Oleh Singgih Nugroho
”Tajuk Rencana harian ini (SM, 19/09/11) mengulas keputusan Pengadilan Negeri Den Haag yang memenangkan gugatan korban dan keluarga korban pembantaian di Rawagede Karawang Jabar oleh Belanda tahun 1947.
Editorial itu juga menguraikan secara singkat peristiwa kekerasan tersebut. Penulis tertarik pada alinea terakhir, yaitu imbauan kepada pemerintah Indonesia untuk mengambil pelajaran penting dari kemenangan peradilan para korban pembantaian Rawagede, terkait dengan tindak pelanggaran HAM di negeri ini pada masa lalu.
”Negeri ini —jika benar menjadi pelaku kekerasan atas nama keamanan dan ketertiban— juga harus segera meminta maaf pada korban dan keluarga tragedi pembantaian kaum komunis tahun 1965, peristiwa Tanjung Priok, pembunuhan misterius, Tragedi Mei 1998, dan lain-lain. Tentu yang lebih penting, janganlah pembunuhan dan kekejaman pada manusia dari etnis apa pun terjadi lagi,” demikian editorial harian ini.
Bagaimana menempatkan putusan pengadilan di Negeri Kincir Angin itu dalam perjalanan sejarah bangsa kita? Selayaknya hal itu dapat menjadi inspirasi untuk memberi tempat terhormat terhadap berbagai peristiwa kekerasan oleh negara kepada rakyatnya sendiri.
Sebenarnya, bagi pembaca yang pernah mengunjungi Belanda, rasionalisasi keputusan pengadilan itu terkait dengan kultur keterbukaan dalam memahami sejarah masa lalu. Berdasarkan pengalaman mengikuti perkunjungan tim Forum Lintas Iman ”Sobat” ke Belanda tahun 2006, dijumpai berbagai upaya mendokumentasikan sejarah, antara lain lewat museum yang ada di hampir semua kota. Dalam kunjungan ke museum dan tempat ibadah, kami dikenalkan sejarah perkembangan Belanda tiap periode.
Lebih dari itu muncul kesediaan, kejujuran, dan keterbukaan, untuk mengakui adanya sejarah kekerasan pada masa lalu yang antara lain bersumberkan pada semangat agama dan melibatkan partisipasi organisasi keagamaan. Konflik gereja Protestan dengan Katolik pada masa reformasi, misalnya terdokumentasi di gereja tertua, Dom Kerk (Utrecht), banyak patung dan ornamen yang dihancurkan oleh kaum protestan tetap dibiarkan hingga sekarang sebagai penanda sejarah.
Gerakan Rekonsiliasi
Partisipasi gereja Protestan Belanda dalam peristiwa pembantaian orang-orang Yahudi di PD II bisa dilihat di Sinagoga Zwolle (dibangun 1899). Di salah satu dinding sinagoga ditulis nama korban pembantaian yang mencapai 500 orang, sebelum PD II anggota sinagoga tercatat 600 orang. Jan Post Hospers, pendeta Belanda yang jadi pendamping, menceritakan gereja Protestan Belanda pada masa itu (antara lain karena dijajah Jerman sejak 1942) terlibat menyeleksi 500 anggota jemaat itu, sebelum dibawa ke kamp transit di Westerbork, satu dari 20.000 kamp yang dibangun Nazi tahun 1933-1945.
Keberadaan situs sejarah itu menjadi penanda penting bahwa sejarah buram tetap selalu diingat dan didiskusikan bukan untuk sekadar basa-basi atau saling menyalahkan, melainkan lebih dari itu dipakai sebagai landasan penting untuk menata kehidupan lebih baik pada masa kini dan masa datang.
Dalam perkunjungan ”Sobat” ke Australia tahun 2009, saya dan rombongan juga menyaksikan bentuk realisasi pemerintah dan organisasi gereja Australia setelah permintaan maaf oleh PM Kevin Ruud kepada masyarakat Aborigin atas kebijakan asimilasi pada masa lalu. Tahun 1910-1970-an sekitar 100 ribu anak-anak Aborigin dipisahkan dari orang tua mereka dan dipelihara oleh negara dengan alasan memberikan kehidupan lebih baik.
Sebuah studi tahun 1997 mendapatkan fakta banyak anak-anak mengalami tekanan psikologis sebagai akibat “dicabutnya” mereka dari keluarga dan kebudayaannya. Studi ini merekomendasikan agar pemerintah meminta maaf dan memberi ganti rugi kepada keluarga yang mengalami masa lalu yang kelam itu. (Kompas, 31/01/08). Permintaan maaf dibacakan Kevin Rudd secara formal di gedung parlemen.
“Kepada para ibu dan para ayah, kepada saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan, kami meminta maaf. Dan untuk segala penghinaan serta sikap merendahkan kepada sebuah masyarakat yang membanggakan dan kebudayaan yang membanggakan, kami juga meminta maaf,” kata Rudd kepada masyarakat Aborigin di Australia, yang disebut sebagai generasi yang terampas atau stolen generation. (SM CyberNews 13/02/08).
Penghargaan dan tradisi keterbukaan kepada sejarah pahit merupakan pelajaran penting untuk melihat kecenderungan pembelokan sejarah di Indonesia, salah satunya tragedi 30 September 1965. Pada peristiwa itu kita melihat pembelokan sejarah yang luar biasa oleh rezim Orde Baru. Versi Orde Baru menyebutkan peristiwa itu didalangi oleh PKI. Untuk membenarkan tuduhan itu, penguasa mengampanyekan citra negatif Gerwani, salah satu onderbow PKI, dengan mengatakan anggota gerakan itu menari tanpa busana setelah menganiaya para jenderal TNI AD di Lubang Buaya, Jakarta.
Pada bagian lain menciptakan kampanye bahwa anggota PKI dan simpatisannya adalah sekumpulan manusia ateis dan anti-Pancasila. Konstruksi citra terhadap PKI itu memengaruhi pandangan sebagian besar masyarakat Indonesia. Dalam situasi demikian, pada masa itu banyak organisasi keagamaan dengan semangat keagamaan pula terlibat aktif menangkap, menahan, bahkan ikut membunuh orang-orang yang dianggap bagian dari PKI.
Sampai sekarang, meski sudah berselang 46 tahun, terjadi pergantian rezim kekuasaan, dan banyak lembaga berbasis keagamaan melakukan upaya rekonsiliasi, versi resmi itu masih berpengaruh kuat. Hal itu antara lain tampak dari masih kuatnya wacana antikomunis dalam tiap gerakan yang berupaya memperjuangkan hak korban peristiwa 1965, baik yang digagas oleh pihak luar korban yang punya empati maupun (apalagi) oleh korban atau keluarganya..
Belajar dari pengalaman keterbukaan sejarah di Belanda dan Australia, mungkin baik jika ada kesediaan dari beberapa lembaga keagamaan yang pada masa peristiwa 1965, jujur mengakui ”partisipasi”-nya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam kekerasan, meskipun pada bagian lain mereka sebenarnya adalah korban dari manipulasi politik Orba. Akan lebih baik lagi seandainya organisasi keagamaan itu turut aktif mengambil peran menjernihkan kekalutan sejarah dengan cara mengupayakan gerakan rekonsiliasi antara ”pelaku” dan para korban. (Sumber: Suara Merdeka, 18 Oktober 2011).
Tentang penulis:
Singgih Nugroho, peneliti dari Lembaga ”Percik” Salatiga, pernah menulis tesis tentang kekerasan ”Peristiwa 1965 di Jawa Tengah”
KOMENTAR TERBARU