Pentingnya CSR di Perkebunan Kelapa Sawit

Oleh Bambang Dradjat

Dalam perekonomian Indonesia, kelapa sawit memegang peran yang cukup penting untuk menghasilkan devisa, sumber pendapatan asli daerah (PAD), serta membuka peluang kerja.

Beberapa perkebunan kelapa sawit yang dibangun di lahan-lahan marjinal dan telantar juga berperan dalam memperbaiki lingkungan. Berdasarkan peran strategis kelapa sawit tersebut, Pemerintah Indonesia mendorong industri berbasis kelapa sawit untuk menjadi salah satu industri nonmigas yang andal. Berdasarkan proyeksi World Bank tahun 2009, seperti disarikan oleh Teoh (2010), jumlah penduduk tahun 2020 akan mencapai sekitar 7,58 miliar ton. Dengan asumsi kenaikan 5% dalam konsumsi per kapita, tambahan 27,7 juta ton minyak nabati diperlukan sebelum tahun 2020.

Apabila kenaikan permintaan ini dipenuhi oleh minyak kelapa sawit,tambahan luas areal yang diperlukan adalah 6,3 juta ha. Namun, tekanan terhadap pembangunan kelapa sawit juga mengemuka.Pembangunan perkebunan kelapa sawit diklaim berdampak negatif terhadap lingkungan dan sosial.Konversi hutan untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit dianggap punya andil besar terhadap terjadinya deforestasi hutan tropis. Adapun isu keadilan terkait dengan isu sosial, yaitu terjadinya konflik sosial antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat lokal.

Urgensi CSR

Tekanan LSM, lembaga konsumen, dan lembaga pencinta lingkungan internasional yang gencar menyuarakan pembangunan perkebunan kelapa sawit lestari memengaruhi perbankan dan lembaga keuangan multilateral.Lembagalembaga itu membatasi atau menghentikan sama sekali investasi dan pembiayaan di sektor sawit Indonesia karena argumen lingkungan dan sosial. Oleh karena itu kewajiban perusahaan kelapa sawit untuk melaksanakan corporate social responsibility (CSR) semakin penting bagi keberlanjutan bisnis.

The World Business Council for Sustainable Development mendefinisikan CSR sebagai komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan,keluarga karyawan, komunitas lokal,dan komunitas secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan.Anatan (2008) menegaskan lagi bahwa CSR merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan yang didasari tiga prinsip dasar yang meliputi profit, people, dan planet (3P).

Intinya yaitu tetap mencari keuntungan (profit) demi menjamin keberlangsungan perusahaan,tetapi seraya tetap peduli terhadap kesejahteraan karyawan dan manusia (people) serta harus peduli terhadap keberlanjutan lingkungan hidup (planet). Regulasi diperlukan untuk mendukung dan menjamin tercapainya tujuan pelaksanaan CSR, yaitu mencapai keseimbangan yang efektif antara lingkungan dan pembangunan. Pengaturan yang baik (good governance) diperlukan dengan melibatkan pemerintah sebagai salah satu pelaku dalam sistem pengaturan (Rees, 2006).

Sistem pengaturan dapat dikatakan baik dan efektif jika terdapat sinergi di antara pemerintah,sektor swasta,dan komunitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, sosial, lingkungan, dan ekonomi (Kuncoro,2006). Dunia usaha merupakan bagian dari masyarakat dan memiliki tanggung jawab sosial yang sama dengan masyarakat. Namun,peran dunia usaha melalui CSR pada umumnya masih terbatas pada pemberian dukungan dana secara sukarela (voluntary) dan kedermawanan (philanthropy) sehingga kegiatan yang dilaksanakan kurang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Saat ini peran perusahaan dituntut ke arah corporate citizenship sebagaimana disampaikan Zaidi (2003) dalam Ambadar (2008).Corporate ci-tizenship bukan hanya mengenai filantropi, melainkan didorong oleh motivasi kewargaan demi mewujudkan keadilan sosial berdasarkan prinsip keterlibatan sosial. Untuk mengarah pada corporate citizenship diperlukan dukungan pemerintah selaku pihak yang bertanggung jawab untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat. Peran pemerintah dalam hubungan dengan perusahaan diperlukan bukan sebagai pihak pengatur atau pengendali tetapi lebih merupakan pihak yang berperan sebagai mitra.

Tren Menguat

Sampai saat ini,tren perkembangan tentang konsep dan implementasi CSR semakin meningkat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal ini terbukti dari banyaknya perusahaan yang berlomba-lomba untuk melakukan CSR. Pelaksanaannya pun semakin beraneka ragam mulai dari bentuk program yang dilaksanakan maupun dari sisi dana yang digulirkan untuk program tersebut. Model pelaksanaan CSR oleh perusahaan perkebunan juga bemacam-macam.

Setidaknya terdapat dua model pelaksanaan CSR yang umum digunakan oleh perusahaan perkebunan di Indonesia. Pertama, terlibat langsung. Dalam melaksanakan program CSR, perusahaan melakukannya sendiri tanpa melalu perantara atau pihak lain. Pada model ini perusahaan memiliki satu bagian tersendiri atau bisa juga digabung dengan yang lain yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan sosial perusahaan termasuk CSR. Kedua, bermitra dengan pihak lain.

Dalam menjalankan CSR perusahaan menjalin kerja sama dengan pihak lain seperti lembaga sosial nonpemerintah, lembaga pemerintah, media massa dan organisasi lainnya. Misalnya perusahaan perkebunan yang menerapkan program CSR melalui fasilitasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) bekerja sama dengan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) melakukan kegiatan pelatihan teknologi budi daya dan kelembagaan petani. Tentunya hal ini belum cukupseiringdengantuntutanmasalah yang semakin intens, terutama terkait dengan masalah sosial dan lingkungan secara lebih komprehensif.

Perusahaan perkebunan kelapa sawit dituntut untuk lebih berbuat nyata. Oleh karena itu, sudah saatnya perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk menerapkan program CSR-nya dengan mengakomodasi tuntutan-tuntutan stakeholders demi pembangunan kelapa sawit berkelanjutan. Perusahaan perkebunan kelapa sawit perlu menunjukkankomitmennya untuk memperkuat hal-hal positif dan mengeliminir hal-hal negatif. Beberapa hal yang dapat menjadi bagian dari program CSR perusahaan kelapa sawit mulai saat ini di antaranya adalah, pertama, membantu peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat di sekitar perusahaan.

Kedua,membantu perbaikan infrastruktur (jalan dan jembatan) di kebun produksi di wilayah perkebunan rakyat. Ketiga, membantu penyediaan teknologi melalui fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan.Keempat, memfasilitasi resolusi konflik sosial di wilayah-wilayah yang masih dilanda konflik. Kelima,menerapkan analisis dampak lingkungan di wilayah perusahaan dan sekitarnya.

Keenam, mendorong implementasi partisipasi masyarakat secara efektif dalam perencanaan penggunaan/pemanfaatan lahan untuk mengantisipasi masalah yang mungkin terjadi antara perusahaan dan masyarakat sekitar serta banyak langka lainnya.Jika perusahaan kelapa sawit bisa mengaplikasikannya makan akan menjadi dukunganyangbesardalamstrategi pengembangan perusahaan dan memberikan kemajuan signifikan bagi masyarakat. (Sumber: Seputar Indonesia, 2 Desember 2011).

Tentang penulis:
Bambang Dradjat, Tenaga Ahli Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Peneliti Senior

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,486,027 hits
Desember 2011
S S R K J S M
« Nov   Jan »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 78 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: