Revisi Ketentuan Pelanggaran Administrasi Pemilu

Oleh Slamet Hariyanto

Panitia Kerja (Panja) Revisi UU Pemilu sudah mencapai kata sepakat tentang revisi ketentuan hukum mengenai penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu yang pernah diterapkan pada Pemilu Legislatif 2009. Bentuk revisinya adalah seperti dituturkan Nurul Arifin anggota Panja Revisi UU Pemilu dari Fraksi Partai Golkar DPR RI (Jawa Pos, 9 Februari 2012). Panja tersebut bekerja untuk melakukan revisi tehadap UU No 10/2008 Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Pileg) yang pernah dipakai dasar hukum untuk Pileg 2009.

Panja telah menyepakati bahwa Bawaslu Pusat dan Bawaslu Provinsi diberi peran baru untuk melakukan mediasi menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilu secara berjenjang. Artinya, bilamana mediasi di Bawaslu Provinsi tidak berhasil maka diteruskan upaya mediasi tingkat banding di Bawaslu Pusat.

Panja juga menyepakati penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu yang gagal dimediasi Bawaslu dan Panwaslu dapat diselesaikan dengan upaya hukum di PTUN sebagai peradilan pertama. Jika masih dilakukan banding diajukan ke PT TUN yang putusannya bersifat final.

Kesepakatan Panja lainnya adalah pembentukan peradilan pemilu untuk menangani perkara pelanggaran pidana pemilu di peradilan umum. Aturan ini sejalan dengan PERMA Nomorr 3 Tahun 2008 tentang Penunjukkan Hakim Khusus Perkara Pidana Pemilu.

Kelemahan UU No 10/2008

Pelanggaran pemliu menurut UU No 10/2008 dibagi menjadi dua jenis, yakni pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana. Dengan demikian tata cara penyelesaian terhadap dua jenis pelanggaran pemilu tersebut juga berbeda. Temuan pelanggaran pidana pemilu yang dihimpun Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota mekanisme penyelesaiannya diserahkan kepada kepolisian. Sedangkan temuan mengenai pelanggaran administrasi pemilu diselesaikan oleh KPU dan jajarannya di KPUD Provinsi atau KPUD Kabupaten/Kota.

Ketentuan mengenai penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu ini terasa tidak tepat. Sebab, KPU dan jajaran merupakan lembaga yang diberi wewenang untuk mengeluarkan peraturan pelaksanaan pemilu, menjadi pelaksana pemilu, tetapi juga diserahi tugas untuk menyelesaikan pelanggaran pemilu. Padah sebagai pelaksana pemilu, KPU dan jajarannya sangat berpotensi menjadi pelaku pelanggaran administrasi pemilu. Sehingga sangat tidak logis apabila sebagai pelaksana pemilu yang juga berpotensi menjadi pelaku pelanggaran pemilu harus pula diberi wewenang untuk mengadili pelanggaran pemilu.

Kelemahan pengaturan penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu itu nampak dalam konstruksi UU No 10/2008 khususnya dalam pasal 247 ayat 8, pasal 248, pasal 249, pasal 250, dan Peraturan KPU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu.

Pertama, pelanggaran administrasi Pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 yang bukan merupakan ketentuan pidana Pemilu dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam Peraturan KPU.

Kedua, laporan pelanggaran administrasi Pemilu (yang diterima Bawaslu, Panwaslu) diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Ketiga, pasal 249 menyebetukan bahwa pelanggaran administrasi Pemilu diselesaikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan laporan dari Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Keempat, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan dari Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota.

Kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu diatur dalam Peraturan KPU.

Dari sederet kelemahan dan argumentasi tersebut maka publik pasti mendukung upaya revisi pengaturan penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana diatur dalam UU No 10/2008 yang saat ini digodok Pansus RUU Pemilu.

 Jangan Kepalang Tanggung

Jika Pansus RUU Pemilu kepingin lebih menyempurnakan pengaturan mengenai pelanggaran administrasi pemilu, sekalian saja diatur definisi pelanggaran administrasi pemilu secara lebih rinci, dilengkapi dengan ketentuan yang menyebutkan secara eksplisit mengenai jenis-jenis pelanggaran dimaksud. Juga sekaligus melengkapi pasal-pasal pelanggaran pemilu dengan ketentuan sanksi terhadap jenis-jenis pelanggaran administrasi pemilu.

Bilamana diperlukan, untuk menjabarkan definisi, jenis pelanggaran, dan sanksi terhadap pelanggaran adminsitrasi pemilu tersebut secara khusus dapat dikeluarkan peraturan pemerintah. Pengaturan semacam itu tidak ada dalam UU No 10/2008 yang sekaligus merupakan kelemahan pengaturan UU yang dikapai dasar pelaksanaan Pileg 2009 tersebut.

Mengenai dibukanya kran jalur gugatan pelanggaran administrasi pemilu lewat PTUN merupakan langkah maju. Sebagaimana sistem peradilan di Indonesia mengenal adanya Peradilan Administrasi Negara yang secara khusus menangani peradilan pelanggaran administrasi. Untuk itu sudah terbit UU Nomor 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan UU Nomor 9/2004. Namun, secara khusus dalam pasal 2 huruf g UU Nomor 5/1986 yang menyatakan bahwa ”tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini: Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum”. Maka, pasal tersebut perlu dicermati oleh Pansus RUU Pemilu.

Dua Opsi Penyelesaian Ideal

Yang paling ideal untuk pengaturan penyelesaikan pelanggaran administrasi pemilu, dapat ditempuh dengan dua opsi. Pertama, penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu diselesaikan secara tuntas oleh Bawaslu, Panwas Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota. Artinya, Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota diberi wewenang penuh untuk memutuskan mengenai penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu, tidak terbatas hanya kewenangan mediasi.

Kedua, perlu dibentuk Lembaga Peradilan Khusus Pemilu (LPKP) bersifat ad hoc yang bernaung dibawah peradilan umum. LPKP diberi kewenangan menyelesaikan pelanggaran pemilu (pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana) baik untuk Pileg, Pilpres, dan Pemilukada.

Tentang penulis:

H Slamet Hariyanto SPd SH MH, advokat, konsultan hukum dan politik, pimpinan SLAMET HARIYANTO & REKAN, dosen Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya, ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jatim, anggota Dewan Pakar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Jatim, Pemimpin Redaksi GagasanHukum.WordPress.Com

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,351,705 hits
Februari 2012
S S R K J S M
« Jan   Mar »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 72 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: