Oleh Lukman Hakim
Keterlibatan rakyat sebagai bentuk partisipasi politik, baik dalam pemilu legislatif, pilpres, sampai pilkada, adalah sebuah langkah maju.
Meskipun fakta menunjukkan partisipasi rakyat dan sistem kepartaian yang kita bangun belum memberi hasil optimal bagi peningkatan martabat dan kualitas hidup rakyat. Dua hal, paling tidak, yang belum dihasilkan kinerja demokrasi yang kita bangun selama ini. Pertama, minimnya kader-kader politik yang mampu tampil dengan kualifikasi yang tinggi sebagai hasil kompetisi sosial dan politik yang sehat. Kedua, pemahaman dan kesiapan masyarakat sebagai konstituen untuk memilih secara kritis dan konstruktif.
Soal pertama adalah tentang sistem kepartaian dan kualitas pengelolaan partai politik, terutama dalam peran sosialisasi, kaderisasi, dan pendidikan politik. Idealnya, partai politik menjadi tempat pengaderan calon pemimpin. Di samping partai juga sebagai jembatan antara rakyat dan negara.
Namun, masyarakat merasakan kecenderungan parpol lebih sebagai sumber masalah daripada solusi karena tidak berjalannya fungsi representasi politik tersebut. Problem kaderisasi partai ini begitu terasa pada pemilu legislatif dan pilkada. Pada pemilu legislatif, rekrutmen caleg oleh partai menghasilkan anggota Dewan seperti sekarang. Saat pilkada, partai-partai juga sibuk mencari calon dari luar karena di internal tidak cukup tersedia kader yang memenuhi kualifikasi elektoral.
Transparansi Komptetisi
Problem ini pun berlanjut. Kinerja legislatif dan pemimpin eksekutif yang dihasilkan dari proses politik pun tak kunjung memenuhi harapan rakyat. Alih-alih, sepak terjang politisi itu pun menjadi cermin rakyat dan menjadi sumber permasalahan yang semakin panjang. Kita bisa melihat fenomena yang terjadi.
Pertama, partai lebih menonjol sebagai sarana pengurusnya memobilisasi dukungan rakyat untuk mendapatkan kursi daripada menyalurkan aspirasi rakyat. Kedua, rakyat Indonesia dapat disebut berperilaku pemilih yang labil. Jumlah pemilih yang berganti pilihan partai dari satu pemilu ke pemilu berikutnya (swinging voters) diperkirakan mencapai 35%. Jumlah pemilih yang terdaftar tetapi tidak menggunakan hak pilih mereka (golput) meningkat dari 18% pada Pemilu 2004 menjadi 30% pada Pemilu 2009. Fenomena di atas paling tidak mengindikasikan satu hal: kepercayaan rakyat terhadap partai semakin memudar.
Ketiga, kegiatan para pengurus partai lebih banyak didorong motif pragmatis daripada ideologi untuk memperjuangkan visi, misi, dan program mereka. Praktek jual-beli suara dalam pemilu terjadi karena performa aktivis partai yang serbapragmatis itu. Celakanya, motif pragmatis ini pun ditiru konstituen yang nyaris frustrasi melihat sepak terjang politisi yang dipilihnya.
Terhadap fenomena tersebut, perbaikan kinerja partai sebagai soko guru demokrasi menjadi kebutuhan. Sistem kompetisi yang transparan, kompetitif, dan sehat berdasarkan kepercayaan dan dukungan pemilih menjadi resep penting untuk diwujudkan dalam pengelolaan parpol.
Tujuannya, dengan kompetisi yang sehat dan terbuka, fungsi kaderisasi partai akan berjalan. Kompetisi yang sehat akan memaksa para fungsionaris partai mau berkiprah sampai ke akar rumput, sehingga bisa mewujudkan fungsi representasi politik rakyat. Fungsi-fungsi yang lain akan mengikuti, seperti pendidikan dan rekrutmen politik. Jadi, kaderisasi tidak hanya ditentukan besarnya uang atau faktor-faktor primordial. Dengan begitu, diharapkan mampu memulihkan kepercayaan rakyat terhadap parpol.
Soal kedua, terkait dengan pemahaman dan kesiapan masyarakat konstituen untuk memilih secara kritis dan konstruktif. Secara sosiologis, identifikasi pemilih dapat dikenali berdasarkan partai dan figur. Idealnya, pemilih kritis akan menentukan pilihannya berdasarkan dua faktor tersebut, yaitu figur yang punya kapasitas kepemimpinan dan partai yang punya kedisiplinan memperjuangan visi dan misi organisasi. Masalahnya, identifkasi terhadap dua faktor penting tersebut sering dibuat kabur oleh identifikasi uang.
Namun, sekali lagi, antara faktor pertama terkait dengan kinerja partai dan politisi dengan faktor kedua yaitu kesadaran pemilih yang kritis dan konstruktif merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan.
Budaya Politik
Demokrasi mensyaratkan partisipasi dan “gizi” berupa pendidikan politik yang baik. Aspek kuantitatif dalam demokrasi perlu diimbangi aspek kualitatif berupa wacana yang konstruktif serta argumentasi yang positif dan rasional dan baik untuk demokratisasi. Demokrasi bukan sekadar kulit, melainkan lebih penting adalah kualitas isi.
Dengan kualitas isi, demokrasi tidak akan memberikan tempat bagi kepentingan pragmatis sempit. Dalam konteks ini, membangun budaya politik harus menjadi agenda utama. Ini perlu peran kita semua, khususnya peran para pemimpin di masyarakat.
Melihat persoalan budaya secara segmentatif justru akan menjebak kita kepada kecenderungan menyalahkan pihak lain dan mempermaklumkan kesalahan kita sendiri. Membangun budaya ini menjadi tanggung jawab kita semua, baik secara kolektif maupun individu. Tanggung jawab pemimpin juga tanggung jawab rakyat. Tanggung jawab partai politik dan juga tugas konstituen.
Kalau saja kita semua menyadari dan sepakat tentang pentingnya pembangunan budaya ini dan bersedia memulainya dari diri kita masing-masing, agenda pembangunan akan bisa fokus dan efektif dalam meningkatkan harkat dan martabat masyarakat. Sebaliknya, jika pembangunan budaya ini luput dari perhatian kita dan pragmatisme yang mengemuka, maka kehidupan kita, politik kita, dan pembangunan kita akan selalu dihantui oleh aksi para pemburu rente. (Sumber: Lampung Post, 16 Januari 2012).
Tentang penulis:
Lukman Hakim, Wali Kota Metro Ketua Nasional Demokrat Provinsi Lampung
KOMENTAR TERBARU