Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Oleh Siti Kotijah

Pendahuluan
Ratusan warga yang tergabung dalam kelompok tani nelayan Makroman Sambutan menggelar aksi damai menuntut pertanggungjawaban Pemerintah Kota Samarinda agar menutup IUP CV Arjuna (Samarida Post 22-9-2011).

Sepenggal berita koran diatas sebagai bukti nyata bahwa dampak lingkungan akibat usaha pertambangan. Dalam beberapa tahun ini, pertambangan telah beberapa kali menimbulkan gejolak masyarakat di Samarinda. Hal yang bisa diprediksi sebelumnya, dalam analisis hukum lingkungan, Kota Samarinda hampir 72% wilayahnya dikapling untuk IUP, dan sudah hampir 76 IUP sudah diterbitkan. Ini jelas suatu yang sudah melebihi batas daya dukung dan daya tampung lingkungan di kota ini.

Dampaknya kehidupan masyarakat jadi terganggu dari masalah air, kekeringan, debu, pencemaran dan kerusakan lingkungan lain lengkap dengan dampak sosialnya. Dampak kehidupan inilah yang kadang kurang peka dimiliki pemegang kekuasaan di Kota Samarinda terhadap masalah sosial yang hadapi oleh masyarakat dengan dibukanya usaha tambang batubara. Pejabat berwewenang di kota ini selalu memandang dari segi positif bahwa tambang batubara akan menyejahterakan, memberi tambangan PAD, membuka askes jalan penduduk, menyerap tenaga kerja dan lain-lain.

Dalam hukum lingkungan, upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Jika terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mengubah bentang alam dan kehidupan masyarakat setempat, perlu ada upaya represiif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen dan konsisten terhadap apa yang sudah terjadi.

Sistem hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang ada dalam UU No. 32 Tahun 2009, mengenal tiga sanksi yaitu saksi hukum administrasi, hukum perdata maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata, meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Untuk di dalam pengadilan, ada bermacam jalur melalui gugutan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan atau pun hak gugat pemerintah.

Aksi masyarakat Makroman terhadap tambang CV Arjuna dapat dilakukan dengan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan, pada Pasal 85 UU No.32 Tahun 2009, menyebutkan:

(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:

a. bentuk dan besarnya ganti rugi;

b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;

c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau

d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.

(3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Pasal tersebut menarik untuk dicermati, khususnya ayat (2), proses penyelesaikan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak bisa diberlakukan pada CV Arjuna jika ditemukan pada IUP CV Arjuna diduga melanggar tindak pidana sebagaimana Pasal 97-120 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Meskipun dalam pertemuan tersebut telah terjadi kesepakatan perwakilan warga, CV Arjuna, dan Pemerintah Kota Samarinda yang menghasil beberapa kesepakatan antara lain:

1. Tidak boleh menambang diareal dekat pemukiman dan fasilitas warga;

2. Wajib membangun waduk/bendungan tempat penampuang air;

3. Wajib diperbaiki drainase/saluran irigasi diareal persawahan warga;

4. Perbaiki jalan lingkungan;

5. Wajib jalankan program CSR untuk warga;

6. Warga yang selama ini mengajukan keberatan siap berkerja sama dengan perusahaan untuk menjalankan aktivitas masing-masing; dan

7. pemerintah Kota Samarinda siap memantau serta mengawal kesepakatan itu hingga benar-benar teralisasi.

Namun, kesepakatan akan batal demi hukum jika ditemukan bahwa IUP CV Arjuna diduga melanggar tindak pidana UUPPLH. Hal-hal yang bisa menggugurkan kesepakatan tersebut bila diketahui bahwa CV Arjuna melakukan tindak pidana kejahatan dalam hal ini melakukan perbuatan mengakibat terlampau batu mutu limbah air, baku mutu limbag air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, b3, tidak ada izin lingkungan.

Perlindungan Bagi Masyarakat

Perlindungan Masyarakat menurut Pasal 145 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:

a. Memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Mengajukan gugatan kepada pengadjlan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.

