Posisi Pers dalam Keterbukaan Informasi Publik

Oleh Juniardi

Tak dimungkiri, kemajuan teknologi informasi berdampak langsung terhadap era keterbukaan. Saat ini setiap orang mampu menerima informasi langsung dan lebih cepat dari sebelumnya.

Keterbukaan membuat masyarakat seakan berada dalam dunia tanpa batas, baik dari dimensi waktu, wilayah, profesi, agama, norma, realita, bahkan batas-batas susila. Keterbukaan informasi menjadi alat penting dalam sistem demokrasi dan era keterbukaan pemerintahan.

Saat ini sudah diberlakukan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). UU itu mengatur aspek kebebasan informasi untuk menjamin dan melembagakan hak publik dalam mengakses informasi penyelenggaraan pemerintahan di semua level birokrasi.

Tujuan pelembagaan prinsip kebebasan informasi untuk membentuk dan mendorong good and clean governance. Untuk mencapai tujuan itu jelas diperlukan syarat adanya pers yang berkembang bebas, independen, dan profesional.

Agus Sudibyo dalam Keterbukaan Informasi dan Pers menyatakan selama ini banyak problem yang dihadapi pers atau wartawan dalam mengakses informasi. Banyak informasi publik tidak tersedia, padahal informasi tersebut sangat mendesak untuk segera disampaikan kepada publik. Terkadang informasi terlambat diberikan sehingga kehilangan relevansi dan nilai, sedangkan jurnalisme menuntut kecepatan penyampaian informasi.

Rahasia Negara

Ada lagi informasi yang diklaim rahasia secara sepihak tanpa penjelasan memadai dan tanpa mempertimbangkan kepentingan publik untuk mengetahui informasi tersebut. Persoalan semakin kompleks ketika dihadapkan pada pelayanan informasi yang buruk sehingga wartawan sering “diping-pong” ke sana-kemari. Tak jarang, kemudian informasi didapatkan dengan cara-cara tak selayaknya. Informasi harus didapat dengan memberikan uang tempel kepada petugas, memanfaatkan kedekatan dengan pejabat tertentu, dan seterusnya.

Ada juga akses informasi yang asimetris, yakni hanya wartawan yang dekat dengan pejabat yang mendapatkan data atau dokumen. Sementara wartawan yang menempuh prosedur formal dan tidak memiliki kedekatan dengan pejabat tidak mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Klaim rahasia negara juga sering dilakukan pejabat publik. Padahal tidak semua klaim rahasia negara merujuk pada informasi strategis yang dapat membahayakan kepentingan negara jika dibuka. Perahasiaan informasi sering dilakukan untuk melindungi kepentingan birokrasi, pejabat, atau tujuan politik tertentu.

Di Indonesia political secrecy dan bureaucratic secrecy justru lebih dominan daripada genuine national security secrecy. Agus Sudibyo merujuk pada Steven Aftergood (1996), genuine national security secrecy adalah rahasia negara untuk melindungi keamanan nasional, sedangkan political secrecy adalah rahasia negara sebagai rekayasa untuk melindungi kepentingan politik. Sementara bureaucratic secrecy adalah klaim rahasia negara hanya untuk melindungi kepentingan birokrasi.

Pers dan KIP

UU Pers secara spesifik mengatur aspek kebebasan pers. Tercakup di dalamnya pengaturan tentang fungsi pers untuk mencari, mengolah, dan menyebarluaskan informasi. UU Pers tegas menyatakan hak wartawan atas informasi adalah bagian integral dari hak publik. Subjek dalam UU Pers adalah media atau wartawan, dan subjek dalam UU KIP adalah publik.

Jelas terlihat perbedaan UU Pers dan UU KIP, dan eksistensi kedua UU tersebut. Beberapa negara, misalnya Amerika Serikat, tidak memiliki UU Pers, tapi dalam prakteknya banyak menggunakan UU KIP (freedom of information act) untuk melindungi kerja-kerja media. Sementara itu, UU Pers hanya mengakui hak media untuk mencari, mengolah, dan menyebarluaskan informasi, tapi tidak mengatur kewajiban narasumber, khususnya pejabat publik untuk memberikan informasi publik kepada wartawan.

UU Pers tidak mengatur mekanisme pemberian informasi yang mencakup jangka waktu pemberian informasi, biaya akses, petugas pelayanan informasi, klasifikasi informasi, dan jenis-jenis medium penyampaian informasi publik. Kami berharap masyarakat menggunakan haknya untuk menjadi pemohon informasi sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan. (Sumber: Lampung Post, 8 Maret 2012).

Tentang penulis:
Juniardi,  Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,359,690 hits
Maret 2012
S S R K J S M
« Feb   Apr »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 73 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: