Oleh Khamida Khairani
Sampai dengan tulisan ini dibuat, situasi di Sidomulyo, Lampung Selatan, masih belum kondusif. Seribu aparat keamanan yang terdiri atas kepolisian dan TNI masih terus berjaga di lokasi penyerangan di dua desa (Sidowaluyo dan Kotadalam), Rabu (25-1).
Ronda malam di setiap kampung diberlakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Beberapa sekolah diliburkan. Aktivitas perekonomian di pasar pun terpaksa dihentikan. Masyarakat di dua desa masih ditempatkan di lokasi pengungsian menunggu pemulihan keamanan wilayah sekitar.
Isu yang merebak di masyarakat juga bermacam-macam. Merebak kabar akan ada serangan balik. Juga permasalahan kesukuan yang menjadi isu sensitif untuk dibicarakan. Pertikaian massa di Sidomulyo ini menjadi masalah yang kesekian kalinya terjadi di bumi Lampung.
Ada apa dengan kondisi ini sesungguhnya. Mengapa peristiwa semacam ini sangat rentan terjadi di Bumi Ruwa Jurai ini. Mengutip pendapat seorang esais Lampung, Asarpin, yang dikemukakan dalam opininya yang mengatakan bahwa Lampung ibarat Indonesia kecil. Ia dapat menjadi ikon bagi relasi antaragama, antaretnik, antarbudaya, dan relasi lainnya. Namun, kalau menyebut Lampung sebagai cermin multikulturalisme, mungkin amat berat atau hanya akan menjadi beban pemikiran (Lampung Post, 12-1).
Semoga pendapat ini sama sekali tidak sama dengan yang kita persepsikan sebagai ungkapan putus asa. Justru hal ini harus menjadi semangat tersendiri bagi kita untuk membuktikan bahwa menghargai keberagaman di Lampung pasti segera tampak, membumi, dan terejawantahkan.
Multikultur
Akan tetapi, dari sekian kasus yang pernah terjadi di Lampung, ada sebuah pertanyaan yang mengganjal. Apa sebenarnya yang menjadi penyebab semua ini? Salah satu benang merah yang dapat diambil bahwa konflik massa berawal dari permasalahan antarpribadi. Permasalahan antarpribadi yang kemudian membesar menjadi bola salju yang siap menerjang dan menghancurkan siapa pun.
Terlepas dari mana sumber masalah yang entah itu sepele ataupun tidak, ini menjadi suatu kajian yang menarik. Bahwa betapa banyak dari individu bangsa ini yang masih belum mengalami kedewasaan kultural, bahwa kita masih belum bisa saling menahan diri dari sikap-sikap arogan yang tidak pada tempatnya, bahwa kita masih belum mampu sadar posisi dalam menjalankan hak dan kewajiban kita sebagai seorang warga negara di negara multikultur ini.
Inilah yang kemudian dalam bahasa sosiologi dipahami sebagai sebuah bentuk cultural lag yang terjadi dalam masyarakat. Cultural lag terjadi karena adanya kesenjangan budaya yang dialami masyarakat negeri ini.
Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, juga modernisasi yang memasuki bangsa ini ternyata juga berimbas terhadap perilaku anak negeri. Perilaku anak negeri yang kabarnya dulu terkenal dengan keramahan dan sopan-santunnya, yang dulu kabarnya sangat terkenal dengan budaya menghargai dan gotong-royongnya, kini entah ke mana.
Transfer budaya ini ternyata belum mampu “terterima” secara baik dan benar sehingga menyebabkan kesenjangan di masyarakat. Fakta bahwa Lampung adalah provinsi multikultur ternyata belum mampu diimbangi dengan perilaku masyarakatnya untuk bisa “multikulturalisme”. Memaknai perbedaan dengan saling menghargai dan memahami serta menyelesaikan masalah yang terjadi di dalamnya.
Jangan sampai akhirnya kita terpancing untuk ikut secara membabi buta mempersepsi kondisi ini menjadi permasalahan etnisitas, apalagi agama. Memang tidak ada yang salah dengan solidaritas yang masing-masing kita memilikinya. Namun, yang salah adalah apabila kita mendistorsi dan mengarahkannya kepada hal-hal yang tidak baik. Alangkah indahnya jika solidaritas juga terarah dan terasionalisasi pada terbangunnya solidaritas pembangunan Lampung.
Lampung kini membutuhkan kebersamaan kita untuk lepas dari tangan-tangan jahil yang menempatkannya menjadi salah satu provinsi terkorup. Bahwa di Lampung terdapat 1.298.710 (16,93%) rakyat yang sedang dilanda kemiskinan.
Bahwa ada ketidakadilan karena banyak para aparatur penegak hukum yang dengan sangat mudahnya memvonis bebas para terdakwa kasus korupsi. Ada para siswa, pelajar, anak bangsa yang sudah mulai kehilangan arah karena tidak adanya keteladanan dari para pemimpin, guru, bahkan orang tua agar mereka bisa memahami dan mampu menjalankan peran mereka dengan baik. Begitu banyak permasalahan lainnya di negara ini yang tak membolehkan kita kehilangan arah.
Sekali lagi bahwa konflik Sidomulyo ini bukanlah masalah etnisitas, bukan juga agama. Bahwa musuh kita bersama bukanlah sesama teman kita, bukanlah orang lain. Musuh kita sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Ada musuh bersama yang sangat nyata untuk kita lawan: hawa nafsu kita. Hawa nafsu untuk bersikap sewenang-wenang dan kasar, tidak taat aturan, emosional, serakah, dan lain sebagainya. Untuk kemudian memenangkan hati dan nalar kita agar lebih lembut dan penuh pertimbangan, agar tidak serakah dan penuh kepedulian, dan agar penuh dengan kebaikan dan kemanfaatan.
Hawa nafsu yang tidak terbelenggu dalam solidaritas palsu. Solidaritas yang kita miliki harus diarahkan untuk bersama berjuang membangun negeri ini keluar dari krisis akut kebangsaannya. Melawan hawa nafsu kolektif yang serakah, tidak adil, dan jahil. Hawa nafsu yang harus terus dijaga dan terarah dalam bingkai iklim solidaritas kebangsaan yang utuh sebagai bangsa Indonesia. (Sumber: Lampung Post, 28 Januari 2012).
Tentang penulis:
Khamida Khairani, Pengurus Daerah KAMMI Lampung tinggal di Sidomulyo
KOMENTAR TERBARU