Menelisik Dugaan Penyelewengan BOPDA SMAN 17 Surabaya

Oleh Nur Hadi

Sesuai dengan Perwali Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan Tahun 2011 yang disingkat dengan Bopda telah digedok walikota Surabaya Tri Rismaharini pada awal Februari lalu, merupakan petunjuk teknis penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Surabaya pada sektor pendidikan yang memperoleh 30%.

Terbitnya Perwali Kota Surabaya ini dalam rangka pendampingan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2011, perlu didukung dengan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diwujudkan dalam bentuk program/kegiatan Biaya Operasional Pendidikan.

Tujuan diterbitkannya Perwali tersebut agar pengelolaan biaya operasional sekolah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, akuntabel sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah dan meminimalisir tingkat penyalahgunaan dana yang mengarah pada permasalahan pidana korupsi.

SMAN 17 Surabaya yang berlokasi dikawasan rungkut adalah salah satu Sekolah Negeri yang menerima dana BOPDA yang sedang dipersoalkan Surat Pertanggungjawaban (SPj) nya oleh komite sekolah, hal ini disebabkan dalam SPj tersebut komite sekolah tidak dilibatkan dalam proses penandatanganan.

Bahwa SMAN 17 tetap menyampaikan SPj nya kepada dinas terkait setelah mendapat saran dan masukan dari Dipendik tentang tanda tangan komite sekolah tidak perlu lagi mengingat pertanggungjawaban dana Bopda kepada Pemerintah bukan kepada komite sekolah (Jawa Pos, 13 Juli 2011).

Berdasarkan permasalahan tersebut akhirnya komite sekolah melaporkan kepada Inspektorat Kota Surabaya sebagai aparat pengawas internal sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (3) Perwali No. 13 Tahun 2011. Dan atas dasar laporan tersebut kepala sekolah dan beberapa guru dipanggil untuk dimintai keterangan terkait dengan SPj.

Untuk menentukan apakah SPj SMAN 17 yang tidak ditandatangani oleh Komite Sekolah adalah melanggar Perwali dan dapat mengakibatkan SPj tersebut tidak sah atau cacat hukum. Perihal kewenangan pertanggungjawaban dana BOPDA diatur dalam Perwali Nomor 13 Tahun 2011 sebagai berikut:

Pertama, arahan yang diberikan oleh Dispendik sebagai Pengguna Anggaran (PA) perihal SPj yang cukup ditandatangani oleh Kepala Sekolah selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah sesuai dengan kewenangan Dispendik sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) Dinas Pendidikan wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan” dan Ayat (2) “Dinas Pendidikan wajib melaksanakan pendampingan terhadap pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan yang dilaksanakan oleh Sekolah”

Kedua, penandatanganan SPj yang dilakukan oleh Kepala Sekolah selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah sesuai dengan Pasal 2 Ayat (5) “Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

a. Menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa

b. Menandatangani bukti-bukti pengeluaran

c. Bertanggungjawab dari segi administratif, fisik, keuangan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan kegiatan sekolah yang didanai dari Biaya Operasional Pendidikan

d. Mengendalikan pengeluaran anggaran belanja agar sesuai dengan:

1. Pagu anggaran untuk tiap kode rekening; dan

2. Standar satuan harga yang berlaku

e. Melaporkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Biaya Operasional Pendidikan kepada KPA

Ketiga, Komite Sekolah sebagai bagian dari masyarakat mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana BOPDA sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (5) “Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program/kegiatan Biaya Operasional Pendidikan, yang hasilnya dapat dilaporkan kepada pejabat/instansi yang berwenang”.

Bahwa pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Kota Surabaya terhadap SPj SMAN 17 adalah hal yang wajar dan sah secara hukum mengingat pemeriksaan tersebut bagian dari tugas Inspektorat terhadap penggunaan dana BOPDA.

Oleh sebab itu, SPj SMAN 17 yang tidak ditandatangani oleh Komite Sekolah tidak terdapat unsur cacat hukum dan tidak melanggar Perwali Kota Surabaya, sehingga SPj tersebut dapat dikatakan sah secara hukum kecuali apabila terdapat penyalahgunaan dana BOPDA dan atau adanya data fiktif.

Tentang penulis:
Nur Hadi SH MH, advokat, manajer operasional Kantor SLAMET HARIYANTO & REKAN.

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,472,144 hits
Juli 2011
S S R K J S M
« Jun   Agu »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 77 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: