Membangun Budaya Malu Pejabat

Oleh Eko Budiono

“Budaya malu lantas mengundurkan diri karena merasa tak bertanggung jawab atas amanah yang dipercayakan kepada pejabat menjadi barang mahal”

Dicky Chandra, Wabup Garut, yang maju dalam pilkada melalui jalur independen, bersama pasangannya Aceng Fikri, memilih mundur setelah menjabat selama 3 tahun sejak 2009. Dia yang juga artis Ibu Kota menyebutkan alasan pengunduran dirinya karena merasa tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil bupati yang akan berakhir tahun 2014. Namun adanya keretakan dan perbedaan prinsip antara dia dan Aceng disinyalir sebagai alasannya.

Pengunduran diri Dicky perlu diapresiasi karena memberikan pendidikan politik kepada rakyat. Mundurnya politikus yang juga artis itu menjadi angin baru bagi iklim demokrasi di Indonesia. Dalam periodisasi pejabat daerah di negara kita, hampir praktis tidak pernah terdengar pemberitaan bupati/ wali kota atau wakilnya yang mengundurkan diri. Yang sering terjadi, tidak selesainya periodisasi disebabkan adanya tawaran jabatan lain. Seorang kepala daerah menjadi menteri, seorang anggota parlemen menjadi kepala daerah dan sebagainya atau menjalani proses hukum dengan berbagai tuduhan.

Selama menjabat sejak 2009, Dicky mungkin merasa tidak pernah dilibatkan untuk menggerakkan roda pemerintahan Garut. Namun, terlepas dari ketidakcocokan keduanya, pengunduran diri itu memiliki persamaan dengan budaya mundur di Jepang. Jepang adalah negara yang paling banyak didera pengunduran diri pejabat. Budaya malu dan merasa bersalah begitu kental dalam kehidupan mereka. Jika seorang pejabat publik bersalah secara sukarela ia akan mengundurkan diri dari jabatannya.

Terakhir, Perdana Menteri (PM) Yoshihiko Noda baru saja terpilih untuk menggantikan PM Naoto Kan. Jika dirata-rata, perdana menteri Jepang bertahan antara 200 dan 300 hari. Mereka mundur karena merasa tidak mampu memimpin Jepang, ataupun tidak sanggup memenuhi janji politiknya.

Dalam usia kemerdekaan yang lebih dari setengah abad, di negara kita yang tercacat levelnya setingkat perdana menteri di Jepang terkait pengunduran diri pejabat publik adalah tatkala Bung Hatta mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri Bung Hatta terkait dengan prinsip dan etika yang ditegakkan yang mengajarkan kita bagaimana ia kukuh dan berpendirian tegas menegakkan etika dan prinsip demokrasi dalam mengelola negara.

Biaya Politik

Harus diakui, budaya mundur sangat bagus sebagai pertanggungjawaban moral. Ini tentu lebih baik ketimbang sudah bersalah tetapi bersikukuh pada jabatannya. Artinya, seorang pejabat yang terbukti melakukan kesalahan, harus mempertanggungjawabkan kesalahannya. Jika di Jepang pengunduran diri pejabat sudah menjadi hal yang biasa, tentu sangat berbeda apabila dibandingkan dengan budaya pejabat Indonesia.

Budaya malu lantas mengundurkan diri karena merasa tidak bertanggung jawab atas amanah yang dipercayakan kepada seorang pejabat menjadi barang mahal di Indonesia. Hal ini bisa dipahami mengingat mahalnya ongkos politik. Tidak mudah untuk duduk di kursi pejabat. Itu sebabnya, meski sudah jadi tersangka dan divonis penjara, masih ada saja yang ingin tetap menikmati gaji dari negara.

Dengan mundurnya Dicky, terlepas pro dan kontra yang muncul terkait dirinya, dia sudah memulai menyikapi budaya malu yang seharusnya dimiliki setiap pejabat dan semua korps birokrasi di negeri ini. Tentunya, apapun yang menjadi alasan pembenarnya, semestinya pejabat publik tidak kemudian untuk berusaha menutupi kesalahan fatal ataupun aib yang sudah telanjur dilakukan.

Budaya mundur merupakan bagian dari proses politik. Karena itu, kita perlu mendorong tumbuh kembangnya sikap dan budaya mundur ini. Tujuannya melatih dan membiasakan sikap jujur dan kesatria serta pertanggungjawaban pada publik. Dalam perbuatan yang dilakukan, kita harus berani mempertanggungjawabkannya, bukan mencari dalih ataupun pembenaran, meskipun dalam tradisi dan praktik politik, kita tidak menemukan pasal atau aturan yang mewajibkan seorang pejabat negara mundur jika terlibat kasus. (Sumber: Suara Merdeka, 17 September 2011).

Tentang penulis:
Eko Budiono, alumnus Fakultas Ekonomi Undip, PNS Pemkab Kebumen

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,434,332 hits
September 2011
S S R K J S M
« Agu   Okt »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 75 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: