Politik Hukum Kedudukan Wakil Kepala Daerah

Oleh Yusdiyanto

Berdasar diskusi Lampung Post, 20 Desember 2011, penyebab utama ketidakharmonisan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah lemahnya peraturan perundang-undangan mengenai hubungan kerja antara keduanya dan diabaikannnya etika (fatsun) politik.

Namun, Udo Z. Karzi (Lampung Post, 26 Desember 2011) melihat fenomena “pecah kongsi”-nya kepala daerah dan wakil kepala daerah terdapat faktor-faktor terkait erat dengan budaya politik, sistem kepartaian, sistem pemilu (pilkada), dan kualitas demokrasi.

Dari beberapa pandangan tersebut, saya lebih melihat pada politik hukum wakil kepala daerah dan kedudukan hukum wakil kepala daerah pascaamendemen UUD 1945 menurut teori kenegaraan.

Politik Hukum Perundang-undangan

Dinamika pemerintahan daerah pascaamendemen UUD mengalami pasang-surut yang menjadi trand topic semua unsur, mulai dari bongkar-pasang undang-undang pemerintahan daerah, dinamika kontraksi, dan atau transaksi politik Pilkada, pemekaran daerah, komplik kebijakan publik, keluhan pelayanan terpadu, kemiskinan, kantibmas, korupsi anggaran, dan pengisian jabatan wakil dan terkini hubungan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pasal 18 UUD 1945, sebagai ground norm dari pemerintahan daerah secara tegas menyatakan: “Pemerintah provinsi, kota/kabupaten, mengatur, dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Penyelenggaraan pemerintahan daerah kemudian dilakukan berdasar prinsip otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Kedudukan dan kekuasaan penyelenggaraan pemerintah daerah melakukan aktivitasnya tidak keluar dari kerangka Negara Kesatuan. Begitu pula pengelolaan daerah tentu tidak terlepas dari suatu sistem pengelolaan, termasuk subsistem yang menjadi pengelola sistemnya yang telah ditentukan aturan perundang-undangan. Alur pemikiran tersebut akhirnya akan berkait erat dengan model rekrutmen kepala daerah di masing-masing daerah.

Pasal 18 Ayat(4) menyatakan gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Dalam Pasal 18 UUD ini dapat ketahui tidak ada sama sekali menyebutkan keberadaan dari wakil kepala daerah.

Kedudukan wakil kepala daerah muncul dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan setiap daerah dipimpin seorang kepala daerah dan di bantu oleh seorang wakil kepala daerah. Pemimpin daerah selain sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, juga merupakan pasangan pejabat publik yang terpilih berdasarkan political recruitmen atau model pemilihan (elections) yang bersifat langsung (direct) dan menjalankan amanah rakyat.

Oleh sebab itu, kedudukan kepala daerah dan wakil kepala daerah diibaratkan sebagai partner yang tidak terpisahkan, baik sebagai penjabat publik dalam hal pengelola maupun pemegang tampuk kepemimpinan di daerah. Kedua pejabat daerah sebagai simbol rakyat yang bertindak sebagai pelindung masyarakat daerah dan mewujudkan kepercayaan masyarakat.

Dengan demikian seorang kepala daerah dan wakil harus mampu bersinergi dan harmonis dalam hal berpikir, bertindak dan bersikap mengutamakan kepentingan bangsa, negara dan masyarakat daerah ketimbangan kepentingan pribadi, golongan dan aliran. Untuk itu, Kepala Daerah dan Wakil harus bersikap arif, bijaksana, jujur, adil dan netral dalam melaksanakan kebijakan yang dibuat atau tindak-tanduk Kepala Dan Wakil Kepala Daerah harus memenuhi tata-aturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Secara substansi persoalan krusial retaknya hubungan karena berkaitan dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki wakil. Pasal 26 UU No. 32 Tahun 2004 menyatakan tugas dari wakil kepala daerah adalah: a) Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah; b) Membantu kepala daerah dalam mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup; c) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi; d) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota; e) Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah; f) Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan kepala daerah; dan g) Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan; h) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimasud pada ayat (1), wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah; dan i) Wakil Kepala Daerah menggantikan Kepala Daerah sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya.

Dari pasal tersebut dapat diperhatikan lemahnya posisi wakil adalah: Pertama jabatan wakil kepala daerah sifatnya membantu dan menyukseskan kepala daerah dalam memimpin daerah, melaksanakan tugas tertentu, menggantikan kepala daerah bila berhalangan. Namun pada pasal tersebut hilang esinsi bahwa keberadaan wakil kepala daerah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dipilih berpasangan secara langsung oleh rakyat dan bersama memimpin menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Kedua, tugas dan wewenang wakil bersifat umum, kekuasaan penuh ada di kepala daerah dan akhirnya ini memunculkan kegamangan wakil dalam bertindak. Harusnya kepala daerah membina hubungan dengan wakil dan memberikan peluang kepada wakil sesuai dengan kontrak politik yang dibuat ketika mereka berangkat menjadi satu pasangan calon kepala daerah.

Menyikapi hal ini diperlukan formulasi aturan lebih aplikatif dari Kemendagri dan DPRD yang secara tegas mengatur pola hubungan mengenai tugas dan kewenangan supaya dapat berjalan sinergis, terpadu, terarah, dan tidak tumpang-tindih. Sehingga permasalahan ketidakharmonisan antara kepala daerah dan wakil sampai pengunduran diri wakil kepala daerah tidak perlu terjadi bila ada pengaturan yang jelas dan perinci mengenai tata kerja dalam memimpin pemerintahan.

Lantas ketiga, tidak terdapat indikator yang mengungkapkan wakil kepala daerah dianggap bekerja efektif atau tidak efektif bekerja.

Hertanto menyatakan rivalitas laten yang cenderung tidak sehat antara dua pucuk pimpinan menyebabkan tidak terbangunnya tim kerja birokrasi pemerintahan yang mapan; koordinasi tidak jalan; saling curiga tinggi; intrik sangat vulgar; kebijakan pemerintahan menjadi tanpa visi serta etika politik dan pemerintahan terabaikan (Lampung Post, [3—5-2006]).

Rivalitas lebih memuncak bila sudah dekat masa pilkada, maka antara kepala daerah dan wakil akan saling curiga, menyalahkan dan bersaing memperebutkan simpati masyarakat agar dapat di pilih kembali. Terlepas siapa benar dan salah bukankah esensi dari memimpin daerah adalah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sampai pada akhir masa jabatannya.

Arah Kebijakan Wakil

Perubahan UU Pemerintahan Daerah di tahun 2012 salah satunya membenahi yang berkaitan dengan kedudukan wakil kepala daerah. Ada beberapa choice arah kebijakan perbaikan untuk menyelesaikan persoalan tersebut:

Pertama, memperkuat kedudukan wakil kepala daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangan serta hubungan antara kepala daerah.

Kedua, pemilihan kepala daerah hanya dilakukan untuk memilih seorang kepala daerah dan tidak serta-merta memilih wakil kepala daerah dengan asumsi bahwa wakil kepala daerah tidak disebutkan dalam Pasal 18 UUD. Namun, bila kedudukan wakil kepala daerah dianggab penting dengan kreteria yang ada, wakil kepala daerah cukup diangkat dan ditetapkan pemerintah sesuai dengan tingkatan pemerintahan.

Untuk wakil gubernur ditetapkan Kemendagri dan untuk wakil wali kota/bupati ditetapkan gubernur sebagai pelaksanaan asas dekonsentrasi. Jadi, sifat wakil bukan dari politisi, melainkan dari birokrat yang tugasnya membantu dan menyukseskan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Model ini serupa dengan pengangkatan wakil menteri oleh presiden.

Ketiga, dengan menggunakan model, kepala daerah terpilih menentukan dua calon wakil yang berasal dari partai politik atau birokrat yang memiliki kapasitas dan kemampuan dalam rangka membantu kepala daerah selama menjalankan jabatan dan selanjutnya disodorkan nama-nama tersebut ke lembaga DPRD untuk di pilih. Lantas kemudian diusulkan untuk dilantik secara bersama-sama.

Keempat, supaya tidak ada disharmonisasi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah bahwa kedudukan wakil kepala daerah dihilangkan dalam struktur pemimpin daerah. Sesuai dengan Pasal 18 UUD yang tidak mengatur keberadaan wakil kepala daerah.

Bila hal tesebut dapat terselesaikan, semoga penyelengaraan pemerintahan daerah ke depan dapat tercipta good governance dan clean goverment pemerintahan daerah tanpa ada pemimpin daerah mengundurkan diri. (Sumber: Lampung Post, 02 Januari 2012).

Tentang penulis:
Yusdiyanto, Ketua Pusat Kajian Konstitusi HTN FH Unila

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,480,197 hits
Januari 2012
S S R K J S M
« Des   Feb »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 78 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: