Ketika Wibawa Hukum Dijatuhkan

Oleh Ahmad Ubaidillah

Kita semua pasti sudah tahu dan tidak ragu-ragu lagi bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal itu ditegaskan dalam landasan negara hukum Indonesia ditemukan dalam bagian Penjelasan Umum UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara, yaitu sebagai berikut. (1) Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechsstaat). Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machtsstaat). (2) Sistem Konstitusional. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Namun, keraguan pada negara kita sebagai negara hukum muncul ketika kita menyaksikan praktek penegakan hukum secara tidak berwibawa. Padahal, wibawa itulah sebenarnya yang menjadi roh negara hukum. Di sini diperlukan seperangkat penegakan hukum yang benar-benar menjujung tinggi wibawa hukum.

Negara hukum akan kehilangan wibawa hukumnya ketika penegakan hukum tidak berjalan secara sehat, mengabaikan rasa keadilan. Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh aktivitas kehidupan hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, dan evaluasi hukum. Penegakan hukum hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang memiliki kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama.

Agar interaksi bisa berjalan secara sehat, lembaga penegak hukum sebagai pilar penegakan hukum seharusnya tidak terperangkap di dalam berbagai trik pemalsuan kebenaran, penopengan keadilan, simulasi keputusan, terdakwa pura-pura, saksi palsu, hakim, dan jaksa nakal, simulakrum keputusan, distorsi realitas dan disinformasi.

Namun ironisnya, lembaga penegak hukum yang sekaligus penentu wibawa hukum tersebut saat ini berada dalam kondisi darurat, mengalami krisis kepercayaan publik. Bahkan, Masyarakat semakin tidak percaya dan tidak puas terhadap kinerja institusi penegak hukum permanen (kejaksaan, kepolisian dan kehakiman,) yang tidak serius menangani kasus-kasus hukum, misalnya korupsi, mafia pajak, mafia hukum, dan sebagainya.

Wibawa Hukum

Wibawa hukum akan tercipta dari putusan hakim melalui pengadilan. Dalam putusan hakim ini, wibawa hukum dipertaruhkan. Para penegak hukum tidak perlu berteriak-teriak minta kepada masyarakat agar menghormati pengadilan. Jika putusan pengadilan di tingkat pengadilan negeri (PN), pengadilan tinggi (PT) atau mahkamah agung (MA) dan mahkamah konstitusi (MK), membuat putusan yang bermutu (putusan yang penuh dengan keadilan), rasa hormat masyarakat akan datang sendirinya. Sebaliknya, jika putusan tersebut tidak bermutu (melukai rasa keadilan), maka rasa hormat masyarakat terhadap hukum akan turun, bahkan hilang. Dan ini akan menyebabkan jatuhnya wibawa hukum.

Berlakunya hukum di tengah-tengah masyarakat memiliki tujuan mewujudkan tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum, kemanfaatan dan perberdayaan sosial bagi masyarakat. Dan inilah wujud dari wibawa hukum. Namun sayangnya, wibawa hukum di negara kita telah dijatuhkan oleh para penegak hukum itu sendiri.

Berbagai upaya penjatuhan wibawa hukum di negeri ini terus direproduksi tanpa ada penghentian secara tegas dan berani dari seorang presiden. Presiden seakan tidak berdaya menghadapi semua ini. Kita ambil contoh, betapa skandal Bank Century yang tidak ada ujung penyelesainnya, kasus rekening gendut sebagian perwira polisi yang belum juga dituntaskan, mafia pajak dan hukum Gayus H.P. Tambunan yang masih saja penuntasannya terkesan ragu-ragu, dan kasus-kasus hukum lain yang jauh dari penuntasan. Tampaknya, tidak hanya para penegak hukum yang “ogah” menjungjung tinggi wibawa hukum, Presiden pun tampaknya enggan mewujudkan wibawa hukum yang bermartabat.

Peran Presiden

Memang, upaya penegakan hukum tidak segampang membalikkan telapak tangan. Kejadian-kejadian yang menimpa lembaga hukum akhir-akhir ini adalah proses rumit menuju terciptanya wibawa hukum. Di sini, peran presiden sangat diperlukan.

Untuk mencapai wibawa hukum bermartabat, Presiden perlu memerintahkan secara tegas dan berani lembaga-lembaga hukum untuk melakukan terobosan-terobosan besar, bila perlu secara radikal dan mengawal proses terobosan-terobosan tersebut. Presiden tidak perlu ragu-ragu karena lembaga penegak hukum di bawah presiden.

Terobosan-terobosan yang perlu dilakukan, antara lain: Pertama, evaluasi secara berkelanjutan atas semua program dan kebijakan yang sudah dibuat, agar dapat mengurangi kendala dalam menegakkan hukum. Kedua, mengadakan klarifikasi kasus-kasus besar yang diputuskan pengadilan, sehingga masyarakat mengetahui secara jelas pertimbangan hukum dan dasar-dasar hukum yang digunakan. Ketiga, reorientsi dan menjalankan secara konsisten visi dan misi lembaga penegak hukum agar mengutamakan keadilan subtansial. Keempat, membebaskan lembaga penegak hukum dari segala bentuk intervensi kepentingan politik yang merusak penegakan hukum. Kelima, menciptakan produk hukum yang memenuhi rasa keadilan bagi semua, bukan produk-produk hukum yang berpihak pada kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Di samping itu, perbedaan penafsiran bunyi suatu pasal seharusnya tidak perlu terjadi. Pemahaman yang sama terhadap konstruksi hukum akan sangat mendukung keberhasilan penegakan hukum. Koordinasi dan penyamaan persepsi antarpenegak hukum (kepolisian, kejaksaan, kehakiman, KPK, dan sebagainya) harus dilakukan sejak awal agar tidak terjadi tumpang tindih.

Pembenahan paling dini juga perlu dilakukan, misalnya pada saat rekrutmen individu-individu yang akan mengisi jabatan penting di lembaga penegak hukum, misalnya hakim, jaksa, kapolri, ketua dan KPK. Rekrutmen ini harus dilakukan secara ketat dengan mempertimbangkan etika, moral, integritas dan rekam jejak yang dimiliki calon. Mentalitas individu-individu yang ada dalam lembaga penegak hukum akan menentukan apakah hukum menjadi berwibawa atau tidak. Dan semuanya ini perlu didukung niat dan keseriusan presiden sebagai kepala negara dan juga lembaga penegak hukum agar tercipta wibawa hukum yang tinggi dan bermartabat di negara hukum, Indonesia. (Sumber: Lampung Post, 20 Januari 2011)

Tentang penulis:
Ahmad Ubaidillah, Alumnus UIN Yogyakarta Fakultas Syariah dan Hukum

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,481,601 hits
Januari 2011
S S R K J S M
« Des   Feb »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 78 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: