Oleh Dharma Setiawan
Seorang kawan alumni Universitas di Libya bercerita bahwa minyak adalah sumber uang sekaligus awal petaka. Selama dipimpin Moammar Khadafi, rakyat Libya hidup makmur. Beberapa contoh menakjubkan adalah subsidi bagi para penganggur sebesar 500 pound atau sekitar Rp3,5 juta/jiwa. Libya yang kaya minyak juga mengapresiasi penghafal Alquran.
Dari total jumlah penduduk 7 juta jiwa, 1 juta di antaranya hafal Alquran. Khadafi memberi penghargaan Rp750 juta kepada warganya yang menyelesaikan hafalan Al-Quran.
Namun, di balik itu Libya menyimpan berbagai misteri otoritarianisme pemerintah yang menihilkan kebebasan. Kebebasan adalah barang mahal sebelum semasa kepemimpinan Khadafi. Rakyat hidup mewah di bawah bayang-bayang ketakutan.
Hampir seluruh kota di Libya sebelum tumbangnya Khadafi tak ada gambar tokoh terpampang selain gambar Khadafi dalam baliho besar. Mungkin bisa dikatakan Libya adalah negara yang dipaksa untuk mengikuti paham khadafisme.
Bahkan, ratusan ribu ilmuwan dan sarjana memilih hidup biasa akibat menyerukan kebebasan di Libya. Setiap ada penceramah yang menyinggung pemerintah langsung ditangkap di tempat ibadah.
Akibatnya, banyak sarjana dan ilmuwan yang beralih profesi menjadi sopir dan pedagang selepas dipenjara. Bagi mereka itu lebih aman untuk menyelamatan diri dari kerasnya rezim otoriter yang berkuasa puluhan tahun.
Minyak dan Amerika
Konflik yang terjadi di Libya selain dipicu isu kemerdekaan, juga menyangkut minyak bumi. Minyak sangat memengaruhi kepentingan asing (baca: Amerika) dan terkait dengan negara-negara Eropa.
Seperti halnya Irak, Arab, dan negara Timur Tengah lainnya, Libya termasuk negara yang berlimpah minyak. Sebelum revolusi Februari 2011, produksi minyak mentah di Libya sebesar 1,4—1,6 juta barel/hari untuk jenis light sweet.
Kualitas minyak Libya cukup bagus dan jarang ditemui. Sekitar 85% minyak Libya diekspor ke Eropa, dan berkurangnya ekspor akibat pemberontakan membuat harga minyak brent melonjak tajam dibandingkan WTI.
Hanya beberapa negara yang menyuplai minyak light sweet yang banyak digunakan untuk sebagian besar kilang di dunia. ENI (Italia), BP (Inggris), Total (Prancis), Repsol YPF (Spanyol), dan OMV (Austria) sebelumnya merupakan produsen minyak terbesar di Libya, hingga pemberontakan terjadi.
Sejumlah perusahaan Amerika seperti Hess, ConocoPhillips, dan Marathon juga membuat kesepakatan dengan rezim Khadafi. Libya hanya memasok kurang dari 1% kebutuhan dalam negeri Amerika. Italia dalam beberapa tahun terakhir bergantung dari Libya, dengan 10% impor berasal dari negara tersebut.
Prancis, Swiss, Irlandia, dan Austria juga bergantung pada Libya, dengan impor mencapai 15% dari kebutuhannya sebelum konflik melanda Libya. Wajar apabila Libya yang hanya memasok 1% kebutuhan Amerika menjadi alasan revolusi selain isu kebebasan.
Di bawah tentara NATO yang disokong senjata Amerika, revolusi memang hanya menunggu waktu karena Khadafi posisi terjepit. Dalam beberapa kali muncul isu revolusi rezim Khadafi adalah masalah pokok negara yang sudah 42 tahun tidak mengalami pergantian pemimpin.
Akan tetapi, minyak tetap menjadi alasan sentral mengapa pemimpin Libya harus diganti, tentunya agar memudahkan AS menguasainya. Fenomena ini muncul setelah Kuba di bawah Fidel Castro bisa menyejahterakan rakyatnya meskipun tanpa demokrasi.
Kuba relatif aman karena tak memiliki banyak sumber minyak seperti Libya sehingga Amerika tidak ngotot menggulingkan Castro.
Di Timur Tengah yang kaya minyak, konflik agama dan politik sangat sulit dibedakan. Barat yang dimotori Amerika selalu menggunakan berbagai cara untuk menguasai kekayaan alam negara dunia ketiga.
Sebagaimana Irak, nasib Libya pada masa mendatang tidak jauh berbeda. Isu demokrasi sejatinya adalah isu Barat untuk menguasai kekayaan alam Libya. Sumur-sumur minyak Libya kemungkinan akan dikuasai Amerika. Sebab, selama pemerintahan Khadafi, Amerika hanya mendapat jatah 1% total kebutuhan nasional. Minyak dan demokrasi memang sangat berkaitan.
Pelajaran Indonesia
Satu hal yang menjadi pelajaran bagi Indonesia adalah “keberanian” Khadafi memerintah secara tiran. Tiranisme memang tidak kita sepakati karena bertolak belakang dengan hak asasi manusia.
Namun, Khadafi membuktikan setidaknya telah mampu memberi kemakmuran kepada rakyatnya dengan memanfaatkan kekayaan alam yang digunakan untuk sepenuhnya kepentingan rakyat. Indonesia terdiri dari beribu pulau dan juga memiliki kekayaan yang melimpah.
Dengan adanya demokrasi dan kebebasan saat ini, para pemimpin RI harus sadar bahwa tidak hanya kebebasan yang akan kita nikmati. Ada cita-cita kesejahteraan yang harus kita raih agar Indonesia tidak menjadi negara yang terlalu liberal.
Jika terlalu liberal, negara kehilangan perannya. Negara seperti ini hanya akan tunduk pada kepentingan pasar. Artinya, jika para pemimpin Indonesia tidak mengubah komitmen, negara ini akan menuju pada republik kleptokrasi.
Negara seperti ini hanya akan dipenuhi pemimpin yang berlomba-lomba merampok kekayaan negara dan hanya dinikmati segelintir elite, baik elite lokal maupun asing. Indonesia perlu meniru rezim Khadafi yang mampu menyejahterakan rakyatnya, dan berani menolak segala bentuk tiranisme pemimpin kepada rakyatnya.
Nasionalisme dan Pancasila yang sudah kita hafal sejak bangku sekolah harus kita hayati dan implementasikan secara nyata. Demi demokrasi yang sesungguhnya dan demi kesejahteraan yang sebenar-benarnya. (Sumber: Lampung Post, 31 Oktober 2011)
Tentang penulis:
Dharma Setiawan, Mahasiswa Ekonomi Islam Sekolah Pascasarjana UGM
KOMENTAR TERBARU