Oleh Nur Islam
Badai politik tengah berhembus di Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Belum tuntas masalah pengaduan salah satu pendiri Partai Keadilan (PK) Yusuf Supendi yang melaporkan sejumlah elitenya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Kehormatan (BK) DPR, kader senior yang juga pendiri PKS Arifinto malah membuat “ulah” yang semestinya tidak perlu dilakukan.
Pemberitaan media massa tentang PKS tensinya terus naik, seakan tiada hari tanpa berita PKS—tentunya konflik internal. Dari berita-berita tersebut, “ulah” Arifinto yang membuka situs porno ketika sidang paripurna DPR yang paling ramai “diminati” atau mendapat sorotan lebih dari masyarakat.
Bahkan kedua berita tersebut—Yusuf dan Arifinto—ternyata “mengalahkan” pernyataan kader muda PKS Nasir Jamil yang mengutip kitab Injil Matius ketika di Raker Komisi III DPR—sebelum Arifinto membuka situs porno. Apa yang dilakukan Nasir kurang mendapat perhatian dari masyarakat dan media massa.
Bagaimanapun, terungkapnya Arifinto membuka situs porno dan pelaporan Yusuf ke KPK dan BK DPR bisa menambah beban politik PKS yang pada Pemilu 2014 ingin menjadi tiga besar—bisa nomor satu, dua atau tiga. Memang, dalam hitungan hari, Arifinto langsung memohon maaf terhadap kader dan simpatisan partai yang meneguhkan diri sebagai partai kader dan dakwah ini.
Tidak hanya minta maaf, mengaku tanpa ada tekanan dari pihak mana pun, Arifinto secepatnya mengundurkan diri sebagai anggota DPR dari Fraksi PKSI. Sebagian masyarakat yang awalnya “menghujat” Arifinto, sebagiannya lagi memberi respons positif, dianggap berani berbuat berani pula bertanggung jawab.
Secara internal, PKS telah “menghukum” Arifinto dengan aktivitas ritual—sebagai sanksi moral. Arifinto “diwajibkan” melakukan tobat nasuha, yakni dengan membaca istigfar minimal 100 kali selama 40 hari dan membaca Alquran minimal satu kali khatam dalam jangka 30 hari.
Anggota Komisi V DPR ini juga diminta bersedekah kepada 60 orang fakir miskin, meminta tausiah kepada ketua Dewan Syariah Pusat selaku Mufti PKS, dan meminta maaf kepada seluruh kader, simpatisan, konstituen, dan anggota DPR serta masyarakat. Arifinto juga diberhentikan dari keanggotaan Majelis Syura PKS periode 2010-2015.
Mundurnya Arifinto, oleh Sekjen PKS Anis Mata, dinilai tidak akan berpengaruh negatif, terutama perolehan suara pada Pemilu 2014. Bahkan, malah membuat suara naik. Alasannya sistem orang PKS bekerja sangat efektif. Sistem itu ditunjang dan didukung tanggung jawab moral yang tinggi oleh tokoh-tokoh PKS. (Metrotvnews.com, 12-4).
Benarkah suara PKS tidak akan turun pada Pemilu 2014? Bisa saja apa yang diprediksi Anis Mata benar adanya. Namun tidak menutup kemungkinan bisa sebaliknya, akan susah naik, bertahan saja sudah cukup baik dan prestasi tersendiri.
Mencuatnya pemberitaan Yusuf dan Afrinto pukulan berat bagi PKS ke depan. Bahkan itu menjadi beban politik tersendiri yang tidak bisa dianggap remeh atau terlalu menggampangkan. Sebagai beban politik, tentu tugas dan perjuangan PKS yang dulu mengusung jargon-jargon bersih dan peduli semakin berat.
Secara politis, besar atau sekecil apa pun, citra PKS di mata masyarakat boleh jadi menurun. Simpatisan atau bukan simpatisan “terbelah” dalam melihat sepak terjang PKS. Partai yang menjunjung tinggi moralitas atau etika, “dijebol” kadernya sendiri. Karena nila setitik, rusak susu sebelangga?
Apa yang dilakukan Yusuf maupun Afrinto memunculkan pertanyaan besar: apa bedanya PKS dengan partai lainnya. Inilah kalimat singkat tapi penuh makna yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap partai ini. Bahkan karena dinilai tidak ada bedanya alias sama, sejumlah masyarakat bisa tidak lagi percaya terhadap partai politik yang ada, termasuk PKS.
Sedikit atau banyak, ulah Afrinto yang hanya beberapa menit ketahuan mengakses situs porno jelas menurunkan citra politik PKS yang sampai hari ini merupakan partai dakwah bahkan telah menyatakan diri partai terbuka—sehingga telanjur “buka-bukaan”.
PKS yang dalam hal-hal tertentu menjalankan politik dua kaki, sebenarnya terus melakukan pencitraan politik demi tiga besar dalam Pemilu 2014. Namun di triwulan pertama tahun 2011, secara tidak sengaja justeru mengalami “kecelakaan”. Tidak mudah memulihkan citra politik, karena kecelakaannya jatuh pada jurang pornografi.
Memberi sanksi ritual dengan tobat nasuha dan rangkaiannya serta mundur sebagai anggota DPR memang salah satu alternatif untuk memulihkan citra politik PKS. Tapi itu saja tidak cukup. Solusi ekstremnya, tidak mengakui lagi keanggotaannya sebagai anggota PKS. Tapi apakah itu tidak terlalu zalim terhadap orang yang telah bertobat. Kerja keras, kerja politik yang cerdas dan strategis akan sangat membantu untuk memulihkan citranya yang telanjur ternoda.
Tidak mudah memberi statement ke publik yang justru kontra produktif juga perlu dilakukan. Dalam tataran internal partai, goncangan politik akhir-akhir ini relatif tidak bermasalah. DPP PKS sering berkomunikasi dengan daerah atau sebaliknya. “Kepatuhan” atau loyalitas (militansi) kader partai terhadap partainya juga tidak dapat diragukan, apalagi di jajaran pengurus, sami’na wa atha’na sangat kuat.
Harus pula dibuktikan adakah faksi “sejahtera” dan faksi “keadilan”. Munculnya dikotomi “sejahtera” dan “keadilan” seakan-akan menunjukkan ada dua kutub di partai ini, yakni pragmatisme dan idealis.
Belum lagi di arus bawah, masih ditemui sejumlah kader yang mendapat amanah duduk di kursi legislatif seolah-olah “tidak kenal” lagi dengan “kaum duafa” yang dulu sama-sama ikut berjuang agar dapat duduk di kursi legislatif. Citra PKS yang dulu dikenal bersih, peduli, dan partai dakwah, ke depannya terus diuji. “Bukanlah orang cerdik kecuali yang pernah tergelincir, bukan pula orang yang bijaksana kecuali yang berpengalaman. (H.R Tirmizi).
Saya pernah bertanya kepada seorang kader PKS ketika Pembukaan Muswil ke-2 PKS Lampung Oktober 2010 di Hotel Nusantara yang dihadiri Gubernur Lampung Sjachroedin. Sambil bergurau, saya bertanya, “Mas, PKS untuk Lampung atau Lampung untuk PKS?” Sejarah yang akan membuktikan. Wallahualam bisawab. (Sumber: Lampung Post, 18 April 2011).
Tentang penulis:
Nur Islam, Dosen Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan, alumnus Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Unila
KOMENTAR TERBARU