Pendaftaran Hak Ulayat Kaum dan Tanah Milik Adat di Sumbar

Oleh Syafril

I. PENDAHULUAN

Untuk menjamin kepastian hukum, oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pendaftaran tersebut meliputi pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah; pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan haknya; serta pemberian surat tanda bukti hak (sertifikat) yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria, yang disingkat dengan UUPA.

Adapun Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 19 UUPA ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Yang dimaksud dengan pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

II. ASAS PENDAFTARAN TANAH

Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka.

1. Azas sederhana dalam pendaftaran dimaksudkan agar ketentuan- ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan terutama para pemegang hak atas tanah.

2. Azas aman dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum.

3. Azas terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak yang memerlu-kan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaran pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh para pihak yang memerlukan.

4. Azas mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksana-annya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya.Data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk itu perlu diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi dikemudian hari.

5. Azas terbuka dimaksudkan agar masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat.

III. TUJUAN PENDAFTARAN TANAH

Ada 3 (tiga) tujuan pendaftaran tanah , yaitu :

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah yang bersangkutan

2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar.

3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Khusus untuk tujuan pendafatarn tanah pertama yaitu untuk memberikan jaminan kepastian hukum, meliputi :

 Kepastian mengenai subyek hukum hak atas tanah (orang atau badan hukum

 Kepastian mengenai letak, batas, ukuran/luas tanah atau disebut kepatian mengenai obyek hak.

 Kepastian hak atas tanah, yakni jenis/macam hak atas tanah yang menjdi landasan hukum antara tanah dengan orang atau badan hukum.

IV. KEGUNAAN PENDAFTARAN TANAH

Pendaftaran tanah mempunyai kegunaan ganda, artinya di samping berguna bagi pemegang hak, juga berguna bagi pemerintah.

1. Kegunaan bagi pemegang hak :

a) Dengan diperolehnya sertifikat hak atas tanah dapat memberikan rasa aman karena kepastian hukum hak atas tanah;

b) Apabila terjadi peralihan hak atas tanah dapat dengan mudah dilaksanakan;

c) Dengan adanya sertifikat, lazimnya taksiran harga tanah relatif lebih tinggi dari pada tanah yang belum bersertifikat;

d) Sertifikat dapat dipakai sebagai jaminan kredit;

e) Penetapam pembayaran Paja Bumi dan Bangunan (PBB) tidak akan keliru.

2. Kegunaan bagi pemerintah :

a) Dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah berarti akan menciptakan terselenggarakannya tertib administrasi di bidang pertanahan, sebab dengan terwujudnya tertib administrasi pertanahan akan memperlancar setiap kegiatan yang menyangkut tanah dalam pembangunan di Indonesia.

b) Dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah, merupakan salah satu cara untuk mengatasi setiap keresahan yang menyangkut tanah sebagai sumbernya, seperti pendudukan tanah secara liar, sengketa tanda batas dan lain sebagainya.

V. PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH.

Pelaksanaan pendaftaran meliputi kegiatan tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah

1. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :

a) Pengumpulan dan pengolahan data fisik

b) Pembuktian hak dan pembukuannya

c) Penerbitan sertifikat.

d) penyajian data fisik dan data yuridis.

e) Penyimpanan daftar umum dan dokumen.

2. Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi :

a) Pendaftaran peralihan hak dan pembeban hak.

b) Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya

Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematik adalah pendaftaran tanah yang di-dasarkan pada suatu rencana kerja pemerintah dan dilaksanakan dalam suatu wilayah yang ditetapkan oleh Menteri, sedangkan pendaftaran tanah secara sporadik adalah pendaftaran tanah yang dilakukan atas permintaan atau permohonan pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pemerintah berkewajiban untuk melakukan pendaftaran tanah sedangkan masyarakat (pemegang hak atas tanah) berkewajiban untuk mendaftarkan hak atas tanah tersebut.

VI. PROSEDUR PENDAFTARAN HAK ULAYAT KAUM

Hak ulayat kaum merupakan milik bersama kaum yang diperoleh secara turun temurun dari nenek moyang mereka berupa tanah yang telah dikerjakan, baik berupa sawah, ladang maupun tanah pekarangan/perumahan yang disebut “harta pusaka tinggi” Masing-masing anggota kaum tidak dapat memilikinya secara hak pribadi, tetapi masing-masing dapat mengambil manfaat dari padanya secara hak pakai yang pemakaiannya diatur oleh Mamak Kepala Waris.

Adapun prosedur pendaftaran hak ulayat kaum adalah :

1. Permohonan diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota.

2. Didaftarkan atas nama kaum atau Mamak Kepala Waris dengan mempergunakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang ditanda tangani oleh Mamak Kepala Waris sebagai Kepala Kaum.

3. Surat pernyataan tersebut harus disetujui oleh Kepala Suku atau penghulu Suku dan Ketua Kerapatan Adat Nagari serta diketahui oleh Lurah / Kepala Desa yang bersangkutan dengan melampirkan ranji yang memuat nama anggota kaum minimal tiga generasi yang dibuat oleh Mamak Kepala Waris dan diketahui oleh Penghulu Suku dan Ketua KAN.

VII. PROSEDUR PENDAFTARAN TANAH MILIK ADAT

Tanah milik adat adalah hak atas tanah yang lahir berdasarkan proses adat setempat, misalnya hak ganggam bauntuak di Sumatera Barat (Minangkabau), hak yasan, andarbeni, grant sultan di Jawa, yang sejak tanggal 24 September 1960 dikonversi menjadi hak milik namun belum terdaftar.

Adapun cara pelaksanaan pendaftaran tanah milik adat adalah dengan mangajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat dengan melampirkan :

1. Bukti pemilikan / penguasaan tanah secara tertulis seperti petuk, girik pipil, verponding Indonesia dan lain-lain sebelum berlakunya PP. Nomor 10 tahun 1961.

2. Bukti lain yang dilengkapi dengan pernyataan yang bersangkutan dan keterangan dari dua orang saksi.

3. Bukti penguasaan secara fisik atas bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun yang dituangkan dalam surat pernyataan, penguasaan itu dilakukan dengan iktikad baik dan tidak pernah digugat dan tidak dalam sengketa.

4. Kesaksian dari Kepala Desa / Lurah.

5. Identitas pemohon.

6. Bukti pelunasan PBB terakhir (kalau ada).

Berdasarkan permohonan tersebut di atas, Kepala Kantor Pertanahan :

1. Melakukan pemeriksaan data fisik (penetapan dan pemasangan tanda batas, pengukuran dan pemetaan) oleh petugas yang ditunjuk.

2. Melakukan pemeriksaan data yuridis (riwayat pemilikan tanah) oleh Panitia yang ditunjuk.

3. Mengadakan pengumuman data fisik dan data yuridis selama 60 hari di Kantor Pertanahan dan kepala Desa/Kelurahan beserta pengesahannya.

4. Melaksanakan penegasan konversi atau pengakuan hak.

5. Membukukan hak.

6. Menerbitkan sertifikat sebagai tanda bukti hak

Tentang penulis:
Syafril SH MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang, sedang menempuh S3 Ilmu Hukum Pascasarjana Unand. Kontak person: 085274051976. Email: rilchan_ubh@yahoo.co.id.

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,456,343 hits
Maret 2011
S S R K J S M
« Feb   Apr »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 76 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: