Pancasila dan Keindonesiaan

Oleh Arie Sujito

Begitu keresahan tengah melanda negeri ini, terutama kejadian konflik dan kekerasan dengan frekuensi tinggi dan dianggap mengancam integrasi bangsa, di situ pula memori tentang ideologi bangsa, Pancasila, dipanggil. Kegundahan berisi guratan harapan dan beban yang berat. Di situ pula menjadi bagian perhatian dan wujud cinta warga negara pada republik.

Perlu kembali mengurai masalah-masalah mendasar yang dialami negeri ini, yang kadang dilupakan di tengah hiruk-pikuk pragmatisme yang serbainstan. Apalagi momentum 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila, energi dikonsentrasikan untuk berefleksi menebalkan keyakinan perlunya membaca ulang makna ideologi bangsa dalam sketsa bermasyarakat dan bernegara. Adalah memberi makna ulang, kontekstualisasi, dan revelansi Pancasila atas problem kekinian dan tantangan ke depan.

Sejarah dan rekam jejak masyarakat Indonesia berisi kisah sukses dan derita berbaur jadi satu menjadi narasi keindonesiaan. Kekuasaan memang telah berganti, urusan politik zaman Orde Lama, era Orde Baru, sampai masa Reformasi kian meyakinkan adanya perubahan. Perbaikan dan segala macam pembenahan, paling tidak secara formal.

Di zaman demokrasi, kebebasan politik dan liberalisasi media relatif tersedia. Era transisional demokratisasi begitu banyak ujian. Ancaman kemandekan, bahkan terlihat seperti demokrasi beku (frozen democracy) membuat galau, khawatir tersumbatnya perubahan. Konflik dan kekerasan, ledakan sengketa berlangsung sporadis di mana-mana yang membuat goyah keyakinan berdemokratisasi.

Bagaimana nasib Pancasila sebagai ideologi bangsa? Sejujurnya warga Indonesia pada umumnya masih mencintai Pancasila, tetapi mungkin tidak tahu dengan cara apa cinta bisa diwujudkan. Di antara kita resah atas gejala makin pudarnya “rembukan” dan debat soal ideologi sebagai nilai mendasar, tetapi saat itu pula tidak mampu mengingatkan bagaimana mengatasinya dengan tepat.

Namun, banyak pula yang merasa dan menganggap tidak penting bicara soal ideologi. Yang menganggap tidak penting ideologi adalah golongan pragmatis. Mereka biasanya hanya mengejar tujuan, apa saja ditempuh yang penting tercapai tanpa memperhatikan proses dan makna yang mendasari.

Pancasila tidak boleh dikeramatkan atau dikutuki. Pancasila masih relevan dengan realitas keindonesiaan. Hanya saja, mampukah mentransformasikan nilai-nilai dasar sila demi sila itu pada level praksis kehidupan? Pancasila tidak cukup sebatas diyakini. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila semestinya diperlakukan terbuka diperbincangkan, diperdebatkan agar kian membesar, masuk dalam berbagai wilayah dan sektor. Bahkan, menjadi mainstreaming area diskursus apa pun, sampai pada akhirnya mengilhami kebijakan maupun kultur yang menguat di lingkungan masyarakat dan negara. Sebagai bagian dari konsensus politik, Pancasila diharapkan menjadi napas dan jiwa interaksi berbangsa dan bermasyarakat.

Di zaman reformasi ini memang paradoks. Kenyataan saling bertubrukan. Di satu sisi, tersedia ruang terbuka untuk mengekspresikan kehendak atau aspirasi tanpa tekanan berarti. Tetapi, kebebasan itu pun belum punya makna mendalam, bahkan mengalami pendangkalan. Secara umum masih sebatas mengejar hal-hal yang artifisial. Tidak heran jika urusan yang abstrak-abstrak, nilai, narasi besar dianggap tidak penting. Katanya dianggap tidak konkret. Ideologi pun kadang dianggap “jadul”.

Saat perubahan berlangsung, urusan perut terisi dan begitu melimpah, hasrat berkuasa didapatkan. Jualan citra di sana-sini makin marak. Hampir semua penjaja citra melupakan pembicaraan ideologi, seperti Pancasila. Tetapi anehnya, giliran muncul sengketa antarkelompok dan sikut-sikutan horizontal, misalnya manipulasi identitas agama dan afiliasi politik, memperdagangkan “aliran”, tiba-tiba saling mengingatkan bahwa kita punya Pancasila sebagai semen perekat bangsa. Pancasila hanya dibicarakan jika ada masalah.

Agaknya semua ini bersumber karena keraguan mengenai realitas yang terjadi di sekelilingnya di mana gelanggang kehidupan sosial, ekonomi, dan politik begitu membuat masyarakat ragu. Ketika demokratisasi berlangsung dan selalu diwarnai gejolak, muncul pula keraguan berdemokrasi. Yang menjengkelkan, tiba-tiba meromantisasi masa Orba seolah lebih baik dibanding Reformasi. Kita perlu memperbaiki demokratisasi dengan cara baru dan alternatif.

Jika akan “menguri-uri” Pancasila, perlu terobosan model populer dengan cara menarik, tetapi memiliki makna mendalam. Tidak sekadar menghafal Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) sebagaimana disesatkan Orde Baru pada zaman itu. Atau, hanya berhenti menekuni pada upacara-upacara, lomba cerdas cermat, atau pergelaran sumpah-sumpah jabatan tiap episode kekuasaan dikukuhkan.

Bukan zamannya mengklaim siapa yang paling Pancasilais. Jangan seenaknya merusak hak-hak orang lain dengan menyatakan seolah-olah sebagai penyelamat Pancasila. Padahal, kelakuan seperti itu justru merusak Pancasila. Saatnya mengembangkan jiwa inklusif spirit Pancasila tercakup spiritualitas, humanisme, kebersamaan, demokrasi, dan keadilan.

Kita butuh cara kreatif dan cerdas. Menggali nilai dan spirit pengetahuan Pancasila, lalu mendialogkannya dengan fakta-fakta empiris. Mendalaminya bisa berwujud riset, diskusi ilmiah, menguraikan nilai dalam interpretasi kebijakan “cerdas” yang relevan dengan masalah dan kebutuhan masyarakat banyak. Begitu pula memfasilitasi praktik budaya lokal yang mengekspresikan nilai-nilai keindonesiaan serta mendorong agar kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi berkait erat dengan nilai-nilai Pancasila.

Begitu pula membuat Pancasila makin diakrabi oleh siapa saja. Oleh pejabat, dosen, guru, pengusaha, mahasiswa, wartawan, buruh, petani, aktivis LSM, politisi, dan seterusnya. Itulah yang disebut upaya membangun konstruksi Pancasila sebagai ideologi berproses secara inklusif.

Jika mampu memanfaatkan perubahan demokratisasi sebagai lahan subur mengembangkan nilai keindonesiaan, tidak akan merasa kering sebagai warga bangsa. Nilai-nilai Pancasila, UUD 45, serta kultur masyarakat seperti social capital harus terus dikembangkan, bukan saja pada tataran normatif atau hanya doktriner.

Di aras negara, membentuk dan menjalankan kekuasaan harus mencerminkan nilai dan prinsip yang benar, di antaranya terbangun good governance, kebijakan-kebijakan yang adil, pemerintahan transparan dan akuntabel, penegakan hukum yang kredibel, pemenuhan tanggung jawab negara, menciptakan kemakmuran, persatuan bangsa, serta kesejahteraan sosial.

Pada lingkungan masyarakat sipil, perlu memproduksi dan memperkuat nilai-nilai solidaritas, toleransi, dan kebersamaan dalam struktur masyarakat yang plural (Bhinneka Tunggal Ika). Mengelola dan menciptakan mental kritis dan konstruktif bagi bangunan civil society yang tangguh. Memproyeksi ikatan-ikatan sebagai warga bangsa Indonesia terus-menerus dipupuk, dipelihara, dan dikembangkan dipandu oleh imajinasi, cita-cita, dan visi masa depan sebagai bangsa yang besar. Pancasila dan UUD 45 tentu perlu dihadirkan mengisi imajinasi dan memandu cita-cita itu, bukan hanya dipanggil saat ada masalah semata. (Sumber: Republika, 1 Juni 2011)

Tentang penulis:
Arie Sujito, Sosiolog UGM Ketua Umum Pergerakan Indonesia

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,479,298 hits
Juni 2011
S S R K J S M
« Mei   Jul »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 78 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: