Filsafat Hukum dan Teori Hukum Modern (Bagian III)

Oleh Ronny Junaidy Kasalang

Pengantar redaksi:
Artikel ini dimuat bersambung. Bagian I, edisi Kamis 27 Januari 2011. Bagian II, edisi Kamis 3 Februari 2011. Bagian III, edisi Kamis 10 Februari 2011. Bagian IV, edisi Kamis 17 Februari 2011.

 


Pandangan Tentang Filsafat Hukum

Filsafat hukum tentunya bukan suatu pengetahuan yang baru bagi kalangan sarjana hukum, namun apakah setiap sarjana hukum tahu tentang filsafat hukum itu? mungkin suatu pertanyaan yang sangat mudah atau mendalam untuk mengkaji hal tersebut tentunya tidak lepas dari perkembangan filsafat secara umum, filsafat hukum berkembangan sejak Socrates menganggap bahwa manusia sebagai objek kajian. Maka muncul pertanyaan mengapa manusia sebagai objek kajiannya? Ini merupakan suatu pemikiran bahwa manusia adalah suatu mahluk sosial yang tidak lepas dari hubungannya dengan keadaan atau kondisi sosial di sekitarnya. Berkenaan dengan manusia sebagai objek kajian, maka dengan sendirinya hukum dapat berkembang, hukum adalah sesuatu yang berkenaan dengan manusia. Hanya ada hukum jika ada manusia, dimana manusia dalam pergaulannya dengan lain akan mengakibatkat suatu hubungan sebab akibat atau hubungan ketergantungan pada manusia. Menurut H. Lili Rasjidi dan Ira T. Rasjidi bahwa Akibat keberantungan hukum pada manusia ini, maka orang akan berfilsafat tentang hukum apabila terlebih dahulu berfilsafat tentang manusia. Merujuk dari pernyataan tersebut maka salah satu aspek dari diri manusia yang menjadi kajian hukum adalah tingkah lakunya, sehingga filsafat hukum dapat diwujudkan.

Mempelajari filsafat hukum tentunya tidak mudah namun juga tidak sulit. Bagi kalangan paktisi hukum dalam mempelajari filsafat hukum adalah suatu perimbangan dalam menjalankan tugas profesinya dalam hukum positif. Sedangan bagi kalangan teoritis yang bertugas membentuk dan pembinaan hukum, manfaat mempelajari filsafat hukum sangat besar manfaatnya. Semenjak pertengahan abad kedua puluh, melalui ajaran-ajaran Sociological Jurisprudence dan Pragmatic Legal Realism ditonjolkan peranan hukum yang semakin meningkat yaitu bukan semata-mata untuk menjaga ketertiban umum dan mewujudkan keadilan saja, melainkan juga dapat berfungsi sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat (a tool of social engineering).

Hubungan hukum dengan masyarakat sebagai social engineering merupakan bagian yang tidak terpisahkan antara kelompok-kelompok manusia dengan beragam budaya dan kepentingan untuk membentuk suatu kekuatan politik hukum dalam mengendalikan kehidupannyanya masing-masing. Kelompok-kelompok ini dengan sadar telah membentuk suatu hubungan yang disebut dengan masyarakat modern atau disebut dengan negara. Negara merupakan suatu perwujudan dari hubungan-hubungan tadi yang masih bersifat seorang-perseorangan dengan suatu perjanjian atau biasa disebut dengan kontrak sosial (du contract social) dalam buku Jean Jacques Rousseau mengatakan bahwa masyarakat yang mengikatkan dirinya dalam suatu negara dengan secara sadar telah tunduk pada kepentingan masyarakat suatu negara namun tidak membatasi kebebasannya sebagai manusia individu.

Dilihat dari penjabaran tersebut bahwa makna dari kebebasan manusia adalah keinginan masing-masing pribadinya yang sejak lahirnya telah dibawah dan merupakan dasar alamiah yang tidak dapat diambil atau dilepaskan secara paksa namun itu akan tetap mengikut individu tersebut dimana saja dia berada atau sepanjang dia hidup dan berinteraksi dengan sesamanya. Kemunculan filsafat hukum ini tentunya membawa pandangan-pandangan baru bagi kalangan sarjana hukum maupun orang-orang yang konsen dengan kehidupan sosial sehingga tidak jarang dan suatu hal yang mutlak bahwa seseorang yang memahami tentang ilmu-ilmu sosial akan secara tidak sengaja atau dengan penelitiannya akan membawa dampak perubahan konsep pada perkembangan ilmu hukum tersebut. Banyak sarjana yang bukan berlatar belakang ilmu hukum dengan sendirinya telah menetapkan bahwa hukum sebagai suatu ilmu yang lebih luas kajiannya. Tinggal bagaimana kita mempelajari memahami dari sisi mana ilmu hukum itu.

Filsafat hukum pada dasarnya merupakan suatu pembangunan ide-ide dalam mewujudkan suatu pandangan atau konsep baru dalam mempelajari dan memahami ilmu hukum tersebut. Dari filsafat hukum inilah yang melahirkan suatu pandangan atau aliran-aliran dalam ilmu hukum tersebut, seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa untuk mempelajari dan memahami ilmu hukum itu begitu luas, maka pada dasarnya aliran-aliran hukum yang muncul sebagai dogma atau ajaran hukum muncul sesuai dengan pemahaman dan pemikiran dari setiap orang yang mendalami penelitian hukum tersebut. Pada bagian selanjutnya penulis akan membahas tentang beberapa aliran hukum sebagai dogma dalam mempelajari dan memahami ilmu hukum tersebut.

Pandangan Tentang Teori Hukum

Pembagian dalam ajaran atau doktrin hukum sering terjadi perdebatan yang panjang mana yang lebih dulu apakah kemanfaatan, kepastian hukum ataukan keadilan? Sebuah pertanyaan yang mendasar dalam mempelajari hukum karena kadang-kandang pertanyaan tersebut sering terlupakan dalam ilmu hukum tersebut.

Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan semata-mata, masih jauh lebih mudah ketimbang menjawab tentang apa yang dimaksud dengan keadilan, adil itu bagaimana dan tidak adil itu bagaimana? Untuk menjawab pertanyaan ini tentunya tidak serta merta harus dengan kata-kata yang gampang namun mempunyai unsur filsafat yang dalam karena keadilan atau adil itu sesuatu yang bersifat abstrak, subjektif karena kadilan ini menyangkut dengan nilai-nilai etis yang dimiliki oleh masing-masing individu. Ada banyak definisi keadilan yang dapat saya tampilkan diantaranya adalah :

a. Justice is a political virtue, by the rules of it, the state is regulated and these rules the criterion of what is right. (Aristoteles)

b. The virtue which result in each person receiving his due. (Justinianus)

c. The idea of justice supposes two things; a rule of conduct and sentiment which sanction the rule. The first must be supposed common to all mankind and intended for their good; the sentiment is a desire that punishment maybe suffered by those who infringe the rule. (Mill)

d. Justice requires that freedom, equility, and security be accorded to human beings to the greaterst extent consistent with the common good. (Bodenheimer)

Tentang penulis:
Ronny Junaidy Kasalang SH., dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia, Manado. Kontak person 085256856810/085291868898. Email: ynnor_jr78@yahoo.co.id

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,485,869 hits
Februari 2011
S S R K J S M
« Jan   Mar »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 78 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: