Oleh Radhar Panca Dahana
Kasus Nazaruddin yang sangat heboh belakangan ini memberi kita sebuah pelajaran yang sangat penting, bagaimana budaya politik kita akhir-akhir ini begitu berisiknya bukan karena pergulatan ide atau diskursus kenegaraan, tapi karena persoalan, data, dan proses politik yang berbasis pada bisik-bisik.
Bisik di sini kita artikan sebagai sebuah (moda) komunikasi yang dilakukan dari balik tabir atau tidak terang-terangan, dengan data yang disampaikan masih bersifat sumir,tidak ada adekuasi dan akurasi.
Tentu saja tergolong dalam model komunikasi adalah informasi informasi yang masih berupa isu, gosip, kabar angin, prasangka, curiga, dugaan, dan sebagainya. Dapat kita bayangkan, bagaimana sebuah negara jika komunikasi politik di tingkat elitenya dibangun melalui moda komunikasi dan bentuk data/informasi semacam di atas?
Satu hal yang dapat dipastikan, kita sebagai masyarakat, juga media massa sebagai jembatan informasinya, tidak dapat melihat dan menjabarkan secara gamblang dan jernih realitas negara kita sendiri, realitas dari mekanisme pengambilan keputusan/kebijakan yang menentukan hajat hidup rakyat negeri ini.
Tentu saja kondisi tersebut bukanlah hal yang menggembirakan. Dalam level praktis ia menyebabkan kekacauan dalam tata cara kita bermasyarakat, menumbuhkan kebudayaan baru yang tangguh, termasuk budaya politik yang— katanya—mesti deliberatif.
Pada level simbolik-abstrak, kerancuan pada informasi dan model komunikasi di balik tabir itu meruntuhkan dasardasar serta standar hubungan antarmanusia dan antarlembaga, baik yang dibangun oleh tradisi adab lama maupun adab yang baru.
Kuatnya komunikasi yang dilancarkan melalui SMS, BlackBerry messenger (BBM), Twitter, e-mail, atau media-media sosial lainnya di mana sang komunikator dan komunikannya tidak riil tapi virtual, hidup kita akhirnya dipenuhi dugaan, kecurigaan, dan syakwasangka.
Menembus Puncak
Himpunan opini yang sumir dan subjektif itu sungguh berbahaya bila digunakan untuk memvonis, membuat klaim, apalagi menjadi dasar dari sebuah keputusan. Mungkin secara langsung jarang terjadi.
Namun, yang pasti, moda komunikasi dan bentuk informasi semacam itu telah berhasil menciptakan persepsi, juga pada akhirnya interpretasi, yakni realitas abstrak dalam kepala kita yang pada akhirnya membentuk struktur langue di mana logika dasar kita dipengaruhi, bahkan ditentukan.
Yang lebih memiriskan dari politik bisik yang berisik ini adalah efektivitasnya dalam menjangkau pusat-pusat kekuasaan. Pusat-pusat di mana persepsi dan interpretasi paling dominan dalam pengambilan keputusan berada.Kita tahu benar,bagaimana SMS, BBM, email atau Twitter Nazarrudin ternyata dapat dengan mudah menjangkau nomor-nomor pribadi dari hampir semua pimpinan negeri ini.
Bahkan hingga ke pucuknya, ke RI-1. Sebagaimana dikabarkan oleh sebuah media online, Nazarrudin pernah melancarkan “serangan” yang sangat agresif bersifat bisik ini kepada Presiden SBY, tentang keterlibatan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, bahkan juga anak kandung sendiri,Eddie “Ibas”Baskoro, soal keterlibatan mereka dalam money politic saat pemilihan pemimpin partai mereka.
Sang Presiden pun menjawabnya dengan antara lain menegaskan agar Nazarrudin melaporkan semua itu jika ada bukti, bahkan bila ia anak sendiri. Persoalannya bukan jawaban Presiden yang gentleman. Tapi persoalan justru ada pada reaksi atau jawaban itu sendiri.
Sang Presiden pun menjawab informasi bisik yang sumir dan obskur itu, yang tidak akurat, tidak sah dan legal, dan yang tidak diketahui intensi apa di baliknya itu. Persoalan ada pada sistem seleksi informasi kepresidenan yang begitu rapuh sehingga bisa ditembus atau dirasuki oleh bisik-bisik yang penuh racun semacam itu.
Dapat dibayangkan bagaimana proses pengambilan pendapat dan keputusan yang terjadi di berbagai lembaga negara lain. Jika pimpinan tertinggi pun dapat ditembus, dimungkinkan pula bisik-bisik menjadi alat komunikasi, diplomasi, negosiasi, penetrasi, bahkan represi dalam setiap pengambilan keputusan.
Artinya, di samping pertimbangan pertimbangan legal-yuridis yang mengemuka, terdapat pula pertimbangan tersembunyi dari bisik-bisik,entah dengan isi dan tujuan apa.Sesuai dengan sifatnya, isi dan tujuan itu pun kabur dan obskur bagi kita.
Pemimpin Tak Terduga
Tentu saja, kita tanpa kecuali mesti sangat waspada dengan isi dan tujuan dari bisikbisik yang obskur itu. Biarpun baik atau menguntungkan secara pragmatis, bagi pribadi tertentu atau bagi bangsa ini secara keseluruhan,bisik-bisik pun harus ditolak karena ia melibatkan hajat dan kepentingan orang banyak.
Apalagi bila isi dan tujuan itu tidak baik, kita mesti melawannya dengan tegas.Karena adakemungkinan ia sesungguhnya hanya ingin merusak kredibilitas, mendelegitimasi kekuasaan, dan akhirnya merusak tatanan politik atau kenegaraan kita.
Delegitimasi yang akan meruntuhkan semua otoritas kenegaraan itu potensial untuk menciptakan kaos yang pada gilirannya membuat kita kembali mengalami kekacauan dalam setiap proses peralihan kekuasaan–– betapapun demokrasi, misalnya, sudah total dipraktikkan.
Kekacauan dalam mekanisme regenerasi pimpinan bangsa ini pun seakan sudah menjadi nasib negeri ini, sejak ia pertama kali didirikan. Hal ini menyakitkan karena dengannya kita tidak memiliki ukuran atau standar yang adekuat untuk memilih pemimpin kita sendiri.
Situasi yang kacau dalam nilai,etik,dan norma itu memberi selalu peluang pada “pemimpin yang tak terduga”. Pemimpin yang kadang tidak kita harapkan dan harus kita terima karena “tak ada pilihan lain (yang lebih baik dan tersedia)”.
Maka jadilah model pemilihan atau pemilu kita sebagai ajang pemunculan pemimpin yang penuh dengan permakluman,excuse,dan apologi. Bukan pemimpin sejati yang muncul karena dasardasar meritokratis.Apakah itu juga yang akan terjadi pada 2014? Anda sendiri yang bisa menilainya. (Sumber: Harian Seputar Indonesia, 27 Juli 2011).
Tentang penulis:
Radhar Panca Dahana, Budayawan
KOMENTAR TERBARU