Persiapan Hadapi Pilpres

Oleh FS Swantoro

Susilo Bambang Yudhoyono sudah memastikan merombak kabinet sebelum 20 Oktober mendatang. Selain memberi sinyal ”tunggu tanggal mainnya”, Presiden sekaligus ingin agar kabinet memiliki kinerja lebih baik dan efektif. Reshuffle menurut dia mendasarkan pada pertimbangan logis dan rasional, serta merujuk pada integritas menteri. Prinsip the right man on the right place menjadi pertimbangan utama.

Kini publik berharap Presiden memilih putra terbaik bangsa yang bersih, amanah, jujur, dan berwibawa, serta visioner dan prorakyat. Rakyat yakin bila elite politik dan pejabat pemerintah punya integritas seperti itu maka negeri yang adil makmur, gemah ripah loh jinawi, tata tentrem karta raharja bukan hal mustahil untuk diraih. Menurut persepsi publik sekarang banyak menteri berkinerja buruk dan kurang memuaskan. Selain penting untuk memperbaiki kinerja menteri, reshuffle dapat memberi harapan publik. Untuk itu, Presiden harus berani keluar dari mainstream partai koalisi dan tidak boleh ragu mengganti menteri dari partai koalisi.

Sedikitnya ada 13 menteri layak di-reshuffle, seperti di Kemenhub, Kemen ESDM, Kemenkumham, Kemenkominfo, Kemen PAN dan RB, Kemenakertrans, Kemen PU, Kemenpera, Kemenpora, Kementan, Kemendagri, Kemen LH, dan Kemen BUMN. Semua menterinya layak diganti karena belum berprestasi yang membanggakan publik dan kinerjanya pas-pasan, untuk tidak mengatakan buruk.

Selain itu, berdasarkan penilaian UKP4 Kuntoro Mangkusubroto, hasil evaluasinya lebih dari 50% program kementerian belum tercapai. Untuk itu, sebaiknya reshuffle harus total dan bisa mengakselerasi tranformasi sosial berkualitas. Jadi, penataan kabinet lebih bermakna sekaligus menghasilkan pemerintahan yang dapat dibanggakan publik dalam menangani persoalan.

Reshuffle jangan menjadi alat transaksi dalam partai koalisi tapi sebaiknya untuk menumbuhkan elemen civil society, yang bila banyak dilibatkan maka Presiden akan menuai dukungan publik yang kini menjadi barang mewah baginya. Kontrol publik terhadap penyimpangan kekuasaan pun bisa ditekan efektif. Sekarang saatnya mengganti menteri yang bermasalah dan berkinerja buruk, serta tidak harus dari partai koalisi tetapi bisa dari kelompok profesional (akademisi).

Persiapan 2014

Dalam kaitan itu tak bisa dimungkiri, Golkar merupakan partai paling berisik dalam dua tahun terakhir, termasuk dalam menyuarakan reshuffle, dan itu sering menimbulkan gunjingan di lingkungan Setgab Partai Koalisi. Setgab menginginkan pemerintahan SBY diisi faksi politik yang sehati dan tidak sering mengkritik keras. Akibatnya, sering timbul benturan antara Golkar dan Demokrat. Golkar berdalih dirinya bukan bawahan Demokrat melainkan relasi yang seimbang.

Meski sesungguhnya punya visi sama, yakni mengamankan citranya demi Pemilu 2014, keduanya memancing ikan di kolam yang sama. Dalam hal ini SBY tidak berani mengorbankan Golkar terlalu besar ketimbang partai koalisi lainnya, seperti PKB, PPP, dan PKS. Untuk itu, bisa jadi benar sinyalemen Anis Matta, bahwa reshuffle hanya demi pundi-pundi persiapan Pemilu 2014 (SM, 21/09/11).

Juga ada kesan SBY membiarkan birokrasi menggerogoti kepercayaan pasar terhadap pemerintahannya sendiri. Indikasinya, menteri menjadi pasif dan peragu, cenderung menunggu perintah, takut berbuat salah, dan berlindung di balik ketiak Presiden. Akibatnya, setiap ada kesalahan menteri seolah menjadi kesalahan Presiden. Ini juga dikeluhkan Sekab Dipo Alam, agar menteri berani menghadapi publik dan kritik media.

Problemnya bagaimana SBY mampu mengembangkan mekanisme institusional yang dapat mengendalikan kinerja menteri agar tidak menghambat kinerja dirinya. Mekanisme kontrol yang baik perlu dikampanyekan agar menteri yang korup mengundurkan diri. Untuk itu, SBY perlu menyadari akar persoalannya bersumber pada sikap lemah dan peragu dari dirinya. Pemimpin harus berani mengambil putusan terbaik bagi bangsa dan negaranya meski putusan itu pahit dan tidak populer. (Sumber: Suara Merdeka, 01 Oktober 2011).

Tentang penulis:
FS Swantoro, peneliti dari Soegeng Sarjadi Syndicate Jakarta

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,480,185 hits
Oktober 2011
S S R K J S M
« Sep   Nov »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 78 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: