Oleh Iding R Hasan
Menjelang rapat koordinasi nasional (rakornas), petinggi Partai Demokrat terlihat lebih intensif mengadakan pertemuan di kediaman ketua dewan pembina partai, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, termasuk menggelar rapat fraksi partai di DPR. Kenampakan itu mengindikasikan pentingnya acara, terlebih lagi saat ini partai itu menjadi sorotan publik terkait ulah kadernya yang dikait-kaitkan dengan korupsi. Apa signifikansi rakornas bagi Demokrat, khususnya dalam menyikapi perkembangan situasi politik akhir-akhir ini? Apa yang harus dilakukan partai pemenang pemilu itu, agar tetap diminati publik, khususnya menyongsong Pemilu 2014?
Beragam persoalan mendera Demokrat yang berujung pada konflik dan pergeseran di internal partai. Karenanya, agenda yang sangat mendesak dilakukan adalah konsolidasi. Ada dua konsolidasi yang harus menjadi prioritas. Pertama; konsolidasi organisasi. Kenyataan yang sulit dimungkiri sekalipun ditutup-tutupi, adalah adanya perpecahan internal yang menyeruak ke permukaan. Indikasi itu makin jelas ketika terekam dalam acara siaran talk shaw di sebuah stasiun televisi. Betapa antara satu petinggi Demokrat dan koleganya saling serang.
Ditelisik secara lebih jauh sesungguhnya perpecahan di tubuh partai berakar dari munculnya faksi-faksi, setelah kongres di Bandung beberapa waktu lalu.
Secara sederhana faksi tersebut dikelompokkan menjadi faksi Anas Urbaningrum, Andi Alifian Mallarangeng, dan Marzuki Alie. Sekalipun Anas, yang kemudian terpilih menjadi ketua umum, melakukan politik akomodasi dengan merangkul semua rival, ganjalan itu belum sepenuhnya cair. Munculnya faksi-faksi di tubuh Demokrat berbeda dari faksionalime di partai besar lainnya. Jika di partai lain, misalnya di PDIP atau PKS, sebagian terkait dengan ideologi, meskipun tidak menutup kemungkinan berdasarkan orientasi pragmatis, di Demokrat lebih didasarkan pada orientasi pragmatisme (kekuasaan). Faksionalisme semacam ini sangat cair, mudah sekali berbelok arah. Kalau tidak dikelola dengan baik hal semacam ini bisa menyulitkan Demokrat di kemudian hari.
Dalam konteks ini, keterampilan komunikasi organisasi yang mesti dimainkan ketua umum partai sangat berperan. Bagaimana ia bisa menjembatani beragam kepentingan di tubuh partai (fungsi agregasi) tanpa terjebak dalam pusaran konflik.
Tidak Menguntungkan
Kedua; konsolidasi keanggotaan. Sebagai partai berkuasa sulit dihindari bahwa Demokrat selalu menjadi sorotan publik terkait dengan perilaku anggotanya. Terlepas dari itu, terkuaknya beberapa kader Demokrat yang terlibat korupsi, dengan tokoh utamanya, Muhammad Nazaruddin, menjadi catatan buruk bagi partai ini ke depan. Dalam konteks ini, penanganan yang berlarut-larut terhadap kasus tersebut sangat tidak menguntungkan partai.
Wacana bahwa rakornas akan dijadikan ajang bersih-bersih partai harus diterima dengan baik, bahkan perlu direalisasikan sesegera mungkin. Demokrat tidak perlu sungkan, malah bila perlu mengubah AD dan ART, dalam kerangka tindakan ini jika mekanisme pemberian sanksi terhadap kader yang nakal misalnya, dirasa kurang progresif atau bertele-tele. Jangan sampai kesan bahwa Demokrat sebagai partai tempat berlindung kader korup terekam ke dalam benak publik, terutama calon pemilih pemula.
Betul bahwa Pemilu 2014 masih tiga tahun lagi sehingga ada kemungkinan suara publik akan berubah pula. Namun yang selalu harus diingat Demokrat adalah bahwa memori publik yang terkait dengan kasus, terutama yang buruk, memiliki daya lekat yang panjang. Dalam proses komunikasi, menurut Richard E Porter dan Larry A Samovar (1982) disebutkan bahwa komunikasi bersifat tidak dapat ditarik kembali (irreversible). Artinya, sekali kita mengatakan sesuatu (pesan) dan seseorang menerima dan men-decode-nya, kita tidak dapat menarik kembali pesan tersebut dan meniadakan sama sekali pengaruhnya.
SBY misalnya, berulangkali menyatakan perang terhadap korupsi, bahkan sering mengatakan akan berdiri di barisan terdepan. Kalau SBY dan Demokrat tidak dapat menindak tegas kadernya yang nakal, maka itulah pesan komunikasi yang ditangkap publik dan terekam di memorinya. Dampak komunikasi tersebut sulit ditarik kembali betapa pun nanti SBY dan Demokrat berusaha menegasikan pesan pertama tersebut dengan mengirim pesan-pesan berikutnya. (Sumber: Suara Merdeka, 23 Juli 2011).
Tentang penulis:
Iding R Hasan, Deputi Direktur Bidang Politik The Political Literacy Institute Jakarta
KOMENTAR TERBARU