Optimalisasi Dana Zakat

Oleh Abdul Qodir Zaelani

Eksistensi zakat dalam Islam menempati posisi yang fundamental. Hal ini tecermin dari masuknya zakat dalam rukun Islam. Mengeluarkan zakat bukan hanya kewajiban otoritatif, melainkan juga amal karitatif (kedermawanan).

Selain bertujuan membersihkan harta, zakat juga membantu mereka yang papa dan membantu perekonomian nasional. Kehadiran UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat merupakan terobosan unik menjadikan zakat bagian dari pembangunan nasional.

Dua belas tahun kemudian muncul revisi, yakni UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Setelah disahkannya UU baru ini, berbagai tanggapan bermunculan. Ada kelompok masyarakat yang skeptis, jangan-jangan ada agenda yang akan menyulitkan umat Islam dalam menunaikan zakat. Sebagian masyarakat menilai UU ini bisa kontraproduktif. Bahkan, ada lembaga amil zakat (LAZ) yang berencana melakukan uji materiel.

Skeptisisme mereka beralasan, hal ini didasarkan pada Pasal 38 yang berbunyi, “Setiap orang dilarang dengan sengaja melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.” Sementara itu, dalam Pasal 41, “Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar Pasal 38 dipidana dengan kurungan paling lama 1 tahun atau denda maksimal Rp50 juta.”

Dampak Positif

Terlepas dari perdebatan itu, pengelolaan zakat oleh lembaga yang memiliki kekuatan hukum formal tentunya akan berdampak positif, antara lain sebagai berikut.

Pertama, secara hukum akan mendapatkan kepastian dan pendisiplinan dalam membayar zakat. Hal ini terlihat dalam Pasal 19 UU bahwa LAZ wajib melaporkan pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) secara berkala.

Kedua, secara psikologis akan menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat bila mendapatkan langsung dari muzakki dalam menerima zakat. Ketiga, secara manajerial akan mencapai efektivitas, efisiensi, serta prioritas target dalam sebuah daerah mudah dicapai. Keempat, secara dakwah dapat mensyiarkan Islam dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang islami, tentunya Islam yang memberikan rahmatan lilalamin akan terlihat jelas, yakni kepedulian Islam terhadap orang-orang lemah.

Potensi zakat di Indonesia sangat besar. Penelitian terbaru oleh Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Baznas menyatakan potensi zakat Indonesia dapat mencapai Rp217 triliun. Namun, potensi tersebut tak lepas dari kesadaran umat Islam sendiri.

Kesadaran akan pesan normatif dan substansif berzakat tecermin dalam hal-hal sebagai berikut. Pertama, Allah mencintainya karena ia berzakat menjalankan perintah Allah. Kedua, Allah akan mendatangkan dan melipatgandakan rezeki. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi yang menyatakan harta seorang hamba tidak akan pernah berkurang lantaran gemar bersedekah.

Ketiga, akan menghindarkan diri dari kesusahan dan bencana. Hal ini sebagaimana dalam sabdanya bahwa bila subuh telah tiba, dua malaikat turun dari langit. Dan malaikat pertama memohon kepada Allah memberikan balasan kepada orang yang menafkahkan hartanya.

Keempat, akan dapat menyembuhkan penyakit sebagaimana dalam sabdanya, “Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah.” Kelima, hidupnya penuh dengan berkah. Keenam, tentu saja Allah akan memberikan surga baginya.

Surplus Bujet

Potensi yang besar itu jika tidak dikelola dan dioptimalkan dengan baik tidak akan mampu memberikan dampak ekonomi dan sosial. Karena itu, perlu kiranya menggagas bagaimana cara mengoptimalkan dan memberdayakan dana zakat. Setidaknya, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan, mulai dari sistem pengelolaan, pengelola, dan distribusi zakat.

Pertama, prinsip kerja kelembagaan BAZ maupun LAZ harus mempunyai tata kelola yang baik tecermin melalui manajemen profetik, yakni FAST (fatonah/cerdas, amanah/bertanggung jawab, shiddiq/jujur, dan tablig/transparan), semua itu dibalut profesionalisme. Bila manajemen ini diterapkan, korupsi dan kolusi dalam mengelola zakat terhindarkan. Sehingga, cerita dana pajak yang telah dikorupsi oknum karyawannya tidak terjadi pada pengelola zakat.

Kedua, dalam menjalankan roda organisasi, BAZ maupun LAZ mesti mempunyai program yang dapat memberdayakan. Pengelolaan zakat sejatinya terkait dengan sinergisme pemberdayaan umat, yang meliputi pemberdayaan ekonomi, penanggulangan masalah sosial, dan pembinaan akhlak umat seperti keterampilan, pembiayaan bagi koperasi/UKM masyarakat miskin, orang tua asuh, dan program lain yang memberdayakan dan mencerdaskan.

Ketiga, dana zakat tidak seluruhnya untuk konsumtif. Hal ini didasarkan dari pernyataan Akram Khan, ekonom muslim, bahwa distribusi zakat konsumtif cenderung menimbulkan inflasi. Untuk mencegah inflasi, ide surplus zakat budget dari Syaikhul Hadi Purnomo rasanya dapat diterima.

Surplus zakat bujet adalah jumlah total penerimaan zakat lebih besar daripada jumlah total distribusi, tapi dibagikan sebagian dan sisanya menjadi tabungan membiayai proyek-proyek produktif. BAZ dapat menginvestasikan dalam bentuk industri untuk menyediakan pekerjaan bagi fakir miskin.

Demikanlah beberapa strategi optimalisasi pengelolaan zakat yang memberdayakan. Jika potensi zakat yang luar biasa ini dapat dioptimalkan, umat Islam tak hanya menjalankan ritual agama an sich, tapi juga dapat berdaya guna bagi perekonomian dan sosial. Bahkan, bisa menekan angka kemiskinan di negeri tercinta ini. (Sumber: Lampung Post, 16 Maret 2012).

Tentang penulis:
Abdul Qodir Zaelani, Dosen Luar Biasa IAIN Raden Intan Lampung

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,359,488 hits
Maret 2012
S S R K J S M
« Feb   Apr »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 73 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: