencapai 100 km lebih, masyarakat sangat membutuhkan pedagang BBM eceran. Mereka tidak mungkin mengurus izin ke pusat yang menelan biaya besar karena keterbatasan modal. Mereka seharusnya cukup mengurus izin ke pemda (kabupaten) dan biaya perizinan dapat untuk meningkatkan PAD. Pemberian izin di daerah akan mengendalikan jumlah pembelian BBM, sehingga tidak terjadi penimbunan BBM dan mengendalikan harga eceran agar tidak terlalu mahal. (Sumber: Lampung Post, 25 Maret 2012)

Tentang penulis:
Eddy Rifai, dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,472,432 hits
Maret 2012
S S R K J S M
« Feb   Apr »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 77 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: