Penggunaan Bahasa Indonesia

Oleh Hikmahanto Juwana

Ketika Presiden membuka Konferensi Tingkat Menteri Gerakan Non-Blok (GNB) di Nusa Dua Bali pada 25/5 yang lalu dengan menggunakan bahasa Inggris, ada dua perasaan yang menghinggapi.

Di satu sisi bangga dengan kefasihan Presiden menyampaikan pokok pikirannya, tetapi di sisi lain galau. Perasaan galau muncul karena dengan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar pidato, Presiden telah tidak mematuhi hukum.

Wajib

Bila dicermati Undang- Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, khususnya Pasal 28, disebutkan,“Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri.

” Bahkan ketentuan Pasal 28 UU 24/2009 telah mendapat pengaturan lebih teknis melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/ atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara Lainnya.Dalam Pasal 8 perpres tersebut secara tegas disebutkan, “Presiden dan/atau Wakil Presiden menyampaikan pidato resmi dalam Bahasa Indonesia pada forum internasional yang diselenggarakan di dalam negeri.

” Dalam Pasal 9 perpres disebutkan bahwa yang dimaksud dengan forum resmi adalah forum yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah bekerja sama dengan pemerintah negara lain/PBB/ organisasi internasional lainnya. Oleh karenanya Presiden tidak boleh lain selain menggunakan bahasa Indonesia dalam penyampaian pidatonya dalam forum GNB yang merupakan forum internasional.

Saat kritik dimunculkan melalui detik.com atas penggunaan bahasa Inggris oleh Presiden, berbagai reaksi bermunculan. Ketua Mahkamah Konstitusi mengamini kewajiban Presiden menggunakan bahasa Indonesia. Pandangan lain tidak mempermasalahkan Presiden menggunakan bahasa Inggris, bahkan cenderung bangga dengan penggunaan bahasa Inggris oleh Presiden dalam forum internasional.

Pandangan yang tidak mempermasalahkan penggunaan bahasa Inggris tentu bisa dipahami karena pandangan tersebut tidak didasarkan pengetahuan atau UU 24/2009 dan Perpres 16/2010. Hanya saja patut disayangkan pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) yang tidak mempermasalahkan bahasa yang digunakan oleh Presiden.

Bahkan dalam pernyataannya di detik.com Menkumham yakin bahwa Presiden selalu menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai forum internasional. Pernyataan ini mengesankan sebagai pembantu Presiden, Menteri tidak menyimak apa yang terjadi di Nusa Dua,Bali. Terlebih lagi sebagai menteri yang membidangi masalah hukum, ternyata UU 24/2009 dan Perpres 16/2010 seolah tidak menjadi rujukan.

Memang dapat dipahami sikap Menkumham yang tidak memungkinkan dirinya menyalahkan Presiden.Justru berbagai kelit dimunculkan untuk membenarkan tindakan Presiden baik oleh Menteri maupun politisi pendukung pemerintah.

Problematik

Terlepas dari insiden di GNB, berbagai ketentuan dalam UU 24/2009 memang memunculkan sejumlah problem. Sebagai misal, apakah Presiden dengan menggunakan bahasa Inggris dalam forum GNB tidak bisa dianggap melanggar sumpahnya?

Untuk diketahui dalam Pasal 9 Undang-Undang Dasar isi sumpah Presiden adalah, “Demi Allah,saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil- adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undangundang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.

” UU 24/2009 dan Perpres 16/2010 tentu termasuk undangundang dan peraturannya yang harus dijalankan Presiden selurus- lurusnya. Bila Presiden tidak dianggap melanggar sumpahnya karena ketidaksadaran jajarannya, apakah untuk kali ini bisa dimaklumi dan dimaafkan?

Bila demikian, apakah dua pekerja asal Purwakarta, Eko Santoso dan Erwin Agustian, yang sedang menghadapi proses hukum di kepolisian karena membuat stempel bergambar burung garuda untuk keperluan administrasi pemilihan pengurus serikat pekerja di luar SPSI dapat dimaafkan? Besar kemungkinan dua pekerja tersebut tidak sadar akan kehadiran UU 24/2009.

Adilkah Eko dan Erwin diproses hukum saat ketidaksadaran Presiden atas UU 24/2009 dimaklumi dan dimaafkan? Ketidaktahuan atas UU 24/2009 kemungkinan juga menjadi dasar tim sepak bola nasional ketika menggunakan lambang Garuda pada kostum resmi mereka. Seorang pengacara publik,David Tobing,pun mempermasalahkan keabsahan penggunaan lambang Garuda oleh timnas.

Pengadilan akan segera memutus perkara ini. Problem lain adalah seolah ada kewajiban agar setiap perjanjian antarpihak swasta yang berbahasa Inggris untuk dibahasa indonesiakan. Pasal 31 ayat (1) menyebutkan,“Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan … lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.

” Padahal pilihan bahasa dalam suatu perjanjian ditentukan oleh posisi tawar dari para pihak dan kesepakatan yang dicapai. Untuk menghindari berbagai masalah yang dimunculkan oleh UU 24/2009, ada baiknya bila UU ini ditinjau dan dikaji.

Sementara sebelum adanya perubahan atas UU 24/2009, Presiden pada prinsipnya wajib menggunakan bahasa Indonesia dalam forum internasional, baik yang diselenggarakan di Indonesia atau di luar negeri. (Sumber: Harian Seputar Indonesia, 30 Mei 2011)

Tentang penulis:
Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,458,838 hits
Juni 2011
S S R K J S M
« Mei   Jul »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 76 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: