Oleh Ismatillah A Nu’ad
Kuliah kepresidenan (presidential lecture) Presiden SBY dalam acara Young Leader Forum (YLF) di Jakarta mengundang perdebatan, apakah SBY siap membuktikan bahwa dia tak akan membangun dinasti politik, setidaknya untuk Pemilu 2014. Sejumlah pengamat masih sangsi karena pidato itu masih bersayap, misalnya memang istri dan anak-anaknya tak akan mencalonkan diri, tapi pertanyaannya bagaimana jika mereka dicalonkan?
Meski SBY menegaskan tak akan mencalonkan lagi sebagaimana amanat konstitusi, dia tak pernah bisa menggaransi apakah keluarganya juga mengikuti jejaknya. Mencuatnya isu bahwa Ani Yudhoyono tampaknya akan terjun (atau diterjunkan) ke dunia politik untuk mencalonkan diri sebagai presiden menjadi tanda tanya besar. Jika nanti isu itu benar maka disayangkan, iklim demokrasi yang baru mulai terbangun, dengan jutaan korban mahasiswa dan masyarakat sipil itu, akan kembali set back.
Berbekal dari hasil survei, Ruhut Sitompul menyebut Ani Yudhoyono memiliki peluang bila menjadi capres karena memiliki tingkat popularitas tinggi. Bersamaan itu pula, ia menyebut Puan Maharani, putri Megawati, yang layak mendampingi Ani sebagai cawapres. Formasi Ani-Puan disebut-sebut tak akan bisa disaingi oleh Aburizal Bakrie ataupun Prabowo.
Tak hanya negara berbasis kerajaan dan otoritarian yang memiliki dinasti politik karena negara dengan sistem suksesi kepemimpinan demokratis pun mengenal dinasti politik. Di Amerika Serikat misalnya, dinasti politik Kennedy, Bush, dan Clinton mewarnai perjalanan demokrasi. Di Filipina ada dinasti Marcos, Acquino, dan Arroyo, di India ada dinasti Gandhi dan Nehru, di Pakistan ada dinasti Bhutto, dan sebagainya. Dampak negatif dinasti politik yang paling sering kita dengar adalah nepotisme.
Praktik nepotisme telah ditunjukkan oleh penguasa Orde Baru. Pada tahun-tahun menjelang berakhirnya kekuasaan rezimnya, Soeharto mempersiapkan Siti Hardijanti Rukmana (Mbak Tutut). Siasat rezim waktu itu adalah dengan mengangkat Mbak Tutut menjadi Mensos dalam Kabinet Pembangunan VII, aktif di Partai Golkar, dan seterusnya. Klimaksnya pada saat yang tepat ia bisa menggantikan posisi Soeharto sebagai presiden.
Lebih Berat
Politik dinasti mengandaikan kepemimpinan berada pada tangan segelintir orang yang masih mempunyai hubungan kekerabatan. Dinasti politik ditandai dengan tersebarnya jejaring kekuasaan melalui trah politik pendahulunya, lewat cara penunjukan anak, istri, paman, dan sebagainya untuk menduduki pos-pos strategis dalam partai (lembaga) politik.
Biasanya ini adalah cara agar sanak kadang tersebut bisa dengan mudah meraih jabatan publik. Dalam lembaga politik seperti partai, mereka yang masih mempunyai hubungan dekat dengan keluarga acapkali mendapatkan keistimewaan (privilege) untuk menempati pelbagai posisi penting dalam puncak hierarki kelembagaan organisasi. Di sisi lain ada juga praktik dinasti politik dengan melakukan pemecahan kongsi kekuatan politik dalam keluarga. (Sumber: Suara Merdeka, 15 Juni 2011).
Tentang penulis:
Ismatillah A Nu’ad
KOMENTAR TERBARU