Dari kasus ini masyarakat dapat meminta ganti rugi akibat dari kerusakan dan pencemaran lingkungan yang dilakukan CV Arjuna. Namun tidak bisa menuntut dicabutnya IUP CV Arjuna, hal ini mengacu pada Pasal 117 UU Minerba, IUP dan IUPK berakhir karena dikembalikan, dicabut, habis masa berlakunya.

Dicabutnya IUP, dalam Pasal 119, IUP atau IUPK dapat dicabut oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya apabila:

a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang- undangan;

b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini; atau

c. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.

Dari proses penyelesaian sengketa lingkungan di luar kepengadilan dengan jalur negoisasi, hal yang perlu ditekankan bahwa permintaan untuk mencabut IUP CV Arjuna tidak bisa dilakukan pencabutan oleh Walikota Samarinda jika tidak ditemukan dalam perbuatan yang dilanggar dalam Pasal 119 tersebut. Yang bisa dijadikan dasar adalah Pasal 38 UUPPLH, itupun harus melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Peranan BLH Kota Samarinda Dipertanyakan.

Dalam masalah CV Arjuna yang mempunyai peranan penting adalah Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Samarinda. Secara kelembagaan yang memegang kunci untuk melakukan penegakan hukum, dalam hal ini pengawasan lingkungan hidup, yang diatur dalam pasal 71-75 UUPPLH.

Di aturan tindak pidana kejahatan, pejabat dalam hal ini dikenai tindak pidana kejahatan dalam Pasal 111, 112, 114 UUPPLH adalah setiap pejabat berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawaban usaha dan/atau kegiatan, dalam hal ini izin lingkungan yang sudah dipunyai CV Arjuna,

Ketegasan dalam pelaksana pengawasan, dan kejujuran menyampaikan yang sebenarnya kondisi kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan CV Arjuna harus dipublikasikan kepada masyarakat, dan berani memberi laporan yang benar, tepat, dan akurat kepada Wali Kota Samarinda untuk menjelaskan AMDALnya.

Keberanian pejabat BLH mengatakan hasil pengawasan yang sebenarnya di lapangan melalui sidak, akan memudahkan pemecahan masalah CV Arjuna dengan masyarakat dan bisa menyelamatkan lingkungan hidup.

Seharusnya pejabat BLH untuk menjadi orang-orang yang punya integritas yang mengabdi pada hukum dan undang-undang yang berlaku, jiwa yang mengabdi pada pelayan publik, dan memikirkan generasi yang akan datang. Namun, hal-hal diatas yang tidak dipunyai pejabat BLH sekarang, mereka hanya mengabdi pada pimpinan, sehingga masalah ini berlarut-larut, dan hanya bisa berkilah. Tugas dan fungsi BLH lagi diuji sekarang, dan kita warga kota Samarinda bisa melihat kapasitas pejabat BLH sekarang.

BLH boleh bersyukur bisa lolos dari jeratan tindak pidana kejahatan Pasal 112 UUPPLH ketika terjadi kematian 3 bocah di lokasi bekas lubang tambang, karena proses hukum dihentikan. Namun hari ini warga kota ingin melihat usaha BLH untuk melakukan sesuatu demi kehidupan masyarakat Makroman yang berkaitan dengan CV Arjuna yang sudah bertahun-tahun tidak terselesaikan.

Kesimpulan

Proses mediasi yang dilakukan warga masyarakat dengan CV Arjuna tidak akan bermanfaat jika tidak ada ketegasan dalam penegakan hukum dibidang lingkungan. Kita berharap hanya BLH Kota Samarinda yang bisa melakukan peranan dalam pengawasan lingkungan yang baik dan benar.

Tentang penulis:
Siti Kotijah SH MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda. Kontak person: 081 347 216635. Email: fafa_law@yahoo.com

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,431,916 hits
Oktober 2011
S S R K J S M
« Sep   Nov »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 75 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: