Dampak Pembiaran Medik di Rumah Sakit (Bagian II)

Oleh Ronny Junaidy Kasalang

Pengantar redaksi:
Artikel ini dimuat bersambung. Bagian I, edisi Kamis 24 Februari 2011. Bagian II, edisi Kamis 3 Maret 2011.


III. DAMPAK PEMBIARAN MEDIK DI RUMAH SAKIT

Pembiaran medik secara umum belum di kenal secara luas di kalangan masyarakat baik itu profesi hukum, pembiaran medik merupakan salah satu tindakan kedokteran dimana dalam memberikan pelayanan kesehatan tidak sesuai standar prosedur yang berlaku, adapun dapat dikatakan pembiaran medik adalah suatu tindakan dokter tidak sungguh-sungguh atau tidak memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien dengan berbagai alasan yang terkait dengan sistem pelayanan kesehatan.

Pembiaran medik ini sering kali terjadi di rumah sakit terlebih khusus bagi masyarakat atau pasien miskin dengan alasan harus memenuhi beberapa syarat administrasi, pembiaran medik juga sering terjadi pada Instalasi Gawat Darurat (IGD) atau Unit Gawat Darurat (UGD) setiap pasien yang masuk ke unit tersebut seringkali tidak diberikan pelayanan yang memadai sehingga dapat terjadi pembiaran, dalam hal tersebut, dokter atau tenaga kesehatan yang bertugas di unit tersebut harus bertanggung jawab, dalam pertanggung jawab tersebut juga tidak lepas dari peran rumah sakit yang melaksanakan pelayanan kesehatan.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan seharusnya mematuhi standar-standar yang telah ditetapkan sehingga tidak berdampak pada tuntutan hukum, derajat kepatuhan terhadap pelayanan kesehatan yang secara prima akan menghasilkan suatu yang lebih baik. Hukum kesehatan dapat berperan sebagai bagian untuk memberikan dampak terhadap sistem pelayanan kesehatan itu sendiri karena antara dokter dan pasien atau rumah sakit sama-sama mempunyai kepentingan yang sama diantaranya adalah menghasilkan sesuatu yang lebih baik, dimana dokter dan rumah sakit dapat memberikan pelayanan yang prima dan mendapat fee dari pelayanan tersebut sedangkan pasien mendapatkan kesehatan yang lebih baik dari yang dia derita.

Pembiaran medik secara umum akan berdampak pada kondisi pasien secara fisik yaitu dengan mengakibatkan kematian dan kecacatan, dampak ini juga akan berakibat hubungan antara pasien, rumah sakit dan dokter akan terganggu, karena pasien merasa tidak puas akan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang bertugas di rumah sakit, dampak lain yang berakibat hukum adalah dengan dituntutnya rumah sakit dan dokter yang melakukan pembiaran medik sesuai dengan perundangan yang berlaku.

IV. PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIARAN MEDIK DI RUMAH SAKIT

Rumah sakit adalah badan usaha non profit, lembaga usaha yang berpijak pada moral etika, badan usaha yang berdasarkan dan bersumber pada Hak Asasi Manusia. Rumah sakit adalah lembaga sosial yang mengedepankan fungsi dan tanggung jawab sosial yang dilaksanakan dengan pertimbangan moral perikemanusiaan untuk kesejahteraan bersama. Terjadinya sengketa medik yang berupa dugaa malpratik kedokteran terhadap tenaga kesehatan antara lain , bergesernya nilai tujuan pendirian rumah sakit sebagai lembaga moral untuk pelayanan kesehatan yang berdasarkan pelayanan untuk hak asasi manusia yang bertujuan kesejahteraan masyarakat (social welfare) ke arah orientasi bisnis (profit oriented).

Rumah sakit tidak lagi mempertimbangkan pelayanan moral, pelayanan etika yang bersumber pada hak asasi manusia untuk sehat yang berujung pada kesejahteraan sebagai tujuan dasar pelayanan kesehatan rumah sakit, akan tetapi sudah mengarah pada layanan yang business oriented semata. Rumah sakit dikelola layaknya perusahaan bisnis yang dituntut selalu harus profit.

Malpraktik medis terjadi berawal dari adanya hubungan hukum antara dokter dengan pasien dan rumah sakit, hubungan tersebut dapat berjalan baik apabila masing-masing pihak menyadari hak dan kewajibannya. Namun demikian, tidak semua hubungan hukum dalamn perjanjian terapeutik dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan harapan masing-masing pihak, yaitu dokter, pasien dan rumah sakit.

Malpraktik berasal dari terjemahan bahasa Inggris malpractice yang berarti praktik yang tidak benar atau adanya kesalahan dalam berpraktik. secara umum malpraktik adalah suatu tindakan medis yang tidak benar atau tidak sesuai dengan standar prosedur yang berlaku. Dalam hal pembiaran medik oleh penulis tidak dapat dikatakan sebagai suatu tindakan malpraktik karena dalam hal tersebut tidak masuk dalam dalil-dalil malpraktik, karena dalam pembiaran medik tenaga kesehatan tidak melakukan suatu tindakan medik kepada pasien.

Perkembangan baru hukum kesehatan ini, cenderung menggunakan dalil hukum “moralisasi dalam hukum, legalisasi dalam moral”, yaitu keberlakuan dari elaborasi norma moral dan norma hukum untuk pelayanan kesehatan yang mengandung norma ekseptional bagi ”providers” maupun “receivers health care” yang sinkron dengan pelayanan kesehatan yang bersifat universal.

Pelayanan sudah menjadi bagian yang rutin dalam tugas penyelenggaran pelayanan kesehatan. namun rutinitas ini justru seringkali menjadi jebakan pahit bagi pasien. Kualitasnya justru tidak meningkat tetapi menurun, karena aspek rutin dan bosan. Oleh karena itu peraturan standar yang berlaku di rumah sakit dapat juga di mengerti oleh pasien, sehingga jika terjadi penyimpangan dalam pelayanan kesehatan kepada pasiendapat ikut meningkatkan. Pelayanan yang tidak benar akan membawa dampak membahayakan kepada pasien.

Pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan dan yang merupakan pihak yang lemah seringkali tidak mendapatkan perlindungan hukum dan advokasi sewajarnya, baik dari pihak rumah sakit ataupun penegak hukum itu sendiri. Berbagai kesulitan sering muncul, karena jaringan mafia kesehatan yang kuat menguasai seluruh aspek pembuktian dan pengakuan hukum. Kesulitan pasien secara umum dalam memperoleh advokasi adalah sulitnya mencari alat bukti, sulitnya menembus kebisuan para saksi ahli dan sulitnya mekanisme pengadilan. Untuk itu pasien terancam tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya.

Kasus pembiaran medik yang berdampak pada kecacatan atau kematian kepada pasien menimbulkan dampak hukum yang sangat besar, namun begitu karena ketidaktahuan atau kurang pahamnya pasien dalam sistem pelayanan kesehatan menjadi suatu hal yang biasa saja. Dalam sistem hukum Indonesia pembiaran medik secara umum belum tercantum secara jelas namun dalam hal yang demikian dapat diasumsikan ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada misalnya :

1. KUHPerdata

Dalam pasal 1366 KUHPerdata, bahwa setia orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabakan perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya. Dalam asumsi pasal tersebut kelalaian adalah merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertugas di rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien tentunya merupakan tanggung jawabnya, jika terjadi pembiaran medik bahwa karena hal-hal yang berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang mengabaikan pasien dengan alasan tertentu misalnya karena tidak ada biaya, atau penjaminnya, sehingga mengakibatkan terjadinya kecacatan dan kematian bagi pasien, maka tenaga kesehatan dapat di gugatan perdata dalam hal kelalaian dari tugas dan tanggung jawabannya yang seharusnya dikerjakan.

2. KUHP

Pasal 304 KUHP, Sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya, dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu. Dalam hal demikian, tenaga kesehatan dengan sengaja membiarkan pasien yang masuk di rumah sakit dan membutuhkan perawatan namun dengan kelalaiannya membiarkan pasien sehingga pasien mengalami kecacatan dan atau kematian, maka tenaga kesehatan tersebut dapat di tuntut melakukan suatu tindakan kejahatan pidana, berkaitan dengan kenyataan yang mempunyai arti dibidang pidana, antara lain apakah tindakan, atau perbuatan dan sebab-akibat yang terjadi tersebut memenuhi kualifikasi suatu kejahatan atau tidak. Berkaitan dengan kenyataan yang dapat dijadikan perkara pidana yang artinya bahwa ada korban yang terancam atau dibahayakan jiwanya dan apakah kejadian tersebut murni karena faktor manusia dan bukan alam.

3. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam ketentuan pidana tidak secara jelas mengatur tentang tindak pidana kesehatan dalam Pasal 190 menyebutkan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 (ayat 2) di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,-. Dalam hal pasal ini dengan secara tegas hanya mengatur tentang ketentuan pidana yang terjadi di unit gawat darurat tetapi tidak dengan pasien umum yang berada di rumah sakit, untuk pembiaran medik ini bisa terjadi pada unit gawat darurat ataupun untuk pelayanan umum karena pembiaran medik terjadi pada pasien yang kurang mampu.

Penjelasan diatas sedikit banyak telah mengulas tentang pelayanan kesehatan di rumah sakit yang menyebabkan banyak kejadian yang bertentangan dengan standar prosedur pelayanan kesehatan yang berdampak pada penututan atau gugatan hukum, maka diwajibkan kepada tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan khususnya di rumah sakit dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan standar prosedur pelayanan kesehatan Yang telah ditetapkan di rumah sakit.

V. KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa medik dalam hal pembiaran medik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit dapat di selesaikan dengan beberapa penuntutan baik secara pidana maupun secara perdata namun dalam perjalanan perkembangan hukum kesehatan tidak menutup kemungkinan penyelesaian sengketa medik dapat diselesaikan melalui mediasi medis, atau kalau memang harus diselesaikan di tingkat pengadilan maka sangat dibutuhkan suatu pengadilan khusus kesehatan yang bersifat ad hoc tanpa ada campur tangan peradilan umum dari penegak hukum umum. Sedangkan untuk penentuan hakim dalam pengadilan khusus ini haruslah para sarjana hukum yang memahami secara khusus mengetahui tentang seluk-beluk hukum kesehatan.

VI. REFERENSI

  • Dewi, Alexandra Indriyanti, 2008., Etika dan Hukum Kesehatan, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta.
  • _________, 2008., Mafia Kesehatan, Pinus Publisher, Yogyakarta.
  • Jayanti, Nusye KI, 2009., Penyelesaian Hukum dalam Malpraktik Kedokteran, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
  • Nasution, Bahder Johan, 2005., Hukum Kesehatan : Pertanggungjawaban Dokter, Rineka Cipta, Jakarta.
  • Ohoiwutun, Y. A. Triana, 2008., Bunga Rampai Hukum Kedokteran “Tinjauan dari Berbagai Peraturan Perundangan dan UU Praktik Kedokteran, Banyumedia, Malang.
  • Wilardjo, Liek, 2009., Bioetika : Mengurung Minotaurus di dalam Labirin, Pustaka Pelajar & Percik, Yogyakarta dan Salatiga.
  • Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

 

Tentang penulis:
Ronny Junaidy Kasalang SH., dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia, Manado, sedang studi di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Konsentrasi Hukum Kesehatan. Kontak person 085256856810/085291868898. Email: ynnor_jr78@yahoo.co.id

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,486,175 hits
Maret 2011
S S R K J S M
« Feb   Apr »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 78 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: