Oleh Anjrah Lelono Broto
“Masalah WikiLeaks ini bukan sebuah kegagalan intelejen, tetapi kejengahan diplomatik.” (James M. Lindsay, Wakil Presiden Council of Foreign Relations/www.cfr.org)
WikiLeaks hari ini menjadi situs yang paling dikutuk oleh Pemerintah Negeri Paman Sam. Situs penyedia informasi ini menuai kutukan keras bukan karena melansir hal-hal yang dianggap tabu untuk dikonsumsi anak-anak, seperti halnya pornografi dan pornoaksi. Situs yang didirikan oleh Julian Paul Assange (39) ini menuai kutukan keras dan mengalami penutupan saluran donasi dari Paypal yang bermarkas di Amerika Serikat (AS) karena melansir hal-hal yang dianggap tabu untuk dikonsumsi warga seluruh dunia. Bahkan informasi terkini menyebutkan bahwa Kongres AS menekan situs Amazon.com untuk ‘menendang’ situs WikiLeaks ini jauh-jauh.
Sejatinya, hal-hal apa yang dianggap tabu untuk dikonsumsi warga dunia bagi AS? Lalu, bagaimana dengan pemerintah kita?
Rilisan Tabu
2006, situs WikiLeaks didirikan oleh Julian Paul Assange dan beberapa rekannya yang secara nyata berlatar belakang memiliki kemampuan hacking (menerobos sistem melalui jaringan online). Dengan membawa spirit transparansi, jaringan hacker ini menjadikan situs WikiLeaks sebagai jendela mendapatkan informasi yang tidak dilansir media massa dari negara mana pun. Spirit transparansi jugalah yang membuat Assange cs berani membocorkan dokumen-dokumen rahasia pemerintahan sebuah negara, di antaranya AS, guna memerangi mengguritanya korupsi dan korporasi (Kompas, 13/12/2010).
Lalu, apa yang saja yang telah dilansir WikiLeaks sehingga situs ini menjadi situs yang begitu dikutuk Pemerintah AS?
Pada bulan Desember 2007, situs WikiLeaks merilis Prosedur Operasi Standar di Camp Delta, panduan bagi tentara AS untuk menangani tahanan di penjara Guantanamo, Kuba. Pada bulan September 2008, situs WikiLeaks juga mengunggah surat elektronik (surel) calon wakil presiden Sarah Palin. Kemudian pada bulan Nopember di tahun yang sama, situs WikiLeaks juga mempublikasikan 13.500 identitas anggota British Nastional Party yang beraliran kanan. Materi unggahan informasi yang kontroversial dimulai dari pempublikasian hasil penelitian John Minton di Afrika yang menyebutkan bahwa pengolahan limbah perusahaan minyak Trafigura tergolong amatir.
Materi unggahan informasi di situs WikiLeaks semakin menunjukkan kontroversialannya di tahun 2010. Pada bulan April, situs yang beralamat www.WikiLeaks.org dan kemudian beralih menjadi www.WikiLeaks.ch. Karena providernya di AS ditutup pemerintah, melansir video cuplikan serangan helikopter tentara AS pada warga sipil di Baghdad Irak pada tahun 2007. Lalu pada bulan Juli, situs ini melansir 90.000 dokumen peristiwa dan laporan intelejen AS dalam konflik di Afghanistan antara 2004 – 2010. Terakhir, di bulan Nopember ini, WikiLeaks merilis 250.000 kawat diplomatik rahasia dari Kedubes AS di sejumlah negara.
Perilisan kawat diplomatik rahasia kedubes AS di sejumlah negara inilah yang menempatkan WikiLeaks sebagai situs yang paling hangat menjadi bahan perbicangan beberapa pekan terakhir ini. WikiLeaks pun mendulang beragam respons, baik dari pemerintah AS sendiri, pemerintah negara sekutu AS, bahkan dari sesama hacker lain dari seluruh penjuru dunia. Secara dikotomis, kita bisa mengelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok yang pro dan yang kontra.
Kelompok yang kontra, umumnya dari dalam negeri AS, menilai bahwa materi yang dirilis oleh WikiLeaks sangat berbahaya bagi keberlanjutan hubungan internasional AS dengan negara-negara lain di dunia. Bahkan Jaksa Agung AS, Eric Holder, terang-terangan menyatakan bahwa kebocoran kawat diplomatik AS ini membahayakan keamanan nasional, usaha diplomatik, dan hubungan AS dengan seluruh dunia (Tribunnews, 13/12/2010).
Sebaliknya, kelompok yang pro menilai bahwa materi rilisan di WikiLeaks yang merupakan kebocoran (dan atau dibocorkan) menjadi materi konfirmator berbagai asumsi atas kebijakan-kebijakan pemerintahan AS selama beberapa tahun ini. Kalau sebelumnya, asumsi dari pemerintah negara lain, lembaga internasional, maupun pengamat politik luar negeri hanya bersifat analisis maka dengan kebocoran data yang kemudian dipublikasikan oleh WikiLeaks, asumsi tersebut menjumpai fakta-fakta pendukung. Hal ini menjadikan materi yang dirilis oleh WikiLeaks bisa digunakan sebagai salah satu pijakan dalam menentukan kebijakan baru terkait arah kebijakan pemerintah AS.
Pelajaran Bagi Kita
Bagi pemerintah Indonesia, fenomena kebocoran (dan atau sengaja) dibocorkan data-data intelejen AS yang seharusnya tidak layak dikonsumsi publik melalui situs WikiLeaks patut menjadi pelajaran berharga. Staf Khusus Presiden Bidang Politik Luar Negeri, Teuku Faizasyah, secara lugas mengatakan bahwa kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi pemerintahan kita agar jangan sampai mengalami kebocoran data. Kasus ini juga menjadi pelajaran tentang etika diplomat untuk menghindari penekanan serta penyuapan (Vivanews, 12/12/2010).
Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa, juga mengatakan bahwa terlalu dini untuk menemukan dampak kebocoran dokumen-dokumen rahasia AS di WikiLeaks tersebut bagi hubungan bilateral kedua negara. Apalagi, memang butuh waktu yang tidak singkat untuk mengkaji secara komprehensif materi-materi yang dirilis oleh situs WikiLeaks yang terkait dengan Indonesia.
Apa jadinya jika sesuatu yang sebelumnya dianggap tabu atau tidak layak dikonsumsi khalayak umum, tiba-tiba dapat dinikmati siapa saja, di mana saja, dan kapan saja?
Ketika sebuah rahasia negara ini bocor tidak hanya kepada negara yang memiliki keterkairan langsung dengan materi rahasia negara tersebut, maka besar kemungkinan akan terjadi komplikasi hubungan diplomatik. Telah menjadi rahasia umum bahwa misi diplomatik sebuah negara di negara lain menjalani dua peran yang bertolak belakang yaitu memperkenalkan negaranya dan mencari informasi tentang negara tersebut guna rujukan pengambilan kebijakan negaranya. Bila dilakukan dengan cara-cara yang tidak etis seperti bocor-membocorkan maka hal ini akan menjadi embrio dasar hubungan internasional yang tidak sehat dan mengarah pada iklim seperti di era perang dingin.
Kebocoran dokumen rahasia negara memang mengarah pada dua substansi masalah. Pertama, soal kebocoran dokumen itu sendiri. Kedua, materi dokumen yang dibocorkan itu. Artinya, pelajaran yang dapat dipetik oleh pemerintahan kita adalah hendaknya kita bisa lebih sistematis dalam menjaga kerahasiaan dokumen-dokumen negara, dan kita bisa memilah-milah mana dokumen yang sudah selayaknya dikonsumsi publik dan mana yang tidak sejalan dengan prinsip open government. Semoga.
Tentang penulis:
Anjrah Lelono Broto, Litbang Lembaga Baca-Tulis Indonesia. Email: anantaanandswami@gmail.com
KOMENTAR TERBARU