Oleh Daoud Kuttab
Amerika Serikat harus menghentikan upaya mendorong dilanjutkannya kembali proses perdamaian Palestina-Israel. Berbuat demikian mungkin jalan terbaik untuk mencapai perdamaian itu sendiri–paradoks yang mencerminkan kesenjangan antara proses perdamaian dan pencapaian perdamaian.
Jangan salah sangka: ini bukan seruan mengangkat senjata atau seruan melakukan tindak kekerasan. Perdamaian di antara pihak-pihak yang bersengketa di sebelah timur Laut Tengah dan sebelah barat Sungai Yordan ini bisa dan mesti dicapai melalui negosiasi. Tapi, jika satu pihak lebih tertarik pada proses perdamaian ketimbang pada pencapaian perdamaian, ada sesuatu yang pasti salah.
Bagi Israel, negara yang rakyatnya menikmati otoritas sipil yang demokratis dengan PDB yang sepuluh kali lebih besar daripada PDB rakyat Palestina, yang wilayahnya diduduki serta hak asasi kebebasan dan kemerdekaannya dirampas Israel, maka kesempatan berfoto dan beramah tamah saat bertemu dengan pemimpin-pemimpin Palestina sudah cukup sebagai pengganti tercapainya perdamaian.
Menengok ke belakang pada apa yang terjadi selama 17 tahun sejak Yasser Arafat dan Yitzhak Rabin berjabat tangan di halaman rumput Gedung Putih sungguh memelas. Jumlah permukiman ilegal Yahudi di kawasan-kawasan yang direbut Israel pada 1967 sudah mencapai lebih dari dua kali lipat. Para juru runding sudah membedah setiap kemungkinan solusi mengenai status permanen Yerusalem, perbatasan, pengungsi, dan hubungan ekonomi. Para pemimpin negara adikuasa di dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, tokoh-tokoh yang disegani, dan puluhan orang yang berkemauan baik telah menawarkan jasa-jasa baiknya untuk mewujudkan perdamaian. Semuanya sia-sia.
Upaya AS, yang dipimpin oleh Utusan Khusus George Mitchell, telah menunjukkan secara jelas bahwa pemerintah koalisi yang saat ini memerintah Israel sama sekali tidak mampu berbuat sesuatu yang minimum diperlukan untuk tercapainya perdamaian. Pemerintah Obama telah mempertaruhkan reputasinya dalam upaya mendorong Israel dan Palestina menyepakati setidak-tidaknya soal keamanan dan perbatasan. Hasilnya bercampur aduk.
Palestina sudah memenuhi semua persyaratan yang diajukan Israel dan masyarakat internasional bagi terjaminnya keamanan negara Yahudi itu, sementara pemerintah Israel pimpinan Benjamin Netanyahu, yang hanya di bibir menyetujui solusi dua negara, masih harus menjelaskan di mana perbatasan Israel itu letaknya nanti. Dalam pada itu, pemerintah Israel terus membangun permukiman di wilayah pendudukan, suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional dan dengan persyaratan minimum bagi perdamaian seperti yang diperinci dalam “peta perdamaian” yang disponsori Kuartet (AS, PBB, Uni Eropa, dan Rusia).
AS mencoba “menyogok” Israel–dengan pesawat-pesawat tempur senilai US$ 3 miliar dan dukungan politik di PBB–agar menghentikan sementara pembangunan permukiman selama tiga bulan. Bukannya berbuat demikian, Netanyahu sebaliknya, menusukkan telunjuknya ke arah muka Amerika, seraya mengandalkan kemenangan Partai Republik dalam pemilihan sela baru-baru ini, yang menurutnya akan membantu Israel. Para pemimpin Israel tidak hanya menolak permintaan masyarakat internasional, tapi juga dengan lancang mereka mengklaim telah berhasil meyakinkan Amerika untuk mendrop persyaratan dihentikannya pembangunan permukiman itu bagi dimulainya kembali perundingan.
Dihentikannya upaya AS untuk mendorong dimulainya kembali negosiasi bukan hanya akan memberi pesan yang kuat bahwa Amerika tidak mentoleransi perilaku yang buruk, tapi juga akan mendorong rakyat Israel, yang sebagian besar menghendaki perdamaian, memaksakan perubahan sikap pemerintah mereka sendiri. Partai Buruh Israel secara konsisten sudah menyatakan akan keluar dari koalisi jika perundingan perdamaian dihentikan. Ini setidak-tidaknya akan mengubah komposisi koalisi. Mungkin dengan menggantikan partai sayap kanan Beitenu pimpinan Menteri Luar Negeri Avigdor Lieberman dengan Kadima, yang lebih moderat, pimpinan Tzipi Livni, pendahulu Lieberman sebagai menteri luar negeri.
Berbagai jajak pendapat secara konsisten menunjukkan, mayoritas rakyat Israel dan rakyat Palestina menghendaki perdamaian (bukan proses) berdasarkan solusi berdirinya dua negara. Hampir setiap tokoh, pakar, atau politikus di Timur Tengah dan di seantero dunia tahu benar bagaimana bentuk solusi konflik ini–sebuah negara Palestina dalam batas-batas wilayah pada 1967 enggan melakukan tukar guling kawasan-kawasan tertentu dan penyelesaian masalah pengungsi Palestina melalui negosiasi. Suatu kelompok tokoh masyarakat dari Israel dan Palestina yang disegani, yang dikenal sebagai Geneva Group, bahkan sudah menyusun dengan jujur dan adil sebuah rencana perdamaian yang mencakup setiap poin negosiasi yang mungkin dikemukakan. Jadi apa yang dibutuhkan bukan negosiasi, melainkan kemauan politik.
Rakyat Palestina mempunyai kemauan ini. Bab terakhir dari rencana dua tahun yang disusun Perdana Menteri Salam Fayyad, yang disebutnya sebagai home stretch to freedom (langkah terakhir menuju kemerdekaan), akan selesai pada Agustus 2011. Menurut visi Fayyad, rakyat Palestina, yang memikul beban pendudukan yang berat dan ingin segera bebas dari pendudukan, menerima strategi perdamaian yang bertujuan merealisasi terbentuknya negara Palestina.
Bila lembaga-lembaga negara Palestina sudah terbentuk, kemauan rakyat Palestina, dengan dukungan dunia, bakal mengatasi semua upaya yang hendak menafikan hak menentukan nasib mereka sendiri. Sementara itu, tidak perlu lagi proses yang tidak membukakan peluang menuju perdamaian seperti sekarang. Hak cipta: Project Syndicate, 2011. (Sumber: Koran Tempo, 12 Januari 2011)
Tentang penulis:
Daoud Kuttab, GENERAL MANAGER COMMUNITY MEDIA NETWORK PALESTINA/YORDANIA, MANTAN GURU BESAR JURNALISME PADA PRINCETON UNIVERSITY
KOMENTAR TERBARU