Oleh Wijanarto
“Bukan tidak mungkin persoalan bawang merah dan jaminan tata niaganya menjadi silabus program hajat pilkada Brebes Oktober 2012″
Bawang merah (Allium cepa L) di Kabupaten Brebes menyangkut hajat kepentingan banyak pihak, tak hanya petani atau pemodal, dan bukan lagi pelengkap ikon atau trade mark daerah. Kegaduhan terkait dengan komoditas itu meruah dari ruang dapur hingga tungku pengambil kebijakan di daerah, bahkan nasional. Nilai strategisnya terlihat dari menteri hingga presiden yang datang ke Brebes berbicara soal komoditas ini, tapi tak pernah menjawab tuntas soal kestabilan harga dan meruahnya bawang merah impor.
Sejujurnya tak semua petinggi negeri ini dan politikus tahu bahwa persoalan bawang merah di kabupaten itu menyebabkan kelesuan bagi petani. Mereka pun bereaksi dan demo petani beberapa waktu lalu adalah buktinya. Kemacetan arus lalu lintas pantura dan akumulasi kekecewaan petani merupakan indikator bahwa persoalan ini memanaskan tungku politik Kabupaten Brebes yang pada Oktober 2012 akan menggelar pilkada. Persoalan ini bisa dikatakan sebagai isu politik bagi siapa pun yang akan maju menjadi calon bupati dan wakilnya.
Data nasional produksi bawang merah tahun 2010 mencapai 1.048. 934 ton, padahal kebutuhan pasar hanya 769.958 ton, yang berarti ada surplus 278.976 ton (26,59 %). Fakta inilah yang menjadikan terpuruknya harga komoditas itu. Sentra penghasil produk itu tidak hanya Brebes karena Sampang (Madura) dan Bima (NTB) juga daerah potensial penghasil.
Padahal dengan luas lahan penanaman 23.000 ha pada tahun yang sama Kabupaten Brebes, yang juga bersimbol bawang merah, pernah memberikan kontribusi pasar nasional, dengan produksi 231.960 ton per tahun (harian ini menyebut sumber dari Dinas Pertanian Kabupaten Brebes 300.000 ton). Dengan rincian rata-rata produksi per ha 10,9 ton, petani Brebes boleh berbangga turut menyumbang produk nasional hingga 25 %.
Apakah biang keladi persoalan bawang merah hanya ditimpakan kepada importir? Apakah ini juga konsekuensi dari logika dagang, bahwa dunia bisnis tak pernah mengenal istilah otonomi daerah? Cukupkah regulasi perda memberikan ruang konservasi kenyamanan bagi petani bawang, sementara kita tahu UU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura pun tak bisa beraksi di tengah kepungan logika dagang yang mengglobal?
Pemantik Pilkada
Meski bawang merah merupakan komoditas pertanian, ketika sudah tergelar di lapak perdagangan, yang mengatur bukan Kementerian Pertanian melainkan Kementerian Perdagangan. Regulasi UU Nomor 13 Tahun 2010 sejatinya memperkenankan reassessment perlindungan pasar dalam negeri, melalui empat dasar, yakni keamanan pangan, keamanan hayati, keamanan lingkungan, dan kepentingan para petani dari perdagangan yang tidak fair. Dari poin itu kebijakan komoditas bawang merah mendesak ditinjau ulang seperti halnya komoditas kentang.
Bukan tidak mungkin persoalan bawang merah dan jaminan tata niaganya menjadi silabus program hajat pilkada pada Oktober 2012. Ini pun sudah mengemuka pada aksi petani bawang merah beberapa waktu lalu. Perlunya Kabupaten Brebes berbuat tegas pada importir lokal dan nasional, menjamin kelangsungan bibit bawang merah lokal dan pembuatan perda adalah buktinya.
Keinginan untuk memperbanyak varietas bibit bawang merah lokal perlu diapresiasi mengingat ini merupakan bagian dari kecintaan. Beberapa varietas seperti bima brebes, bima curut, darkonah, surad, dan bawang sidapurna merupakan referensi petani yang harusnya ditangkap dari Dinas Pertanian daerah, akademis, hingga Kementerian Pertanian untuk mengembangkan pola pembibitan yang mudah dan tahan penyakit.
Beberapa waktu lalu santer terdengar kabar rencana pendirian balai bibit bawang merah tapi sampai sekarang tak ada jejaknya. Bagaimana nantinya varietas ini bisa menjadi idaman petani bawang merah. Mungkin ada baiknya kita tunggu political will dari siapa pun yang berlaga dalam pilkada mendatang. (Sumber: Suara Merdeka, 28 Januari 2012)
Tentang penulis:
Wijanarto, warga Brebes
KOMENTAR TERBARU