Oleh Nico Harjanto
Tanda-tanda bahwa politik pada tahun ini akan tetap dinamis dan penuh kegaduhan sudah mulai tampak. Sejak dilempar ke publik oleh politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, isu mengenai calon presiden 2014 ramai ditanggapi banyak pihak. Meski terlalu prematur dan memaksakan, pelemparan isu tersebut tentunya bukan berdiri sendiri. Ada sejumlah rangkaian dinamika politik yang akan terjadi pada tahun ini yang memerlukan antisipasi awal oleh partai penguasa. Tujuannya tentu untuk menghindarkan Demokrat dan SBY sebagai patronnya menjadi bulan-bulanan politik seperti sejak awal tahun lalu, ketika masalah Century makin memanas.
Layak dibaca bahwa permainan isu oleh mantan komedian tersebut merupakan awal dari upaya penguatan dukungan terhadap SBY dan Demokrat, yang popularitas dan akseptabilitasnya makin menurun seperti tampak dari survei LSI terakhir. Demokrat perlu meyakinkan diri bahwa parpol koalisi yang terkadang sulit ditertibkan harus dijinakkan dengan langkah-langkah gambit politik yang mematikan seperti dalam permainan catur. Berpolitik pada umumnya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk berkuasa.
Untuk berkuasa di Indonesia, posisi presiden adalah the ultimate goal. Maka, dengan melemparkan kepada publik bahwa Demokrat sudah punya kandidat calon yang kuat dan sangat mungkin menang, parpol koalisi mesti berpikir ulang untuk mempermainkan Demokrat di tahun ini. Jika mereka berani macam-macam, periode politik berikutnya, bisa jadi mereka akan ditinggalkan di luar kekuasaan dan menjadi pariah politik.
Dengan melemparkan isu tersebut, Demokrat juga bisa melihat sejauh mana loyalitas parpol koalisi dan para tokohnya yang memiliki syahwat berkuasa tinggi untuk menantang kandidat calon presidennya. Sudah barang tentu ini merupakan bagian dari evaluasi politik besar untuk melakukan reshuffle kabinet. Selain para menteri yang tidak becus, berkinerja buruk, atau tersandung masalah, bisa jadi akan ada kekuatan politik yang dikeluarkan dari koalisi jika perlawanan dan pembangkangannya begitu tampak dan mencolok.
Selain untuk kepentingan tersebut, pelemparan bola panas di awal tahun juga merupakan upaya Demokrat untuk meredam potensi resistensi dari parpol menengah di koalisi yang akan mati-matian menolak sejumlah agenda Demokrat dalam perubahan Undang-Undang Pemilu yang sedang dibahas. Bagi parpol besar, upaya penyederhanaan sistem kepartaian sudah disepakati dan, setelah sukses memasukkan elemen tersebut dalam Undang-Undang Partai Politik, pertarungan berikutnya ada pada undang-undang politik terpenting yang menjadi the rules of the game untuk kompetisi kekuasaan. Dalam UU Pemilu, tampaknya upaya menaikkan barrier to entry akan terjadi guna menyulitkan hadirnya kontestan baru. Demikian pula parliamentary threshold maupun daerah pemilihan, kemungkinan besar akan mengalami peningkatan yang tentunya berpotensi mengancam eksistensi elektoral partai-partai menengah dan kecil.
Untuk meredam meledaknya pembangkangan maupun perlawanan partai-partai menengah itulah, isu calon presiden Demokrat menjadi strategis. Dengan mencoba mengkondisikan seolah-olah calon presiden Demokrat akan menang lagi, pilihan rasional bagi partai-partai menengah saat ini adalah untuk bersikap santun dan menunggu dulu, tidak melakukan upaya-upaya pendongkelan maupun konfrontasi terbuka dengan Demokrat, supaya nantinya masih diajak berkuasa lagi untuk periode berikutnya. Seandainya mereka terbuka melawan, bisa jadi ongkos politiknya justru akan lebih tinggi karena bisa jadi Demokrat akan mengajak Golkar dan PDIP sebagai parpol besar untuk meneruskan upaya pembuldozeran parpol-parpol menengah dan kecil melalui sejumlah ayat dan pasal di UU Pemilu. Parpol besar, yang berkepentingan untuk lebih mengoptimalkan keunggulan elektoralnya, tentu akan lebih mudah bermufakat untuk kepentingan penyederhanaan jumlah kepartaian ini.
Setelah itu, tahun 2011 akan diisi pertarungan di daerah. Dalam tahun ini akan ada lebih dari 200 pilkada, dan kemenangan di pilkada ini akan menjadi modal politik yang sangat kuat untuk memenangi pemilu 2014. Kekalahan Golkar pada 2009, selain karena telatnya pencalonan presiden, disebabkan oleh banyaknya kadernya di pemerintahan daerah yang masuk penjara. Meski menang terbanyak dalam pilkada sejak 2005, ternyata pada saat-saat dibutuhkan untuk kepentingan elektoral para gubernur, wali kota, dan bupati, Golkar tidak bisa berbuat banyak karena mereka banyak yang terlilit perkara korupsi, sedang diperiksa, atau sudah dipenjara.
Demokrat sangat berkepentingan untuk meredam “menguningnya” Indonesia. Dengan menggelorakan kejayaan Demokrat sekarang dan ke depan, para politikus Demokrat tentunya berharap upaya mereka menguasai pemerintahan daerah akan didukung atau setidaknya tidak dihambat oleh parpol-parpol menengah anggota koalisi yang kekuatan elektoralnya tidak merata. Demokrat menginginkan parpol-parpol menengah ini melakukan bandwagoning, bukannya balancing, yang bisa jadi menimbulkan friksi terbuka di daerah. Jika yang pertama diambil, bisa jadi anggota junior koalisi ini akan diganjar hadiah politik yang lebih banyak, baik berupa kursi di kabinet, BUMN, maupun proyek-proyek pemerintah lainnya.
Tahun 2011 juga akan diwarnai meningkatnya polarisasi politik karena, ketika pemerintah harus mulai bekerja dan memutuskan banyak kebijakan strategis, di situlah potensi ketidaksetujuan akan mudah terterjemahkan menjadi unjuk kekuatan massa di jalanan atau setidaknya membuat gaduh opini publik. Isu pembatasan BBM bersubsidi, pengurangan berbagai subsidi, pembangunan berbagai proyek infrastruktur, dan lain sebagainya akan membuat parpol tertentu terkondisikan sebagai pembela pemerintah atau rakyat, atau sebagai yang diuntungkan versus yang dirugikan. Di sinilah politik akan semakin gaduh riuh karena perebutan kue kekuasaan, bukan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Sumber: Koran Tempo, 15 Januari 2011)
Tentang penulis:
Nico Harjanto, Peneliti CSIS, Jakarta
KOMENTAR TERBARU