Wakil Menteri Agama

Oleh M Ridwan Lubis

Bagi sebagian kalangan, jabatan menteri agama tidaklah terlalu penting. Logikanya, urusan agama adalah aspek pribadi yang tidak perlu diintervensi oleh negara. Dalam kenyataannya, posisi menteri agama tak sekadar jabatan birokratis, tetapi memiliki aspek sosio-religius yang berkaitan dengan politik, ekonomi, maupun pertahanan keamanan.

Bagi umat Islam, jabatan menteri agama memiliki arti penting. Misalnya, dalam urusan pernikahan. Seorang perempuan yang akan menikah harus memiliki wali. Dan, apabila tidak memiliki wali/orang tua atau berada pada jarak yang jauh sehingga tidak memungkinkan melakukan tugasnya sebagai wali nikah, maka peran tersebut diambil oleh wali hakim atau negara, yang berkaitan atas dasar itulah betapa banyak pasangan keluarga yang terselamatkan dari ketentuan hukum fikih.

Di masa orde lama, jabatan menteri agama pernah dimekarkan dengan membentuk menteri muda urusan perhajian. Hal itu mengingat bahwa pelayanan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji memerlukan pejabat khusus. Akan tetapi, sepanjang orde baru dan sampai ke reformasi, baru sekali ini presiden memberi perhatian kepada urusan Kementerian Agama yaitu dengan mengangkat seorang pejabat karier sebagai Wakil Menteri Agama. Dan, orang yang ditunjuk dalam jabatan itu adalah Prof Dr Nasaruddin Umar MA; seorang pakar, Dirjen Bimas Islam, guru besar Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, dan juga merangkap Rektor PTIQ Jakarta.

Sampai dengan tulisan ini dibuat, belum jelas bidang tugas yang akan diemban oleh wakil menteri agama yang akan membantu menteri agama. Namun, apabila ditelaah, maka persoalan penting yang sekarang menjadi agenda Kementerian Agama dapat dikemukakan sebagai berikut.

Pertama, Rencana Pembangunan Pemerintah di bidang keagamaan terfokus pada peningkatan pemahaman, penghayatan, pelayanan, dan pengamalan ajaran agama. Pemahaman tentang ajaran agama yang dianut oleh warga negara memerlukan peningkatan agar seluruh warga menganut berbagai agama dalam rangka perwujudan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan pemahaman agama yang meningkat, baik agama yang dianutnya maupun juga terhadap agama yang lain, diharapkan agar wawasan keberagamaan tidak lagi sebagai sekadar simbol jati diri, akan tetapi menjadi landasan nilai yang menjadi acuan sebagai pilihan etik, moral, dan spiritual agar hidup rukun, damai, serta jauh dari konflik sosial.

Gerakan radikalisme agama menunjukkan betapa masyarakat telah terkontaminasi dengan pola penyempitan pemahaman terhadap ajaran agama, seperti kata jihad, dakwah, sabilillah, dan lain sebagainya. Padahal, Rasulullah beserta sahabat serta ulama salaf adalah mereka yang mengajarkan kedamaian dan toleransi terhadap perbedaan.

Keabsahan itu semata-mata ditentukan oleh umat beragama sendiri melalui legalitas yang terdapat dalam teks Kitab Suci atau sumber ajaran yang kemudian memperoleh keabsahan penafsiran melalui pemuka agama itu sendiri. Sesuai dengan sila pertama dari Pancasila, maka semua warga negara hendaklah diberi fasilitasi untuk menjadikan filosofi Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar berpikir, bertindak, dan melakukan komunikasi sosial sehingga pada tataran yang lebih jauh akan terwujud masyarakat yang memiliki kehidupan yang penuh makna (meaningful society).

Dalam kaitan ini selayaknya sudah mulai dilakukan peninjauan kembali terhadap sistem pengadministrasian fasilitas keagamaan di Indonesia. Berdasar pada tradisi, pemerintah berpandangan bahwa kewajiban untuk melakukan pemfasilitasan baru terbatas pada enam agama sesuai dengan yang disebut dalam bagian Penjelasan PNPS No 1 Tahun 1965 yang menyebut agama yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah Islam, Kristen Protestan, Katholik, Buddha, Hindu, dan Konghucu.

Lalu, bagaimana dengan penganut agama-agama timur lainnya termasuk juga penganut agama-agama lokal yang jumlahnya demikian banyak itu. Apabila mereka tidak diberi perhatian lalu di mana pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama. Karena itu, Kementerian Agama harus memperbanyak tenaga yang memiliki kemampuan untuk memahami kemajemukan agama di dalam masyarakat sebagai tugas utama melakukan pemanduan terhadap kerukunan umat beragama. Tugas pemfasilitasan yang sangat mendasar adalah di bidang pendidikan keagamaan.

Pendidikan keagamaan ini sejak akhir 1950-an telah dikembangkan menjadi lembaga pendidikan tinggi dalam bentuk institut, sekolah tinggi, maupun universitas. Persoalannya adalah masyarakat mengharapkan agar persepsi dikotomis tentang pendidikan keagamaan dan umum hendaknya segera diakhiri sehingga semua bidang pendidikan ini dapat berkembang dengan lancar.

Kedua, gerakan menuju kerukunan adalah suatu agenda pembangunan bangsa yang tidak bisa ditawar-tawar lagi mengingat komitmen masyarakat terhadap kerukunan menjadi syarat mutlak terhadap kelangsungan pembangunan. Selama ini, betapa energi pemerintah dan pemuka agama banyak tersita oleh persoalan konflik di antara umat beragama sehingga menyebabkan beberapa agenda lain dari pembangunan menjadi terpengaruh. Selama ini, pemahaman masyarakat terhadap kerukunan belum tuntas.

Di satu sisi, banyak orang berteriak tentang perlunya kerukunan umat beragama. Akan tetapi, ketika dimulai gagasan perumusan legislasi kerukunan dalam bentuk penyusunan RUU Kerukunan Beragama, maka respons yang muncul adalah bernada penolakan terhadap program legislasi itu.

Berbagai dalih yang dikemukakan, antara lain, adanya kekhawatiran bahwa legislasi kerukunan itu akan mengurangi substansi misi penyebaran ajaran agama. Tidak mungkin terwujud kerukunan hidup umat beragama tanpa adanya kesediaan masing-masing pihak untuk mengurangi haknya guna disumbangkan bagi terwujudnya bangunan kesepakatan bersama antarumat beragama di Indonesia.

Dari paparan di atas, ada tiga agenda besar yang diharapkan dapat dilakukan percepatan sebagai alasan dibentuk jabatan wakil menteri agama. Ketiga agenda itu adalah peningkatan serta pendekatan yang komprehensif terhadap kepentingan semua umat beragama, baik untuk kelompok dominan maupun yang kecil sehingga semua umat beragama, baik mondial, agama timur, maupun agama lokal merasa memiliki jarak yang sama terhadap negara.

Tugas pemfasilitasan itu tentulah melihat kepentingan dan kebutuhannya. Kepentingan pelayanan terhadap kelompok dominan tentulah lebih besar dan luas cakupannya dibanding dengan kelompok yang kecil. Dalam kaitan itu, terminologi mayoritas-minoritas tidak lagi dipahami masyarakat sebagai adanya superioritas atau inferioritas oleh sebagian masyarakat. Akan tetapi, merupakan suatu keniscayaan sebagai perwujudan tanggung jawab yuridis negara berdasarkan konstitusi.

Agenda kedua adalah peningkatan kualitas pendidikan agama, baik muatan, desain pola relasi antar umat, maupun integrasinya terhadap program pembangunan nasional sehingga terwujud format ideal kehidupan beragama di Indonesia.

Dan, agenda ketiga adalah merumuskan format kerukunan hidup umat beragama yang menjamin terwujudnya kebebasan umat beragama dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agamanya, namun pada sisi lain kebebasan itu tidak bersinggungan dengan kebebasan yang juga dimiliki saudaranya yang lain. Tugas-tugas di atas tentunya telah menjadi catatan bagi wakil menteri agama. Kita sangat berharap, peran wakil menteri agama dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II ini membawa perbaikan yang signifikan dalam kehidupan umat beragama, perhajian, perwakafan, pernikahan, dan lainnya. Semoga. (Sumber: Republika 20 Oktober 2011).

Tentang penulis:
M Ridwan Lubis, Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,351,536 hits
Oktober 2011
S S R K J S M
« Sep   Nov »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 72 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: