Jamrek, Kriminalisasi Tambang di Samarinda

Oleh Siti Kotijah

Mineral dan batubara yang terkandung di Kota Samarinda merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia yang tidak ternilai dan memegang peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak. karena itu pengelolaannya harus memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian daerah tersebut dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakya.

Namun dikota Samarinda sebaliknya, Kota yang terkenal dengan kota Tambang ini, hanya bisa memberi ijin tanpa berpikir akibat kedepan secara lingkungan, dan hal lain yang tidak kalah memalukan, bahwa baru terungkat adanya indikasi penggelapan jaminan reklamasi, karena tidak dibayar selama bertahun-tahun atau pura-pura tidak tahu perusahaan tambang….. .

Pasal 1 ayat 26 UU No.4 Tahu 2009 tentang Minerba, disebutkan Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Kemudian ada Kegiatan pascatambang, yakni kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan serta, keseimbangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.

Dan inilah yang ingin dimainkan oleh pemegang izin kuasa pertambangan dikota Samarinda, dengan tidak membayar. Bertahun-tahun merusak lingkungan, hancurkan fasilitas jalan, hancurkan kehidupan masyarakat sekitar, hancurnya budaya, menyisahkan sumur-sumur berlubang, pencemaran. Jadi apa sebenarnya kerjaan dinas pertambangan dan energy Kota Samarinda selama ini dalam pengelolaan jaminan reklamasi???.

Pernyataan menarik diharian kaltim hari ini, 5 apri 2011, soal dana jaminan reklamasi (Jamrek) yang ada dikota samarinda. Kenapa menarik, karena sudah lama kali Jamrek dijadikan proyek tersembuyi dan saling berkilah dimana sebenarnya dana itu, siapa pegang dan sudah berapa kisaran dana jamrek itu di Kota Samarinda.

Kita warga masyarakat menuntut transparasi dan keterbukaan informasi, karena ini berarti jaminan terhadap lingkungan dan masyarakat Kota. Sudah cukup pernyataan Menhut tentang kondisi kota samarinda yang begitu hancur karena tambang. Sudah saatnya pemerintah kota Samarinda dan jajarannya mulai bersuara dalam rana untuk meminta kewajiban yang diharuskan oleh UU No.4 tahun 2009 tentang Minerba. Berdasarkan SK Dirjen Pertambangan Umum No. 336.K/271/DDJP/1996, Jamrek harus disetor sebelum melaksanakan kegiatan pertambangan dan operasi produksi. Jamrek sebagai kewajiban perusahaan .

Realitanya menurut data Dinas Pertambangan dana Energi (Distamben ) Samarinda, per 31 desember 2011, ada puluhan KP/IUP yang belum mengeluarkan jamrek dan jaminan pascatambang antara lain:

KP/IUP yang belum setor jamrek;

a. KSU Gelinggang Mandiri;

b. Graha Benua Etam;

c. CV Bismillahi Res Kaltim;

d. CV Mada Perkasa;

e. CV Era Bara Energi;

f. CV Tunggal Firdaus Kaltim;

g. KOPTA KUD;

h. CV Bukit Pinang Asri;

i. Bara Sumber Makmur Koptam;

j. CV Bujur Abdi;

k. CV Benua Etam Coal;

l. CV Brilian Alam Sejahtera;

m. CV Anugrah Berlian Pratama Coal;

n. CV Dua Tiga Empat;

o. CV Fira Pratama Karya;

p. CV Berkah Ananda;

q. CV Puang Cakrabuana;

r. CV Rinda Kaltim Anugrah;

s. CV Makarri Tutu abadi CV Sakha.

Hal lain yang bermasalah dalam kaitan dengan usaha pertambangan adalah, pelanggaran ketentuan padal 112 PP No. 23 Tahun 2010, mengenai keharusan perubahan status dari Kuasa Pertambangan (KP) menjadi ijin Usaha Pertambangan (IUP), seharusnya batas akhir 30 april 2010. Namun lagi-lagi karena tidak ada komitmen dari pemerintah daerah Kota samarinda dalam penegakan dan sanksi yang jelas bagi pelaku pelanggaran, maka ada beberapa KP yang statusnya belum IUP diantaranya:

a. CV Mutiara Etam Coal;

b. PT Indokat Prima Jaya;

c. PT. Pance Primi Mining;

d. CV Arjuna;

e. PT Tiara Bara Borneo;

f. KSU Gelinggang Mandiri;

g. PT Graha Benua Etma;

h. CV Mada Perkasa;

i. CV Era Bara Energi;

j. CV Tunggal Firdaus Kaltim;

k. KOPTA KUD;

l. CV Bukit Pinang Bahari;

m. CV Busur Abdi;

n. CV Bismillahi Res Kaltim;

o. CV Rinda Kaltim Anugra;

p. CV Makarri Tutu Abadi.

Dalam pergulatan panjang tentang pertambangan dan pengelolaannya bagi kemakmuran masyarakat Kota Samarinda, ada sesak didada sebagai warga yang hidup dalam kemiskinan, terpinggirkan dan diabaikan. Kemudahah, ketimpangan, ketidakadilan, dan fasilitas yang ditonjolkan hanya bagi yang mereka berkuasa. Pada akhirnya pada siapa lagi mengharap, pada siapa kita berteriak untuk adanya keadilan dan kepastian hokum, yang telah menghancurkan kota samarida dengan dalik untuk kesejahteraan dengan membuka tambang.

Pak polisi, jaksa, dan hakim, bersuaralah, bertindaklah, dan lakukan sesuatu yang terbaik untuk bisa meminta pertanggungjawaan bagi pembuat kerusakan lingkungan. Sudah ada UU No. 4 Tahun 2004 dan UU No.32 Tahun 2009 tentang PPLH. Satu tindakan tegas dalam hokum, akan membuat citra hokum mempunyai nilai dan rasa keadilan serta kepastian hukum.

Kedepan penegakan hokum yang membuat lingkungan kita terlindungan, dengan hokum dan saksi yang jelas, bisa memberi efek jera bagi pelaku dan perusak lingkungan…

Tentang penulis:
Siti Kotijah SH MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda. Kontak person: 081 347 216635. Email: fafa_law@yahoo.com

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,479,802 hits
April 2011
S S R K J S M
« Mar   Mei »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 78 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: