Oleh Bambang Soesatyo
Pencalonan Sri Mulyani Indrawati sebagai bakal calon presiden 2014 oleh Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) bukan suatu hal yang mengejutkan. Sebab sebelumnya telah ramai diberitakan bahwa ada diplomat asing tertangkap basah bergerilya menggalang dukungan bagi Sri Mulyani.
Publik pun lalu berspekulasi. Kalau ada kekuatan asing mulai menggalang dukungan di dalam negeri untuk bakal calon presiden (capres) Indonesia, pasti ada agenda atau kepentingan pihak asing terhadap calon tersebut sehingga dapat dipahami jika ada pendapat, bakal capres tersebut harus diwaspadai.
Kekuatan asing itu pasti menuntut kompensasi jika capres yang dijagokannya memenangi pilpres. Elemen-elemen masyarakat di akar rumput pun sudah mendengar cerita tentang peran kekuatan asing bagi keterpilihan sosok presiden Indonesia sejak dulu hingga kini. Bahwa Amerika Serikat (AS) memainkan peran sangat menentukan bagi jatuhnya Orde Lama dan melahirkan Orde Baru kini sudah menjadi pengetahuan umum.
Euforia demokrasi membangkitkan harapan bangsa ini untuk memilih pemimpin sendiri tanpa campur tangan kepentingan kekuatan asing. Segenap warga negara sempat yakin dengan kemerdekaan itu dan bangga dengan hak-hak mereka untuk memilih pemimpinnya.
Namun,semua itu hanya berlangsung sejenak. Menjelang akhir Mei 2007, ruang publik kita sempat sangat bising karena muncul tuduhan mengenai kekuatan dana asing dalam Pilpres 2004.Adalah tokoh sekaliber Amien Rais yang mengungkap dana asing untuk memenangkan pasangan caprescawapres tertentu.
Merespons ungkapan Amien, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan tidak menerima dana asing dari AS untuk memenangkan Pilpres 2004.“Tuduhan itu sungguh keterlaluan. Fitnah yang kejam.Nauzubillah minzalik,” kata SBY dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (25/5/2007).
Persoalan pun berakhir sesaat setelah SBY dan Amien bertemu. Rupanya, modus melibatkan atau menggunakan kekuatan asing untuk meraih kursi presiden dari ajang pilpres masih dilanjutkan.Faktanya terungkap pada baru-baru ini berkat pengakuan sejumlah purnawirawan TNI AD.
Para purnawirawan militer itu didatangi orang asing yang meminta mereka untuk mendukung Sri Mulyani dalam pemilihan presiden 2014. Orang asing itu dari sebuah kedutaan besar.
“Kira-kira dua atau tiga minggu yang lalu, beberapa perwira TNI AD diprovokasi untuk mencalonkan Sri Mulyani oleh salah satu orang asing dari kedutaan,”ujar Ketua Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) Letjen Purn Soerjadi, Selasa (19/7/2011). Imingimingnya, capres Sri Mulyani akan didampingi cawapres dari pensiunanTNI juga.
Para purnawirawan itu sadar benar bahwa manuver orangorang asing itu merupakan modus lain dari intervensi terhadap kedaulatan bangsa dan negara.Pendekatan itu ditanggapi dingin dan ditolak. Bukti penolakan itu adalah membawa persoalan ini ke ranah publik.
Kita patut bersyukur bahwa di usia mereka yang sepuh, semangat bela negara bela bangsa tak pernah lekang dari jiwa-raga para purnawirawan militer itu. Sangat kontras tentunya jika dihadap-hadapkan dengan sekelompok orang muda yang berperilaku layaknya American Boys.
Mereka justru tak malumalu mengupayakan akses seluas- luasnya bagi intervensi asing untuk berbagai kepentingan, dari kepentingan politik hingga kepentingan ekonomi. Manuver orang-orang asing itu sudah barang tentu melahirkan banyak pertanyaan bagi setiap warga negara Indonesia.
Utamanya, apakah mereka spontan dan berinisiatif sendiri atau manuver orangorang asing itu didesain melalui kolaborasi dengan Sri Mulyani dan para simpatisannya di dalam negeri?
Tidak Etis
Sebagai warga negara, hak Sri Mulyani untuk maju sebagai capres harus dan wajib kita hormati.Pelaksanaan program dan berbagai persiapan yang dilakukan para simpatisannya pun harus kita apresiasi.
Menggunakan tenaga ahli asing untuk pencitraan atau merumuskan strategi pemenangan sekalipun masih bisa kita toleransi sejauh segala sesuatunya transparan dan etis. Namun, sikap kita semua pasti akan bertolak belakang terhadap kubu Sri Mulyani jika seluruh proses persiapan hingga pelaksanaan pilpres mengandalkan kekuatan asing.
Termasuk dalam pengertian kekuatan asing di sini adalah penggunaan dana asing (money politics) untuk membeli kemenangan, menggunakan kekuatan asing untuk menggalang kekuatan di dalam negeri.
Bahkan menggunakan kekuatan asing untuk menekan pihak-pihak lain di dalam negeri sampai menggunakan tenaga asing untuk melakukan kecurangan dalam pilpres. Kalau kekuatan asing menjadi faktor penentu, sama artinya dengan menggadaikan negara dan bangsa ini.
Sebab, sudah barang tentu kekuatan asing itu tidak mau kerja gratis. Mereka bukan hanya mendukung, tapi sudah ikut-ikutan menggalang kekuatan dan mencari dukungan.Semua kegiatan itu pasti menghabiskan dana yang tidak sedikit. Tidak mungkin hal ini dilakukan begitu saja jika kekuatan-kekuatan asing itu tidak mempunyai kepentingan.
Pada waktunya nanti, mereka akan menuntut kompensasi. Mereka tidak akan minta uang mereka dikembalikan, melainkan sebuah konsesi bisnis yang nilainya mencapai ribuan kali lipat dibandingkan jutaan atau puluhan juta dolar yang dikeluarkan untuk penggalangan massa pendukung Sri Mulyani.
Sampai saat ini, kita masih merasakan betapa sakitnya karena harus menghadapi kenyataan dominasi asing atas kekayaan bangsa. Saat ini,kita berharap pada waktunya nanti akan tampil pemimpin sejati yang tidak lagi menggadaikan negara ini. Kita rindu dipimpin oleh negarawan sejati yang militan dalam melindungi dan menjaga kepentingan bangsa dan negara.
Pemimpin yang percaya diri, yang tidak berlindung di bawah ketiak kekuatan asing. Pemimpin yang berani berkata“tidak”pada kekuatan adidaya dan mengembalikan semua kekayaan negara ke pangkuan rakyat Indonesia. Namun, jika ada capres yang belum apa-apa sudah mengandalkan kekuatan asing untuk bisa memenangi Pilpres 2014, mungkinkah semua harapan dan mimpi kita itu bisa diwujudkan dalam jangka dekat ini?
Tidak mungkin. Alihalih menjadi presiden Indonesia, figur seperti itu bahkan tidak layak untuk mengikuti Pilpres 2014. Kita ingin bangsa ini tidak mengulangi lagi kesalahan dengan membiarkan sejumlah RUU bidang ekonomi dan keuangan yang penyusunannya diintervensi dan sarat kepentingan AS, IMF, dan World Bank.
Kita juga tidak ingin ada lagi kebijakan yang membuat bangsa ini terjerat rentenir asing dengan penerbitan SUN, ORI, dan surat utang RI lainnya yang berbiaya bunga tertinggi di dunia (9–11%) seperti yang terjadi saat Sri Mulyani menjadi menteri keuangan RI.
Terkait dengan pencalonan, sebelum memutuskan untuk menjadi capres 2014, Sri Mulyani sebaiknya mundur satu-dua langkah ke belakang karena ada kewajibannya yang belum dituntaskan. Paling utama adalah menjelaskan dan mempertanggungjawabkan perannya dalam skandal Bank Century.
Dia juga harus membuat klarifikasi karena sempat dituduh sebagai sales promotion girl (SPG) Bank Dunia. Kita ingin bangsa ini tidak mengulangi lagi kesalahan dengan membiarkan sejumlah RUU bidang ekonomi dan keuangan yang penyusunannya diintervensi dan sarat kepentingan AS, IMF, dan World Bank. (Sumber: Harian Seputar Indonesia, 08 Agustus 2011)
Tentang Penulis:
Bambang Soesatyo, Anggota DPR RI, Wakil Bendahara Umum Partai Golkar
KOMENTAR TERBARU