Penataan dan Pemekaran Daerah di Kaltim

Oleh Siti Kotijah

Berlakunya UU No.22 Tahun 1999, kemudian diganti UU No.32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, memberi makna penting terjadi pemekaran daerah, tidak kecuali Kalimantan Timur.

Pemekaran daerah suatu proses membagi satu daerah administratif (daerah otonom) yang sudah ada menjadi dua atau leih daerah otonom baru berdasarkan UU No.32 Tahun 2004.

Filosofi konsep pemekaran wilayah suatu daerah ditujuhkan dalam rangka untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan, percepatan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kemandirian optimalisasi pengelolaan potensi sumberdaya yang dimiliki suatu daerah. Dengan demikian terjadi suatu pemekaran daerah baik propinsi, kabupaten/kota, dapat dilakukan dengan melihat kriteria kemampuan ekonomi, potensi daerah, serta kriteria sosial, politik, budaya, jumlah penduduk, luas daerah dan lain-lainnya.

Penataan daerah, dalam pemekaran daerah, memberi konswekuansi terhadap keinginan dalam membentuk daerah otonomi baru, ada beberapa (variebel) yang penting dalam persiapan daerah otonomi, berdasarkan kreteria Depdagri antara lain faktor ; geografi; demograpi; hamkam;.sosial;politik; keuangan; ekonomi; aktertasi public; dan Menejemen pemerintahan. Unsur lain yang mendukung adanya tuntutan pemekaran daerah adalah unsur realisim. Yakni kenyataan dilapangan terhadap daerah pemerakan.

Berdasarkan data Depdagri tahun 1999-2009 di Indonesia telah terjadi pemekaran 205 daerah otonomi baru (164 kabupaten/kota 34 dan 7 propinsi) atau rata-rata setiap tahun bertambah 20 lebih daerah otonomi baru. Pada tahun 2009 total keseluruhan wilayah otonomi adalah 530 (597 Kabupaten/kota dan 33 propinsi).

Bagaimana dengan Kaltim, yang mempunyai wilayah cukup luas, terhadap eforia pemerakan daerah. Ada beberapa motivasi pemekaran antara lain;

a. Efektivitas dan efesiansi adminitrasi pemerintahan karena wilayah yang luas, penduduk tersebar, ketertinggalan pembangunan;

b. Kecenderungan homogenitas (etnis, bahasa, agam dsb;

c. Kemajuan fiscal yang dijamin oleh UU;

d. Pemburu rente para elit;

e. Gerrymander, yaitu usaha pemekaran untuk kepentingan parpol tertentu . (Tri Ratnawati (2009; 15).

Untuk Kaltim, selama otonomi daerah, daerah otonomi telah berkembang menjadi 10 Kabupaten dan 4 Kota yang sebelumnya otonomi hanya 4 Kabupaten dan 2 Kota. Kedepan ada rencana penambahan daerah otonomi baru 2 propinsi, 13 kabupaten, dan 5 kota di Kaltim.

Menurum Marsilan, Propinsi Kaltim, saat ini diperlukan minimum sekitar 84 bentuk kerjasama antar daerah otonomi untuk mengantasipasi terjadinya 84 konflik kewilyahan, dan pada masa yang akan datang bentuk kewilayahan akan terus meningkat. Yang penting ada penataan konsep desentrasilisasi dan pemekaran daerah serta instrument penilaian, terutama kejelasan penetapan batas wilayah sebagai salah satu upaya mengendalikan kebijakan ekonomi daerah. Ini perlu dilakukan dengan memperhatikan evaluasi daerah pemekaran , dari Kemendagri dari 205 hasil surveri pemekaran wilayah yang ada di Indonesia, sebanyak 80 % bermasalah.

Hal yang menarik untuk dikaji dalam desaian penataan daeran, pengembangan pemerintah daerah,. Kaltim dan Papua yang punya keingianan untuk membentuk granstrategi penataan daerah untuk memajukan daerahnya.

Menurut survey yang dilakukan the Jawa post institute of pro autonomy (JPIP) area Kaltim tahun 2009, dengan mencakup 3 komponen, yakni keberhasilan otonomi daerah di Kaltim berdasarkan.

a. Hasil pembangunan, Kaltim masih jauh tertinggal dibanding propinsi di kawasan Barat Indonesia; walaupun data sekunder dalam kurun 2007-2009, nilai rata-rata positif memiliki arti terdapat progress.

b. Tingkay kepuasan masyarakat, dalam hal ini pelayanan public terhadap masyarakat

c. Kemajuan dan inovasi baru.

Dasaian penataan daerah, tidak lepas dari rencana penataan ruang wilayah propinsi/kabupaten/kota yang tertuang dalam UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang. Dengan penataan ruang yang baik, memberi nilai lebih terhadap pengembangan kawasan daerah pemekaran dalam meningkatan kesejahteran, baik aspek kinerja perekonomian daerah, pertumbuhan ekonomi, dan keuangan derah.

Penataan ruang yang didasarkan pada karekteristik daya dukung dan daya damping lingkungan, serta didukung teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsitem.

Pengembangan pemekekaran daerah di Kaltim, harus mengarah pada penataan ruang yang baik, dengan melihat sumua aspek dan potensi daerah dalam membuat dasain penataan wilayah. Sehingga hasil memberi manfaat kesejahteraan pada masyarakat daerah yang dikembangkan.

Tentang penulis:
Siti Kotijah SH MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda. Kontak person: 081 347 216635. Email: fafa_law@yahoo.com

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,449,937 hits
Februari 2011
S S R K J S M
« Jan   Mar »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 76 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: