Seputar Outsourcing (Bagian II)

Oleh Asri Wijayanti

Pengantar redaksi:
Artikel ini dimuat bersambung. Bagian I, edisi Senin 30 Januari 2012. Bagian II, edisi Senin 6 Februari 2012. Bagian III, edisi Senin 13 Februari 2012.

 

Pengaturan outsourcing

Istilah outsourcing tidak ada dalam UU 13/2003. Dasar hukum pengaturan outsourcing adalah Pasal 64 –Pasal 66 jo Pasal 1 angka 15 jo Pasal 59 UU 13/2003. Istilah outsourcing disebut sebagai penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya. Ketentuan Pasal 64 –Pasal 66 UU 13/2003 dijabarkan lebih lanjut dalam Kepmenakertrans Nomor KEP.100/MEN/VI/2004, tentang PKWT jo. Kepmenakertrans No. Kep-101/Men/VI/2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa pekerja/Buruh jo.Kepmenakertrans No. KEP.220/MEN/X/2004 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 64 UU 13/2003, perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis. Tidak ada penjelasan resmi dari rumusan Pasal 64. Ada dua bentuk perjanjian untuk dapat dilaksanakannya penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan, yaitu perjanjian pemborongan pekerjaan dan perjanjian penyediaan jasa pekerja/ buruh. Dari ketentuan Pasal 64 dapat diinterpretasikan adanya dua jenis outsourcing yaitu “outsourcing pekerjaan” yang mendasarkan pada perjanjian pemborongan pekerjaan dan “outsourcing pekerja” yang didasarkan pada adanya perjanjian penyediaan jasa pekerja.

Pemborongan pekerjaan. Perjanjian pemborongan kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu pemborong, mengikat diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak lain, yaitu pemberi tugas, dengan harga yang telah ditentukan (Pasl 1601 b B.W.) Syarat pemborongan pekerjaan berdasarkan Pasal 65 UU 13/2003 adalah : tertulis, berbadan hukum, didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), serta syarat lainnya yaitu : dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama; dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan; merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan tidak menghambat proses produksi secara langsung. Perjanjian kerja waktu tertentu. Dasar pengaturannya adalah Pasal 59 UU 13/2003. PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu : pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; pekerjaan yang bersifat musiman; atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

Perjanjian penyediaan jasa pekerja. Dasar pengaturannya adalah Pasal 66 UU 13/2003. Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Kegiatan jasa penunjang dengan syarat: adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; berdasar PKWT/PKWTT; perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan perusahaan lain yang bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dibuat secara tertulis dan wajib memuat pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini; berbadan hukum. Apabila syarat tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan.

Praktik outsourcing

Implementasi outsourcing sudah terjadi di dunia, misalnya digunakannya ahli hukum asal India di Amerika Serikat. Biaya akan lebih efisien apabila menggunakan ahli hukum India. Biaya yang dikeluarkan untuk ahli hukum Amerika Serikat, sebesar US$ 250.000 hingga US$ 300.000 per tahun (US$ 400 hingga US$ 600 per jam). Biaya untuk ahli hukum India hanya sebesar US$ 6000 hingga (US$ 15.000 US$ 50 hingga US$ 70 per jam).

Secara umum pekerja dengan sistim outsourcing di luar negeri diterapkan bagi skill labour bukan unskill labour. Keadaan ini berbeda dengan di Indonesia. Outsourcing seringkali digunakan sebagai tipu muslihat pengusaha untuk menghindari pesangon. Ada rekayasa dari sebagian pengusaha penyedia jasa pekerja adalah pengusaha pemberi pekerjaan. Terdapat diskriminasi upah bagi pekerja outsourcing dengan pekerja tetap di dalam satu perusahaan pemebri pekerjaanSistem outsourcing di luar negeri adalah outsourcing pekerjaan bukan outsourcing pekerja. Pekerja yang tergabung dalam outsourcing masing-masing mempunyai keahlian tertentu dalam pekerjaannya, baik dalam proses pembuatan barang atau jasa. Banyak berdiri peusahaan penyediaan jasa pekerja yang sama sekali tidak memperhatikan kualitas/ kompetensi pekerja berdasarkan pekerjaan. Tidak diperhatikannya kompetensi pekerja mengakibatkan calo-calo tenaga kerja. Bahkan sering terjadi pungutan liar terhadap pekerja dari oknum perusahaan penyediaan jasa pekerja. Calon pekerja yang ingin segera dapat ditempatkan di perusahaan pemberi pekerjaan diharuskan untuk menyerahkan sejumlah uang jaminan kepada perusahaan penyediaan jasa pekerja. Bentuk jaminan beragam mulai dari uang sejumlah Rp. 100.000 sampai jumlah tertentu atau ijazah tergantung dari jenis pekerjaannya. Jaminan itu dimaksudkan sebagai pengikat bagi pekerja untuk bekerja dengan baik (bersedia diperas tenaganya). Apabila selama hubungan kerja berlangsung, pekerja melakukan kesalahan dengan mudahnya akan akan kehilangan pekerjaan. Sebaliknya apabila pekerja mengundurkan diri maka harus membayar kompensasi untuk mengambil ijasah sebesar Rp. 5.000.000. Tidak berhenti disitu, upah pada bulan pertama, pekerja hanya memperoleh 50% dari upah yang seharusnya, pada bulan – bulan selanjutnya pekerja mendapat potongan 20%-30%, sehingga upah yang diterima dibawah upah minimum. Demikian pula apabila dilakukan lembur kerja, tidak ada perincian yang jelas. Disisi lain juga terdapat pekerja outsourcing yang menerima upah layak di atas upah minimum.

Apabila dilakukan perbandingan dengan pekerja tetap yang hubungan kerjanya didasarkan pada perjanjian kerja waktu tidak tertentu terdapat diskriminasi pemberian hak-hak pekerja. Misalnya untuk pekerja tetap di suatu perusahaan di Surabaya selain mendapatkan upah minimal upah minimum, juga mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan pekerja beserta keluarganya, Ada medical check up secara berkala. Apabila ada pekerja yang sakit mendapat perawatan medis gratis apapun penyakitnya di rumah sakit internasional serta mendapat upah tetap selama pekerja itu sakit. Berbeda dengan pekerja outsourcing (yang bekerja di tempat yang sama), yang tidak mendapatkan semua hak itu. Rata-rata mereka mendapatkan upah sebesar tujuh ratus ribu rupiah tanpa diberi perinciannya. Telah terjadi diskriminasi upah. Inilah yang menimbulkan kegelisahan sosial dan berakhir dengan teriakan “Hapuskan outsourcing”.

Tentang penulis:
Dr  Asri Wijayanti SH MH, dosen Kopertis Wilayah VII Diperbantukan (DPK) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, mahasiswa S-3 Ilmu Hukum Universitas Airlangga. Email: asri1wj@yahoo.com

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,486,162 hits
Februari 2012
S S R K J S M
« Jan   Mar »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 78 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: