Suara Rakyat

Oleh Yonky Karman

Slogan vox populi vox dei, suara rakyat suara Tuhan, muncul pada abad ke-18, melawan kezaliman Raja Louis XIV (1643-1715). Dengan sombong ia mendeklarasikan, ”L’etat c’est moi.” Negara adalah saya.

Kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif menumpuk pada sosok raja yang memerintah bukan karena dipilih rakyat. Raja juga mengklaim dirinya didukung Tuhan. Raja tidak bisa digugat.

Slogan vox populi vox dei itu menggugat absolutisme penguasa. Yang absolut adalah suara rakyat. Raja memerintah karena dukungan rakyat. Daulat rakyat mengungguli daulat penguasa. Jangan sakiti rakyat, begitu pesan gerakan rakyat di Timur Tengah hari-hari ini.

Wakil rakyat

Suara rakyat suara Tuhan, begitulah gugatan ketika penyelenggara negara tidak mau mempertanggungjawabkan otoritas yang didelegasikan kepadanya. Loyalitas wakil rakyat bukan kepada eksekutif. Sungguh ganjil perilaku wakil rakyat yang berkolusi dengan penguasa dan meninggalkan rakyat.

Meski dipilih rakyat, penguasa mau memerintah dengan kontrol sesedikit mungkin. Slogan suara rakyat suara Tuhan dipakai hanya untuk melegitimasi keterpilihan. Selanjutnya, suara rakyat tak dihiraukan. Pemekaran daerah tak ada hubungannya dengan perbaikan tingkat kehidupan masyarakat. Virus korupsi di pusat menyebar di daerah.

Penguasa cenderung tak mau bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuatnya. Rakyatlah yang selalu diminta mengerti bahwa pemerintah sudah bekerja maksimal. Jangan bertanya apa yang negara perbuat untukmu, tetapi bertanyalah apa yang kau perbuat untuk negara.

Penguasa pun menjadikan kuasa bukan sebagai jalan untuk melayani rakyat, melainkan melayani kepentingan sendiri. Republik tanpa publik.

Lebih memprihatinkan lagi adalah ketika wakil rakyat tidak mengutamakan rakyat dalam pikir dan laku. Mereka lebih mewakili kesejahteraan rakyat yang justru sebagian besar masih jauh dari sejahtera.

Pertahanan hidup rakyat kecil sangat lemah. Mudah menjadi korban banjir. Mudah ditangkap. Menyabung nyawa di jalan yang tertib lalu lintasnya amat buruk. Pontang-panting mencari tempat untuk menyambung hidup.

Semestinya wakil rakyat menjadi corong rakyat yang mengingatkan penguasa agar mengemban amanat penderitaan rakyat. Penguasa dititipi mandat untuk berjuang sekuat tenaga bagi kesejahteraan rakyat.

Wajib hukumnya untuk bersikap amanah. Jika menyimpang dari kebenaran, penguasa harus dikoreksi. Wakil rakyat mengatasnamakan rakyat, tidak berutang kesejahteraan dan loyalitas kepada eksekutif.

Ketika wakil rakyat merasa tidak perlu mendengarkan suara rakyat, panggilannya telah dikhianati. Ternyata keberadaan wakil rakyat seperti itu dipertahankan sebab mereka efektif jadi corong (partai) penguasa. Slogan ”demi rakyat” hanya untuk menutupi hasrat untuk berkuasa. Sesungguhnya mereka jauh dari memperjuangkan masa depan dan nasib bangsa.

Demokrasi gagal

”Kebenaran meninggikan derajat bangsa,” ujar kearifan amsal kuno.

Itulah yang menghilang dari kita. Kebenaran dipolitisasi dan dimanipulasi. Elite politik kita tidak merasa malu perilakunya menjadi bahan perbincangan media luar negeri. Indonesia dinilai enggan keluar dari mentalitas dan perilaku koruptif. Pejabat dan wakil rakyat sibuk mengurus pundi masing-masing. Elite politik tidak bisa menahan diri dan berhemat.

Sebenarnya kita disegani bukan karena mampu membuat pesawat terbang, bukan karena mampu membangun pembangkit listrik tenaga nuklir, juga bukan karena mampu membangun gedung parlemen yang megah. Kita terhormat ketika dikenal sebagai bangsa yang dapat dipercaya. Tertib administrasi publiknya. Terjamin integritas pejabatnya sehingga apa-apa tidak harus melalui otoritas Singapura.

Suara kita memang sedang didengar dan diperhitungkan di kancah global. Bulan madu ekonomi tak pernah lama. Asing hanya memetik keuntungan dari bangsa yang lemah.

Indikator makroekonomi kita tidak mencerminkan keperkasaan ekonomi di sektor riil. Dulu produk Indonesia dikenal jago kandang, kini malah keok di kandang sendiri, tidak tahan gempuran produk impor.

Tujuan luhur demokrasi adalah terjadinya kompetisi yang terbuka dan adil untuk meraih posisi-posisi dalam pemerintahan. Juga terciptanya partisipasi politik yang berkualitas dalam seleksi pemimpin politik dan penentu kebijakan publik. Jauh dari koneksi antara uang (pemilik modal) dan preferensi kebijakan dalam proses legislasi serta terjaminnya kebebasan sipil dan politik (pers, mengungkapkan pendapat, berkumpul).

Kompetisi kita justru konyol karena dengan sesama bangsa. Faktor suku dan agama jadi alasan untuk bersaing. Kita abai membentuk manusia Indonesia yang berdaya saing global.

Memang tujuan demokrasi adalah kesejahteraan rakyat dan kesempatan untuk mencapai tujuan itu ditawarkan demokrasi. Namun, demokrasi tidak memberi jaminan sukses (Georg Sørensen, Democracy and Democratization: Processes and Prospects in a Changing World, 1993).

Bangsa Indonesia sedang demam demokrasi, di tingkat elite dan akar rumput. Akan tetapi, kartelisasi suara wakil rakyat telah mengkhianati tujuan luhur demokrasi.

Kini yang terbayang di depan mata bukan negara gagal, melainkan demokrasi gagal. Demokrasi yang semakin menjauhkan rakyat dari tujuan demokrasi. Demokrasi yang rakyatnya menjauhi persatuan, sementara elite politiknya menikmati kekuasaan di atas rakyat yang lemah. (Sumber: Kompas, 9 April 2011)

Tentang penulis:
Yonky Karman, Pengajar di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,480,062 hits
April 2011
S S R K J S M
« Mar   Mei »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 78 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: