Opini dari Nyanyian Nazaruddin

Oleh Gunawan Witjaksana

Pemberitaan media masih bisa dikatakan objektif, karena didukung fakta (pernyataan Nazaruddin), serta relevan dengan kondisi masyarakat yang gerah dengan kasus korupsi

Nazaruddin terus bernyanyi dari persembunyiannya. Para elite Partai Demokrat pun disebutnya ikut menikmati aliran dana yang diduga suap terkait kasus pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang. Ketua dewan pembina partai, Susilo Bambang Yudoyono (SBY) akhirnya merespons dan menyatakan bahwa mantan bendahara umum partainya itu bertindak ceroboh, dan ia memerintah aparat penegak hukum mencarinya dan membawa pulang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang sangat merugikan citra partai. Tampaknya Nazaruddin tidak keder, tetap saja bernyanyi melalui BlackBerry Messenger (BBM).

Tapi benarkah nyanyian Nazaruddin itu hanya ibarat angin lalu yang tidak berpengaruh terhadap Partai Demokrat? Bagaimana dampaknya bila kasusnya tidak mampu ditangani secara apik melalui manajemen public relations, khususnya manajemen krisis, oleh para elite partainya? Dari sisi komunikasi paling klasik pun kita tahu bahwa nyanyian sumbang Nazaruddin akan terekspose. Rakyat mengetahui apa yang terjadi (setidaknya dari data yang disampaikan Nazaruddin, sebelum ada bukti konkret lain yang bisa menetralisisasi), dan ditambah analisis serta tanggapan berbagai kalangan dalam waktu yang cukup panjang, akan membentuk opini publik mayoritas, bahwa ada ketidakberesan di tubuh Partai Demokrat.

Terkait dengan terbentuknya opini negatif bagi Partai Demokrat, media massa tidak bisa disalahkan. Selama ini pada era reformasi dan kebebasan pers, fungsi mediasi serta advokasi secara leluasa mampu diperankan media. Karena data yang diterima berbagai media sebagian besar memang dari Nazaruddin yang dianggap sebagai narasumber yang pantas dipercaya, maka seperti apa dikatakan Westersthall, pemberitaan yang disampaikan media masih bisa dikatakan objektif, karena didukung fakta (pernyataan Nazaruddin), serta relevan dengan kondisi masyarakat yang saat ini sangat gerah dengan kasus korupsi.

Bila saat ini terkesan pemberitaan kurang berimbang karena sebagian besar data berasal dari pihak Nazaruddin (termasuk pengacaranya), itu semata karena bantahan dari para elite Demokrat belum bisa menunjukkan data lain yang mampu meng-counter pernyataan dan data dari Nazaruddin. Bila toh ada, barulah sebatas indikasi dan belum ada data konkret, entah dari lembaga ataupun perorangan yang meyakinkan dan jelas.

Mengubah Opini

Dampaknya jelas, bahwa opini lebih mendukung data yang disampaikan Nazaruddin, meski sering berubah-ubah. Karena disampaikan mantan bendahara umum partai, semua itu memengaruhi opini mayoritas. Opini semayoritas apapun di dalamnya tetap saja mengandung kontroversi, namun masyarakat akar rumput tidak akan memahami hal itu. Padahal justru hal yang demikian itulah yang berpengaruh terhadap turunnya citra partai.

Karena itulah, dalam kondisi semacam itu, tidak ada pilihan lain bagi para elite Demokrat untuk memulihkan citra partainya, selain menunjukkan data bantahan melalui kinerja konkret. Terlebih ketua dewan pembina SBY yang juga presiden telah memerintah Kapolri untuk menangkap dan membawa pulang Nazaruddin. Perintah SBY ini mestinya didukung oleh para elitenya untuk berupaya secara konkret membujuk Nazaruddin pulang dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemampuan memulangkan Nazaruddin, setidaknya menunjukkan keseriusan. Terlebih, bila di pengadilan nanti terbukti nyanyian Nazaruddin ini tidak melibatkan elite lain.

Tanpa itu, sekeras dan senyaring apapun bantahan dari para elite partai tetaplah tidak akan mampu mengubah opini yang telanjur memorakporandakan citra partai. Terlebih, sebelum Nazaruddin ditetapkan sebagai tersangka, masih berkesan sejumlah elite partai berupaya membela dan melindunginya meski sebenarnya hal itu justru akan menjadi bumerang seperti terjadi saat ini.

Kita menunggu bagaimana pemerintah, utamanya para elite partai, bisa menunjukkan kesungguhan kinerjanya, memulangkan Nazaruddin untuk menyelesaikan kasusnya melalui pengadilan. Cara itu paling efektif mengembalikan citra partai sekaligus citra pemerintah, yang telanjur tertindih oleh beratnya opini negatif saat ini. (Sumber: Suara Merdeka, 15 Juli 2011).

Tentang penulis:
Drs Gunawan Witjaksana MSi, dosen Stikom Semarang dan Jurusan Ilmu Komunikasi USM