Oleh Riza Sihbudi
Berita kematian pemimpin Libya, Kolonel Muammar Khadafi, langsung disambut dengan penuh sukacita oleh para penentangnya, baik di dalam maupun di luar negeri.Khadafi dilaporkan tewas terbunuh pada 20 Oktober lalu, di kota kelahirannya, Sirte, Libya.
Masih simpang siur,apakah dia tewas dibunuh oleh peluru kendali Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) atau oleh pasukan Dewan Transisi Nasional Libya (NTC), yang juga dibentuk oleh NATO. Tapi, kemungkinan besar dia terbunuh oleh peluru NATO. “Konvoi Khadafi dihajar oleh pesawat NATO,”kata Menlu Rusia, Sergei Lavrov, 21 Oktober lalu.
Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Navi Pillay, mengatakan harus dilakukan penyelidikan menyeluruh tentang penyebab kematian Khadafi (BBC London). Bahkan, jenazah Khadafi kini menjadi tontonan rakyat Libya,suatu prilaku yang sama sekali bertentangan dengan hati nurani manusia yang beradab.
Kematian Khadafi menjadi momen bersejarah. Bukan hanya bagi rakyat Libya, tetapi juga bagi bangsa Arab pada umumnya. Dia akan dikenang bukan hanya sebagai salah satu penguasa terlama (42 tahun) di Dunia Arab, melainkan juga akan dikenang sebagai “pahlawan” Dunia Arab yang berani melawan intervensi Barat. Dia berhasil membongkar semua kelicikan dan kemunafikan Barat di Dunia Arab.
Khadafi vs Barat
Memang, tidak dapat dimungkiri, Khadafi (sebagaimana mendiang Saddam Hussein di Irak, Hafiz al-Asad di Suriah, dan para penguasa Arab pada umumnya) memerintah Libya dengan tangan besi.Demokrasi dan beda pendapat diharamkan.Namun,tak bisa dipungkiri pula, Khadafi telah berhasil membawa kemajuan bagi negaranya, kendati masih banyak pula rakyat Libya yang hidup dalam kemiskinan.
Kematian Khadafi jauh lebih tragis ketimbang Saddam (yang dihukum gantung oleh rezim Irak sekarang) maupun Hafiz al-Asad (meninggal karena sakit). Dia— yang bernama lengkap Muammar Muhammad Abu Minyar al-Khadafi (kadang ditulis “Gaddafi” atau “Gadhafi” atau “Qadhafi”)–– akan diingat selalu sebagai pemimpin yang pantang menyerah (pada Barat) hingga titik darah penghabisan.
Dengan kematian Khadafi, rakyat Libya—khususnya yang tergabung dalam NTC—telah “menggadaikan” negaranya pada kekuatan- kekuatan kapital Barat. Dukungan Barat kepada NTC sama sekali tak ada kaitannya dengan demokrasi, Barat hanya berkepentingan dengan minyak Libya.Barat juga tengah memerlukan dana segar guna memulihkan ekonomi mereka.
Apalagi Khadafi konon berniat melakukan nasionalisasi perusahaanperusahaan minyak asing, kebijakan yang sangat ditakuti pihak Barat sehingga rezim Khadafi perlu dilenyapkan. Kejatuhan dan kemudian kematian Khadafi sama sekali berbeda dengan kejatuhan Bin Ali di Tunisia,atau Mubarak di Mesir, dalam konteks “Musim Semi” Arab.
Jika Bin Ali dan Mubarak dijatuhkan oleh mayoritas rakyatnya sendiri,maka dalam kasus Libya justru peranan NATO yang tampak sangat menonjol. NATO yang membidani kelahiran NTC guna mendukung resolusi (Dewan Keamanan PBB) tentang no flyzone, yang juga digagas negaranegara NATO, khususnya trio Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis.
Mereka bahkan tak segansegan untuk bergandengan dengan organisasi semacam Libyan Islamic Fighting Group (LIFG) yang terkait dengan “musuh bebuyutan”Amerika Serikat dan Barat pada umumnya, yaitu al-Qaida.
Demi satu tujuan utama,yaitu menguasai minyak Libya,Barat tak segansegan menggunakan segala macam cara untuk menggulingkan Khadafi, termasuk bekerja sama dengan Al- Qaida. Atas nama demokrasi dan hak asasi manusia yang semu, Barat berhasil mengelabui rakyat Libya yang seakanakan dijanjikan “masa depan” lebih baik.
Libya “Baru”
Rusia dan sejumlah negara anggota PBB sudah meminta kepada badan dunia itu agar menyelidiki kematian Khadafi, apakah bertentangan atau tidak dengan Konvensi Jenewa, soalnya Khadafi dibunuh justru dalam kondisi sudah menyerah. Seharusnya, berdasarkan Konvensi Jenewa 1949, tawanan politik yang tak bersenjata, harus diperlakukan secara manusiawi.
Namun, terlepas dari kontroversi tersebut, satu hal sudah pasti,yaitu era Khadafi sudah berakhir, bangsa dan rakyat Libya harus memikirkan sendiri masa depan negara mereka. Hampir pasti, tidak akan berjalan mulus.Barat yang merasa “berjasa” dalam menumbangkan Khadafi, berharap dapat konsesi dalam mengelola minyak Libya pasca-Khadafi.” No free lunch,”kata orang Inggris. “Tidak ada makan siang yang gratis.”
Itu akan menjadi potensi konflik tersendiri, terutama antara kelompok nasionalis dan kaum liberal pro-Barat. Belum lagi konflik antara kelompok/faksi Islamis dan sekuler di tubuh NTC serta konflik antaretnik/suku yang masih dominan dalam politik Libya. Tapi, yang berat adalah menata lembagalembaga politik yang selama ini absen dalam sistem di negeri ini selama lebih 40 tahun di bawah kekuasaan Khadafi.
Dibanding tetangganya, Tunisia dan Mesir, masa depan Libya bisa jadi akan lebih sulit. Ini karena tradisi “demokrasi” memang tak dikenal dalam sejarah Libya. Politik Libya selama ini lebih banyak ditentukan oleh figur Khadafi dan— sebelumnya—oleh Raja Idris.Peranan para Kepala Suku masih dominan.
Tak heran jika Khadafi semasa hidupnya lebih suka berpakaian ala Kepala Suku Afrika atau padang pasir, ketimbang berpenampilan dengan jas dasi ala kepala negara pada umumnya. Namun, yang perlu dicegah adalah berkembang biaknya politik balas dendam yang menjadi salah satu ciri khas tribalisme politik. Sekarang saja konon sudah banyak bekas pendukung Khadafi yang disiksa.
Ini menjadi tugas berat NTC dan negara-negara Barat sebagai pendukung utamanya. Jangan sampai Libya dibiarkan menjadi Burundi kedua. Dan, masih perlu dilihat, bagaimana Barat menyikapi konflik serupa di Yaman dan Bahrain. Wallahualam. (Sumber: Seputar Indonesia, 24 Oktober 2011).
Tentang penulis:
Riza Sihbudi, Profesor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Mantan Diplomat
KOMENTAR TERBARU