Pemberdayaan Wilayah Pertahanan

Oleh Ahmad Rifa’i

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyebutkan TNI adalah alat pertahanan negara yang berfungsi sebagai penangkal dan penindak bentuk ancaman militer dan pemulih terhadap terganggunya keamanan negara yang akibat kekacauan keamanan. Untuk itu, TNI memiliki tugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan.

Menurut penjelasan UU itu, yang dimaksud dengan memberdayakan wilayah pertahanan adalah membantu pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan yang dipersiapkan secara dini, meliputi wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya. Selain itu, membantu pemerintah menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara sesuai peraturan perundang-undangan, dan membantu pemerintah memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Dalam implementasinya, tugas memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya itu, selaras dengan tugas pemerintah seperti tercantum Pasal 30 UUD 1945 dan UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yakni mempersiapkan sistem pertahanan negara secara dini yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut.

Hal itu seirama dengan dengan tugas pemerintah di daerah dalam menyiapkan potensi daerah menjadi kekuatan pertahanan sebagaimana amanat UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang pelaksanaannya saling terkait antardepartemen. Tugas pemberdayaan wilayah pertahanan, baik di darat, laut, maupun udara, diarahkan untuk menunjang fungsi pertahanan dan keamanan, serta mendukung pemerintah dalam penataan wilayah yang diorientasikan guna mencapai kesejahteraan.

Tugas memberdayakan wilayah pertahanan itu berlangsung di daerah-daerah dan dilaksanakan oleh semua kekuatan TNI dalam bentuk komando kewilayahan (kowil), yang dulu dikenal dengan sebutan komando teritorial (koter), seperti kodam dan jajarannya sampai tingkat bawah yakni koramil. Namun perlu dicatat saat ini keberadaan kowil berbeda dari sebelumnya. Amanat Pasal 7 UU Nomor 34 Tahun 2004 menjelaskan bahwa tugas kowil adalah pemberdayaan wilayah pertahanan.

Metode Pembinaan

Untuk melaksanakan tugas pemberdayaan itu, kowil memakai metode pembinaan teritorial (binter), yakni segala upaya TNI, baik berdiri sendiri maupun bersama unsur-unsur di luar korps, untuk membantu pemerintah menyiapkan kekuatan pertahanan yang meliputi wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya, serta terwujudnya kemanunggalan TNI dengan rakyat. Dalam konteks ini, binter merupakan kegiatan utama bagi TNI dalam memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya, yang dilakukan secara terus-menerus.

Metode binter dibingkai dalam kerangka sistem pertahanan rakyat semesta dan memantapkan kemanunggalan TNI dengan rakyat. Kegiatan binter dilaksanakan secara terpadu, saling terkait dan lintas sektoral, guna menyiapkan ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh dalam rangka mendukung terciptanya kekuatan pertahanan yang tangguh pula. Karena itu, aparat kowil harus bisa berkomunikasi dan berkoordinasi secara baik dengan komponen lainnya.

Adapun kegiatan yang dilakukan adalah komunikasi sosial, bakti TNI, dan pembinaan perlawanan wilayah. Terkait dengan kegiatan binter, terutama yang dilaksanakan oleh prajurit TNI di luar negeri dalam misi perdamaian dunia, seperti di Kongo dan Libanon, keterlibatan mereka mendapat respons positif dan pengakuan, baik dari masyarakat maupun otoritas setempat, sehingga memperoleh penghargaan internasional.

Semua elemen di masyarakat berharap, terkait dengan momentum memperingati hari jadi yang ke-66 pada 5 Oktober 2011, TNI mampu melaksanakan tugas pemberdayaan wilayah pertahanan selaras dengan perkembangan lingkungan dan masyarakat, dalam rangka menjaga tetap tegaknya kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. (Sumber: Suara Merdeka, 04 Oktober 2011).

Tentang penulis:
Mayor Inf Ahmad Rifa’i MSi, Kasi Pensat Pendam IV/ Diponegoro, alumnus Program Pascasarjana UGM

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,480,042 hits
Oktober 2011
S S R K J S M
« Sep   Nov »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 78 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: