Toleransi Beragama: Kembali ke Sila I

Oleh Suryo Wicaksono

Dalam praktek pluralisme keagamaan di Indonesia, dialog antarumat beragama dengan sifat untuk tidak saling mencurigai dan bagaimana belajar untuk membiasakan berbeda pendapat, perlu dilakukan.

Salah satu realitas Indonesia sebagai negara multietnis, suku, dan budaya; adalah kenyataan akan adanya berbagai macam agama.

Dalam keanekaragaman agama tersebut, hubungan dan interaksi antarumat beragama di Indonesia tidak jarang menimbulkan persoalan serius, timbul kecurigaan, ketegangan dan permusuhan antarpemeluk.

Bahkan, ketegangan dan permusuhan tersebut acap menjadi konflik antar umat beragama, di mana sumber konflik dibumbui persoalan politik, ekonomi atau pendangan keagamaan.

Permasalahan teologi yang berkembang ini adalah truth claim, di mana masing-masing agama meyakini bahwa agamanya paling benar dengan memunculkan sikap intoleran kepada umat selain agamanya.

Secara umum, praktek toleransi agama tumbuh melalui beberapa fase penyesuaian dan pertemuan agama. William L. Rese dalam bukunya Dictionary of Philosophy and Religion, Eastern & Western Tought, menjelaskan adaptasi atau penyesuaian antaragama menempuh dalam tiga masa, yakni territorialism dimana setiap daerah hanya mengakui dan memaksakan satu agama yang sah dan meminta penganut agama lain untuk berpindah ke tempat lain; latitudinarianism, masa di mana satu agama diakui sebagai agama yang berkuasa walaupun jumlah pengikutnya sedikit; dan pax dissidentium masa di mana kebebasan semua agama telah dijamin sepenuhnya.

Pada masa ketiga inilah toleransi agama dapat tumbuh dan berkembang, karena semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengekspresikan ajaran agamanya.

Di Indonesia, perkembangan toleransi berjalan seiring dengan lahirnya negara Indonesia. Soekarno tampil dalam pidatonya tentang Philosofische Gronslag atau Landasan Dasar Filsafat Undang-Undang Dasar yang memunculkan pemahaman umum Pancasila. Dalam pidato tersebut Soekarno menjelaskan bahwa Pancasila, sila artinya asas atau dasar, dan di atas lima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi.

Pada landasan dasar negara Pancasila, khususnya sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”, mencerminkan bangsa Indonesia sesungguhnya merupakan bangsa yang penuh dengan nilai-nilai toleransi. Penyebutan kalimat “Tuhan Yang Maha Esa”, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antarpemeluk, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama, tidak memaksa suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

Selain itu, pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 yang merupakan penjabaran dari sila pertama menjelaskan “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan “Negara menjamin kemerdekaan tipa-tipa penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Harapan Pancasila sebagai dasar toleransi masyarakat Indonesia, pada kenyataannya kurang terwujud. Terlihat, beberapa kasus atau konflik yang belakangan terjadi dengan melakukan tindakan kekerasan mengatasnamakan agama, menunjukkan kepada kita bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kurang toleran. Penyerangan terhadap Jemaah Ahmadiah di Desa Umbulan, Cikeusik, Pandeglang yang mengakibatkan 3 (tiga) jemaah meninggal dan beberapa luka-luka, Penyerangan Ponpes Yapi di Pasuruan, hingga radikalisasi yang dituangkan dalam tindakan teror yaitu bom buku dan bom Cirebon, memupuskan harapan toleransi itu.

Kondisi nyata yang diindikasikan dengan sikap intoleran dan kondisi kurang rukunnya praktek kerukunan umat beragama di Indonesia, harus disikapi dengan serius. Selain tindakan tersebut tidak mencerminkan sifat kenegarawanan, juga merupakan ancaman dalam ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Di zaman Orde Baru kita memiliki sebuah badan khusus untuk penyosialisasian Pancasila, yaitu Badan Penyelenggara Pelaksanaan Pendidikan Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila (BP-7) baik di tingkat tingkat pusat maupun daerah. Akan tetapi, penyalahgunaan BP-7 untuk indoktrinasi dan penyeragaman tanpa prinsip-prinsip demokrasi, dibubarkan di masa reformasi. Namun, terkait dengan ancaman sikap intoleran yang berujung pada tindakan teror dan pengerusakan hubungan kerukunan umat keagamaan di Indonesia, menginspirasikan kepada kita, lembaga semacam BP-7 dengan mengoreksi kesalahan-kesalahannya, diperlukan kembali.

Butir-butir Pancasila, misalnya, adalah nilai-nilai umum yang terkandung dalam Pancasila, sangat patut untuk diperkenalkan terhadap warga bangsa.

Hasil Survei LSI (Lembaga Survei Indonesia) tahun 2006, menunjukan 69,6% masih mengidealkan sistem kenegaraan berdasarkan Pancasila, 11,5% menjadi negara Islam, 3,5% menginginkan Indonesia seperti negara demokrasi Barat.

Sementara, survei Kompas tahun 2008 memperlihatkan pengetahuan masyarakat mengenai Pancasila merosot tajam yakni 48,4% responden berusia 17–29 tahun tidak bisa menyebutkan sila-sila Pancasila secara benar; 42,7% responden berusia 30-45 tahun salah menyebut sila–sila Pancasila, dan lebih parah lagi 60,6 % responden berusia 46 tahun ke atas salah menyebutkan kelima sila Pancasila.

Artinya, Pancasila memang sangat dikehendaki dalam hidup berbangsa tapi pengetahuan dan implementasi Pancasila terasa kurang. Fenomena ini menegaskan kita bahwa ide mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kunci keutuhan bangsa Indonesia di masa datang. Semoga. (Sumber: Lampung Post, 30 Mei 2011)

Tentang penulis:
Suryo Wicaksono,Peneliti Lembaga Riset dan Informasi Hukum, Bandar Lampung

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,352,412 hits
Juni 2011
S S R K J S M
« Mei   Jul »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 72 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: