Oleh Sahlan Hanafiah
Berbeda dengan daerah lain di Indonesia, Tahun Baru di Aceh sepi dari petasan, tapi marak dengan letusan senjata api. Pada malam Tahun Baru, dua aksi penembakan terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan, yaitu di Banda Aceh dan Bireuen.
Di Bireuen, tiga penggali kabel Telkom asal Jawa Timur tewas bersimbah darah saat beristirahat di mes, sementara empat teman lainnya mengalami luka tembak. Seakan tidak puas dengan aksi tersebut, aksi penembakan kembali dilakukan terhadap pekerja bangunan asal Jawa Tengah, menyebabkan satu kritis dan dua luka tembak.
Penembakan yang dilakukan secara beruntun tersebut menimbulkan banyak spekulasi di tengah masyarakat, siapa pelaku dan apa motif di balik aksi brutal tersebut. Sampai hari ini dua pertanyaan tersebut masih menyimpan misteri. Polisi menduga aksi tersebut tidak terkait dengan pilkada, tapi lebih pada kriminal murni. Namun, tidak sedikit yang menduga penembakan itu terkait dengan semakin meningkatnya suhu politik menjelang pilkada.
Terlepas dari spekulasi yang beragam itu, Aceh kini ibarat berada di persimpangan jalan, menuju damai berkelanjutan atau kembali ke lorong gelap konflik.
Pilihan ini tentu saja ada di tangan elite politik Aceh yang hari ini didominasi mantan pejuang Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Mereka memiliki kapasitas dan posisi tawar yang tinggi terhadap rencana perubahan Aceh ke depan, di mana salah satu agenda strategis yang harus dihitung dan dipertimbangkan matang adalah kondisi psikologis anak-anak Aceh yang kini berada di usia sekolah.
Satu Generasi
Surya Paloh, putra Aceh yang menginisiasi didirikannya Sekolah Sukma Bangsa di Aceh, patut dipuji karena mempunyai pemahaman sekaligus pandangan yang jauh ke depan. Melihat begitu banyak anak telantar dan tak memperoleh pendidikan akibat konflik berkepanjangan, tak ada pilihan kecuali mengasah rasa sabar sambil berinvestasi di bidang pendidikan. Baginya, jika pendidikan tak memperoleh perhatian yang baik, Aceh ke depan akan kehilangan potensi satu generasi.
Ketika rakyat Aceh telah menyerahkan mandatnya kepada elite politik dan hanya bisa menunggu dan berharap datangnya perubahan, pendidikan adalah jawaban yang pasti. Syahwat kekuasaan dan sikap hedonis harus dibuang jauh-jauh demi masa depan Aceh yang lebih baik. Bukankah dengan mayoritas Islam seharusnya Aceh dapat menjadi teladan bagaimana seharusnya Islam dipraktekkan dalam kehidupan nyata?
Hampir tak dapat dibayangkan jika kita mengingat beragam peristiwa akibat konflik di Aceh, begitu banyak sekolah dibakar. Kita tak menginginkan hal tersebut terjadi lagi karena optimisme masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas sesungguhnya sedang berlangsung.
Meskipun masih ada segelintir oknum yang tetap tidak puas dan mencoba bermain di air keruh terhadap situasi di Aceh, membangun social-juctice melalui pendidikan adalah usaha berjangka panjang yang harus menjadi keyakinan seluruh rakyat Aceh.
Tantangan Damai
Jika Surya Paloh berkeyakinan Aceh tertinggal satu generasi, itu karena konflik tak berujung dan memakan korban yang juga tidak sedikit. Bila damai tak bisa dipertahankan, akan ada banyak lagi korban, terutama anak-anak sekolah. Mungkin kita bisa berdebat panjang tentang mekanisme rekonsiliasi di Aceh, yang kasat mata tak pernah ada kata sepakat. Namun, jika rumusan tentang masa depan Aceh kita letakkan dalam proses pendidikan yang benar, optimisme itu sama sekali belumlah hilang.
Banyak sektor di Aceh yang perlu mendapat perhatian terutama terkait dengan isu pendanaan publik. Jelas sekali bahwa tidak hanya di Aceh, politik anggaran dan pendanaan publik memang rentan dengan konflik. Untuk kasus Aceh, aspek pendanaan ini terus menjadi isu sensitif dan cenderung melebar ke mana-mana.
Rentannya perilaku elite politik karena pengaruh politik anggaran ini jelas memiliki dampak besar terhadap perilaku psikologis dan cenderung membuat para elite politik cakar-cakaran, secara lahir maupun batin, eksplisit dan implisit. Karena itu, peningkatan peran serta masyarakat di semua bidang masih perlu ditingkatkan.
Pengalaman banyak negara menunjukkan pelayanan semua bidang kehidupan termasuk pendidikan yang berkualitas juga tergantung pada peran serta dan kontribusi masyarakat.
Khusus untuk lembaga-lembaga yang berkiprah di sektor politik, pemberdayaan masyarakat, dan pendidikan di Aceh, tantangan paling mendesak adalah koordinasi. Mengingat banyaknya aktor yang terlibat, perlu ada koordinasi yang lebih rapi, mengenai siapa saja yang terlibat, di bidang apa, dan di mana. Yang lebih penting lagi, koordinasi mutlak diperlukan untuk mengidentifikasi program dan kegiatan yang tumpang tindih, dan program dan daerah yang masih kurang atau belum tertangani.
Rakyat Aceh berharap siklus konflik Aceh tidak berulang lagi sebagaimana pernah terjadi sebelumnya. Kita tahu bahwa transformasi gerakan DI/TII ke GAM berlangsung selama 10 tahun (1966—1976).
Artinya, dalam rentang waktu 10 tahun, yang terjadi ketika itu bukan pembangunan perdamaian, melainkan penyiapan konflik baru. Muncul faksi dan kelompok-kelompok yang merasa tidak puas dengan agenda perdamaian yang dikomandoi teman-teman mantan pejuang.
Pengalaman sebelumnya cukup menjadi cambuk untuk tidak masuk lubang yang sama, di mana Aceh selalu dirundung konflik internal pascadamai.
Kita tidak berharap konflik Aceh akan pecah pada tahun 2015 nanti jika logika siklus konflik dipakai di sini, meski peluang untuk itu terbuka lebar karena pada tahun 2014 akan digelar pemilu legislatif yang akan menghasilkan pihak-pihak yang kalah dan menang. Karena itu, diperlukan inisiatif yang tinggi di bidang social-justice, terutama sektor pendidikan, untuk memperkuat identitas keacehan dan keislaman. (Sumber:Lampung Post, 25 Januari 2012).
Tentang penulis:
Sahlan Hanafiah, Wakil Kepala Pusat Studi Perdamaian IAIN Ar-Raniry
KOMENTAR TERBARU