Solusi Penanganan Lahar Dingin

Oleh Richo Andi Wibowo

Pemda yang memiliki teritori lereng Merapi dan sungai yang berhulu di Gunung Merapi beserta masyarakat yang tinggal di daerah tersebut kini sedang meningkatkan kewaspadaan.

Diprediksikan sebagian dari 90 juta m3 material hasil erupsi Merapi larut oleh guyuran hujan sehingga berisiko mengakibatkan banjir lahar dingin.

Guna mengatasi hal itu, penting kiranya mencermati masalah yang pernah timbul saat penanganan erupsi sebelumnya, guna memastikan agar aneka masalah tidak terulang saat penanganan banjir lahar dingin. Tiga di antara masalah itu adalah koordinasi, fleksibilitas pengambilan kebijakan, dan desain rencana kontinjensi.

Tiga masalah itu sangat krusial, karena pertama; penelitian yang dilakukan penulis terkait penanggulangan banjiir lahar dingin dalam setahun terakhir ini menunjukkan bahwa ada kekurangoptimalan koordinasi antara TNI/ Polri dan instansi pemda (Komando Tanggap Darurat/ Badan Penanggulangan Bencana Daerah-BPBD). Penyebabnya adalah struktur hierarkis baru yang mendasarkan pada UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (PB).

Pada masa lalu, sewaktu terjadi bencana di daerah, yang memimpin langsung penanggulangannya adalah kepala daerah. Namun, berdasarkan regulasi baru itu kini yang memimpin kepala BPBD, yang konsekuensinya secara struktur komando lebih tinggi ketimbang dandim dan kapolres.

Akibatnya, dua pucuk pimpinan TNI/Polri di daerah kerap merasa kurang di-uwongke. Praktiknya pun, kepala BPBD pun rikuh-pekewuh ketika harus membawahi pejabat yang hierarkinya selevel dengan atasannya (bupati/ wali kota). Padahal dalam menanggulangi bencana, BPBD sangat mengandalkan personel TNI/Polri, mengingat SDM mereka terbatas (Wibowo dkk, 2011).

Selain itu, ditemukan pula kekurangluwesan pengambilan kebijakan oleh aktor lokal (Pemkab Magelang). Hal ini diawali dari hasrat menambang pasir dengan alat berat guna mempercepat proses normalisasi sungai yang mendangkal karena banyak menerima material Merapi.

Menurut aparat desa, penambangan dengan alat berat dapat menghindarkan rumah warga di tepi sungai dari luberan lahar dingin yang biasa melewati sungai tersebut (Triyana dan Wibowo, 2011). Namun, Pemkab menganggap kegiatan tersebut ilegal karena melanggar Perda Nomor 1 Tahun 2008 tentang Usaha Pertambangan dan Perbup Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengusahaan Bahan Galian akibat Letusan Merapi 2010 (Kompas, 19/05/11).

Desain Skenario

Padahal, menurut Dr Yoshitada Mito, pakar rock engineering dari Kyoto University Jepang, penambangan pasir dengan menggunakan alat berat justru diperlukan guna mencegah ancaman lahar dingin. Menurutnya, pengerukan dengan cara manual akan meninggalkan sisa pasir di pinggiran yang akan membuat air sungai membawa kembali endapan pasir ke hilir (www.ugm.ac.id, 18/05/11).

Tampak bahwa Pemkab terpaku pada aspek kepastian hukum, yaitu melaksanakan peraturan namun praktiknya mengakibatkan kurang luwesnya pengambilan kebijakan. Padahal hukum memiliki aspek lain, yaitu kemanfaatan dan keadilan. Seyogianya, jangan sampai hasrat Pemkab untuk mematuhi peraturan malah menisbikan keselamatan.

Masalah yang terakhir adalah mengenai rencana kontinjensi. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian desa di lereng Gunung Merapi bisa mendesain skenario guna menghadapi bahaya. Dengan arahan aparat desa, mereka sudah bisa membagi tugas guna menghadapi aneka kemungkinan terburuk ketika terjadi bencana. Sayangnya, pola itu tidak merata; artinya tidak semua desa mampu menyusun rencana kontinjensi (Triyana dan Wibowo, 2011).

Langkah yang perlu diambil guna mengatasi masalah pertama adalah kepala daerah harus mengambil sikap lebih aktif memimpin koordinasi antarinstansi. Selaku pimpinan muspida, kepala daerah pasti lebih luwes merangkul dandim dan kapolres.

Masalah kedua dapat dijadikan rujukan pengalaman dalam mekanisme pengambilan kebijakan penanganan lahar dingin. Adapun masalah ketiga menegaskan adanya pekerjaan rumah bagi pemda untuk membimbing dan membina aparat desa yang wilayahnya sangat berisiko terkena banjir lahar dingin. (Sumber: Suara Merdeka, 07 Nopember 2011).

Tentang penulis:
Richo Andi Wibowo, dosen Hukum Administrasi Negara serta Hukum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum UGM

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,474,841 hits
November 2011
S S R K J S M
« Okt   Des »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 77 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: