Oleh Tjipta Lesmana
Kudeta mengandung arti gerakan menjung¬kir¬alikkan sebuah pemerintahan sah, biasanya dengan cara militer. Ciri-ciri kudeta, (1) dilancarkan secara mendadak, “kilat“, dan sangat rahasia; (2) harus didukung “power“ dahsyat—hanya kekuatan militer yang mampu melaksanakannya; (3) kudeta selalu berkonotasi ilegal, tidak konstitusional; (4) biasanya berakibat berdarah-darah, meski ada juga bloodless cout d’etat.
Kudeta harus dibedakan dengan „revolusi“. Proses revolusi biasanya lebih lama, dari kekuatan kecil kemudian semakin besar, dan akhirnya tiba pada puncaknya sebagai satu kekuatan massa yang mampu menjatuhkan pemerintahan yang sah. Revolusi biasanya tidak ditunjang kekuatan senjata, sebab militer masih solid di belakang rezim yang berkuasa. Gerakan rakyat menjatuhkan rezim Ferdinand Marcos di Manila pada Februari 1986 adalah sebuah revolusi. Gerakan rakyat pimpinan Vladimir Lenin menjatuhkan kekuasaan Tzar di Rusia adalah revolusi. Maka, dinamakan October Revolution (1917). Kejatuhan Presiden Mubarok awal Maret lalu juga merupakan hasil revolusi.
Ada perbedaan lain antara kudeta dan revolusi. Kudeta berlangsung dari dalam (internal) rezim sendiri. Ingat, tentara adalah bagian dari pemerintah. Sebaliknya, revolusi bergerak dari luar. Dengan sendirinya, pada kasus kudeta, prosesnya amat sangat rahasia; sedangkan revolusi berlangsung terbuka. Siapa saja yang berminat, dipersilakan bergabung dalam gerakan rakyat. Maka, gerakan semakin lama semakin menggelembung. Kekuatan massa, yang kadang hingga jutaan jumlahnya, itulah yang akhirnya memaksa penguasa meninggalkan istana, lari terbirit-birit. Presiden Marcos dipaksa melarikan diri ke Amerika setelah satu juta lebih rakyat berkumpul di Makati, kota pinggiran Manila. Raja Pahlevi dari Iran juga dipaksa lari dan diselamatkan oleh Washington, setelah Ayatullah Khomeini dengan gemilang memimpin sebuah revolusi dahsyat yang mencengangkan seluruh dunia.
Kudeta, seperti sudah disinggung di atas, merupakan gerakan militer, sempalan dari angkatan bersenjata yang membelot secara rahasia. Gerakan ini bisa gradual dengan cara menginfiltrasi sistematis ke dalam kekuasaan, tapi umumnya dilancarkan secara mendadak dari luar induk militernya. Contoh kudeta melalui infiltrasi sistematis tentara sempalan adalah Gerakan 30 September/PKI di negara kita pada 1965. Kudeta militer PKI dilancarkan setelah bertahun-tahun kelompok-kelompok tertentu ABRI yang tidak puas dengan pemerintahan Soekarno dipengaruhi dan “dibina“ PKI. Kemudian mereka dengan bangga serta penuh “rasa revolusioner“ menggembosi ABRI dari dalam.
Samuel P Huntington membuat tiga kategori kudeta: (1) Breakthrough coup d’etat, (2) Guardian coup d’etat, dan (3) Veto coup d’etat. Jenis kudeta pertama, kudeta total, paling khas/tipikal, yaitu klik militer melancarkan operasi bersenjata merebut kekuasaan dengan cara menghancurkan pusat kekuasaan rezim, khususnya istana. Pelaku biasanya perwira-perwira muda berpangkat mayor sampai kolonel dengan jabatan-kalau di Indonesia–Komandan Divisi, atau Batalyon. Kudeta total terjadi di Mesir pada 1952, Turki 1960, Libia 1969, Portugal 1974. Di Amerika Latin, pada kurun waktu 1950-1980-an, kudeta jenis ini silih berganti menjadi fenomena politik keseharian.
Kudeta jenis kedua lebih “santun”, sebab para pelakunya tidak bertujuan menjadi penguasa, tetapi semata-mata merespons kekecewaan rakyat terhadap situasi bangsa dan negara. Mereka dipaksa bertindak untuk mengembalikan ketertiban umum, kesejahteraan rakyat, dan memberantas korupsi. Setelah kudeta, biasanya tidak ada perubahan radikal terhadap struktur kekuasaan. Para pemimpinnya biasanya mengklaim bahwa mereka hanya sementara memegang tampuk kekuasaan. Setelah ada pemimpin baru yang dipilih secara demokratis, mereka siap mundur. Contoh paling gamblang adalah kudeta militer terhadap pemerintahan Thaksin pada 2006. Kudeta tanpa satu pun peluru meletus ini langsung mendapat restu dari Raja. Para Jenderal pelaku kudeta pun berjanji segera melangsungkan pemilu untuk memilih pemimpin baru.
Kudeta veto, menurut Huntington, adalah gerakan militer untuk melawan kekuasaan sipil, melawan keputusan rakyat yang sebenarnya diambil melalui mekanisme demokrasi yang konstitusional. Contohnya, kudeta militer di Cile 1973. Salvador Allende sesungguhnya pemimpin yang secara sah dipilih rakyatnya. Hanya karena Allende dituding hendak membawa Cile ke “kiri” dan militer Cile termasuk “antek barat“ maka militer akhirnya menjatuhkan pemerintahan Allende. Kudeta jenis ketiga ini juga kerap diwarnai pertumpahan darah. Militer dengan segala kekuatannya memberangus dengan bengis perlawanan rakyat.
Dewan Revolusi Islam
Wacana kudeta dan “Dewan Revolusi Islam” tampaknya, tidak masuk akal dari kacamata teori Huntington. Pertama, kita tidak tahu apakah ini rencana kudeta atau sebuah gerakan revolusi. Kabarnya, sejumlah pensiunan Jenderal bekerja sama dengan kelompok-kelompok radikal sengaja memanfaatkan isu Ahmadiyah untuk (a) mem-blow-up konflik horizontal antarpemeluk agama dengan harapan konflik ini bisa meletuskan kerusuhan atau tindakan anarkis; (b) mengoyahkan pemerintahan SBY, dan setelah itu (c) tentara masuk gelanggang merebut kekuasaan.
Kalau strategi atau jalan pikirannya demikian, gerakan itu pasti gagal. Huntington menegaskan bahwa agar kudeta berhasil, minimal mempunyai persyaratan pokok yang harus dipenuhi. Pertama, perasaan tidak puas dan marah rakyat kepada rezim sudah meluas sekali. Kedua, penggerak kudeta atau revolusi sejauh ini mendapat back-up yang cukup kuat dan luas dari masyarakat.
Pemerintahan SBY jilid ke-2 diakui menuai banyak kritik, bahkan kecaman dari berbagai elemen masyarakat. Namun, rasanya belum sampai pada discontent dan amarah rakyat “tingkat tinggi”. Sejelek-jeleknya pemerintahan SBY, harus diakui bahwa pemerintahan SBY masih tetap berkarya. Meskipun karyanya lambat, dan banyak sasaran program yang kurang berhasil.
Bagaimana kekuatan sejumlah Jenderal yang disebut-sebut itu? Mereka semua sudah lama pensiun dari TNI. Seorang purnawirawan TNI, kendati pernah menjabat Kepala Staf Angkatan Darat atau Kepala Intel, sesungguhnya tidak lagi memiliki “kontrol” apalagi menguasai pasukan. Kemampuannya mengerahkan pasukan Batalyon atau Divisi, apalagi pasukan khusus, amat diragukan. Yang ada hanya rasa hormat perwira junior terhadap senior. Jangan lupa pula, di seantero dunia, aksi kudeta militer selalu dilancarkan oleh para mayor, kolonel dan jenderal aktif yang sehari-hari menduduki jabatan komandan pasukan. Satu hal lagi jangan dilupakan yakni adik ipar SBY, Letnan Jenderal TNI Edy Pramono, yang saat ini menjabat Panglima Kostrad dan mantan Komandan Kopassus, dua pasukan elite di Indonesia yang secara tradisional dikategorikan “penggempur” dahsyat. Dua bulan lagi hampir dipastikan ia akan dipromosikan sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
Sejumlah organisasi massa yang disebut-sebut berada di balik Dewan Revolusi Islam bukanlah organisasi populer dan mendapat dukungan kuat dari rakyat Indonesia. Kenyataannya, justru kebalikannya. Jika mereka melancarkan kudeta atau revolusi sekali pun, mayoritas rakyat hampir dipastikan akan bergerak pula mendukung pemerintah menggebuk aksi brutal dan inkonstitusional itu. (Sumber: Koran Tempo, 28 Maret 2011).
Tentang penulis:
Tjipta Lesmana, Dosen Sekolah Staf dan Komando (SESKO) TNI.
KOMENTAR TERBARU