Realitas Pelaksanaan UU KIP

Oleh Juniardi

Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya serta berkaitan dengan kepentingan publik merupakan informasi publik terbuka yang mulai diberlakukan sejak 30 April 2010. Hal itu merupakan amanat UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 64 (1).

Pertimbangan mengikat UU ini adalah hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik serta merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara, badan publik lainnya, dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Badan publik berkewajiban menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan kepada pengguna informasi publik dan wajib memberikan jawaban paling lambat sepuluh hari kerja terhadap pemohon informasi publik. Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

Informasi publik terbuka yang harus disediakan badan publik mulai dari (1) perencanaan dan kebijakan, (2) keuangan dan penganggaran, (3) implementasi dan pelayanan, serta (4) kelembagaan. Sementara, kategori informasi terbuka memuat, antara lain (a) informasi berkala: renstra, program kerja tahunan, anggaran KL, daftar pemenang lelang, hasil audit BPKP, dan tindak lanjut sebelumnya per semester, laporan hasil analisis sesuai UU, serta laporan tahunan dan lima tahunan; (b) informasi tersedia setiap saat: peraturan dan keputusan, risalah rapat pembahasan, RKA, DPA, dokumen usulan peserta lelang, laporan pelaksanaan dan perkembangan kegiatan, struktur organisasi dan jumlah staf, dokumen kerja sama lembaga, serta hasil kajian; (c) informasi serta-merta: laporan transaksi terkait pidana dan diizinkan presiden.

Hal spesifik yang menyebutkan secara eksplisit dalam UU KIP selain BUMN/BUMD dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki negara (Pasal 14) adalah tentang informasi publik yang harus disediakan partai politik (Pasal 15), serta Pasal 16 tentang informasi publik yang harus disediakan lembaga nonpemerintah.

Provinsi Lampung secara kelembagaan melalui Keputusan Gubernur No. G/238/III.07/HK/2010 tentang pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung. Itu baru diberlakukan untuk dinas, badan, dan biro, yang berjumlah 51 lembaga. Ini merupakan respons cepat Gubernur dalam melaksanakan amanat UU No. 14/2008. Persoalan menjadi lain, ketika reaksi pelaksana di lapangan yang tidak berjalan. Lalu belum diimbangi oleh badan lain, termasuk kabupaten dan kota di Lampung.

Sejumlah pihak-baik regulator/Komisi Informasi maupun badan-badan publik di Lampung tampaknya belum secara maksimal menunjukkan kesiapan dalam mengawal pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik. Mengingat pentingnya keterbukaan informasi publik bagi penguatan good governance, transparansi, dan demokratisasi di negeri ini, kondisi ini tentu cukup mengkhawatirkan kita. Makna penting dari UU KIP sangat jelas dalam meningkatkan kualitas transparansi di negeri ini, terutama terkait dengan guritanya kasus-kasus korupsi.

Hingga saat ini, watak konservatisme badan-badan publik di level pusat dan daerah nampak masih sangat kuat. Kultur birokrasi badan publik yang seperti ini tentu saja akan menjadi kendala serius dalam pelaksanaan UU KIP. Jika tidak dikawal dengan baik, agenda keterbukaan informasi publik akan menemui jalan buntu? Jika ini yang terjadi, kita bisa jadi akan terus berjalan tanpa adanya keterbukaan Informasi publik.

Solusinya pemerintah mestinya harus lebih menunjukkan keseriusannya dalam menjalankan UU KIP. Lembaga dan badan publik untuk segera melakukan klasifikasi informasi karena Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bahwa badan publik harus mulai mengidentifikasi mana informasi yang boleh diberikan kepada masyarakat dan mana informasi yang dikecualikan. Karena beberapa kategori informasi yang bersifat tertutup untuk publik yang diatur dalam UU KIP, di antaranya informasi yang berkaitan dengan penegakan hukum, informasi tentang keamanan dan detail peralatan tempur serta pasukan, dan operasi intelijen. Informasi yang dianggap bisa mengganggu kepentingan ekonomi nasional, seperti rencana pembelian valuta asing, informasi tentang hak kekayaan intelektual, serta informasi rekam medik juga berkategori rahasia. (Sumber: Lampung Post, 28 Maret 2011).

Tentang penulis:
Juniardi, Ketua Komisi Informasi Lampung

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,455,987 hits
Maret 2011
S S R K J S M
« Feb   Apr »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 76 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: