Kegagalan PT Jamsostek dan BPJS Jamsostek

Oleh Hasbullah Thabrany

Program jaminan sosial merupakan perlindungan rakyat sekaligus investasi bangsa. Di dunia, program jaminan sosial dibangun dengan iuran wajib dari rakyat. Oleh karena itu, penyelenggaraan program tidak dapat diserahkan kepada badan hukum privat seperti BUMN.

Iuran wajib ini menjadi sumber dana perlindungan rakyat dari musibah sakit, kehilangan penghasilan akibat hari tua, sakit berat, atau kecelakaan. Malaysia telah memiliki dana jaminan sosial lebih dari USD120 miliar (Rp1.000 triliun). Dana tersebut berasal dari iuran wajib pekerja sebesar 11% gaji, ditambah iuran wajib majikan sebesar 12% gaji. Dana tersebut dikelola Employee Provident Fund, sebuah badan hukum publik (BHP).

Sebuah BUMN adalah badan hukum privat yang mayoritas sahamnya dimiliki pemerintah. Korea Selatan memiliki dana jaminan sosial lebih dari USD300 miliar yang dikelola National Pension Service¸ juga sebuah BHP. Semua pekerja di kedua negara tersebut telah terlindungi dengan program jaminan sosial.Pada saat yang sama,dana jaminan sosial menjadi sumber dana investasi bangsa, tanpa harus pinjam dari luar negeri.

Rakyat Indonesia menginginkan hal yang sama melalui amandemen UUD 1945 yang mengharuskan pemerintah mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Untuk itu, UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) telah ditandatangani presiden pada 2004. Sayang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih enggan mewujudkannya.

Salah satu unsur penting agar SJSN dapat terwujud adalah dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan undangundang. Mahkamah Konstitusi melalui putusan uji materi pada 31 Agustus 2005,telah memperkuat dan memerintahkan PT Jamsostek menyesuaikan diri dengan UU SJSN menjadi BPJS. Pembentukan PT Jamsostek sebagai BUMN tidak dengan UU, tetapi dalam UU BUMN.

Mahkamah Konstitusi menerjemahkannya sebagai suatu UU khusus,sebagaimana pembentukan pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Oleh karena itu,PT Jamsostek harus ditransformasi menjadi BHP yang diberi kewenangan untuk memungut dan mengelola iuran wajib, sebagai sumber dana jaminan sosial.

Keharusan pembentukan BHP sesuai perintah UUD Pasal 23A yang mengharuskan segala pungutan yang bersifat memaksa (wajib) harus diatur dengan sebuah UU. Namun, pemerintah lalai memenuhi kewajibannya untuk mentransformasi PT Jamsostek. Tahun lalu DPR mengambil inisiatif untuk memenuhi perintah Mahkamah Konstitusi untuk mentransformasi PT Jamsostek dan tiga BUMN lain menjadi BPJS.

Kegagalan PT Jamsostek

Mengapa harus ada transformasi PT Jamsostek? Pertama, karena secara struktural badan hukum perseroan bukanlah badan hukum yang dirancang untuk memungut iuran wajib atau pajak.Kedua,PT Jamsostek selama ini terbukti gagal melindungi pekerja Indonesia. Selama beroperasi lebih dari 15 tahun, PT Jamsostek hanya melindungi sekitar 30% pekerja.

Untuk jaminan kesehatan, PT Jamsostek bahkan hanya melindungi kurang dari 10% pekerja.Padahal BPJS di Korea, Malaysia, Filipina, dan Thailand telah melindungi seluruh pekerja di negeri tersebut. Akumulasi iuran dana Jamsostek juga hanya sekitar Rp100 triliun (USD12 miliar) yang dinilai berhasil oleh Kementerian BUMN. Salah indikator! Tugas utama PT Jamsostek adalah melindungi tenaga kerja, dan karena itu harus diukur dengan indikator perlindungan tenaga kerja.

Akan tetapi, karena kesalahan struktural yang menyerahkan penyelenggaraan Jamsostek kepada BUMN, indikator yang digunakan adalah indikator keuangan— yang biasa digunakan badan hukum privat. Inilah kekeliruan mendasar. Kekeliruan itu telah mendarah daging hampir dua dekade. Para pejabat di Kementerian BUMN sudah tidak bisa lagi melihat kekeliruan itu karena silau dengan Rp100 triliun.

Maka untuk lebih dari enam bulan, pemerintah tidak mau menyetujui usul transformasi lembaga PT Jamsostek menjadi BPJS Jamsostek. Setelah pekerja berdemo menuntut penyelesaian UU BPJS pada hari buruh awal Mei lalu, pemerintah melunak. Pemerintah akhirnya sepakat membentuk BPJS sebagai sebuah BHP.

Namun, usulan pemerintah bukan mentransformasi keempat BUMN, antara lain PT Jamsostek, menjadi BPJS, melainkan mengusulkan pendirian dua BPJS baru dan mempertahankan PT Jamsostek yang diberi hak monopoli. Badan hukum privat (PT atau BUMN) tidak boleh memonopoli sebagaimana diatur dalam UU Anti Monopoli.

PJS Baru Membebani Pengusaha

Usulan Pemerintah membangun dua BPJS baru dengan modal Rp2 triliun akan menghasilkan dua program jaminan sosial yang memberatkan pengusaha dan melemahkan SJSN.Jika pemerintah tetap mempertahankan PT Jamsostek,pemberi kerja punya dua kewajiban, yakni membayar iuran ke BPJS baru dan membayar iuran Jamsostek.

Selain menimbulkan iuran ganda, koordinasi perlindungan oleh dua lembaga sekaligus akan menimbulkan konflik yang memberatkan pengusaha dan pekerja. Hal ini merupakan keanehan sistem jaminan sosial di dunia. Tidak jelas,mengapa pemerintah masih “ngotot” tidak bersedia mentransformasi PT Jamsostek menjadi BPJS Jamsostek. Pemerintah telah mentransformasi PT Bank Ekspor Indonesia menjadi LPEI sebagai badan hukum publik.

Spekulasi pun muncul bahwa uang buruh di PT Jamsostek mungkin tidak sesuai dengan yang dipublikasikan.Spekulasi lain adalah pemerintah takut atas guncangan rencana investasi yang antara lain mengandalkan dana Jamsostek tanpa persetujuan pemilik dana (pekerja) dan penyetor dana (pengusaha). Spekulasi lain yang terkait akuntabilitas dan nepotisme pengelolaan dana buruh juga dapat memojokkan pemerintah.

Yang jelas, jika “kengototan” ini dipertahankan, potensi mobilisasi dana jaminan sosial ratusan triliun tertunda dan rakyat menderita. Pemerintah harus membuka diri dan berdialog dengan rakyat, bukan menggunakan kekuasaannya sebagai penguasa untuk mempertahankan apa yang selama ini sudah menjadi kebiasaannya. (Sumber: Harian Seputar Indonesia, 6 Juni 2011)

Tentang penulis:
Hasbullah Thabrany, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,481,449 hits
Juni 2011
S S R K J S M
« Mei   Jul »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 78 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: