Konsekuensi Yuridis Perbuatan Aparatur Pemerintah Yang Tidak Absah

Oleh Herdiansyah Hamzah

Kewenangan merupakan salah satu aspek penting dalam ilmu hukum tata pemeritahan (bestuursrecht). Secara sederhana, keweangan dapat kita artikan sebagai “hak yang bersifat khusus yang diberikan kepada apartur Negara untuk memaksakan kehendaknya”. Pemaksaan disini merupakan hak yang melekat secara otomatis (ex-officio) bagi aparatur pemerintahan dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya.

Terdapat 2 (dua) jenis kategori kewenangan dalam ilmu tata pemerintahan, antara lain ;

1. Kewenangan yang bersifat atributif (original), yaitu kewenangan aparatur pemerintahan yang bersifat permanen yang langsung diberikan atau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan

2. Kewenangan non atributif (non original), yaitu kewenangan aparatur pemerintahan yang diperoleh dari pelimpahan wewenang, yang terdiri dari 2 (dua) bentuk, yakni baik pelimpahan wewenang dalam bentuk mandat, maupun pelimpahan wewenang dalam bentuk delegasi. Mandat dan delegasi merupakan dua kategori yang berbeda. Mandat merupakan.

Akan tetapi, dalam menjalankan kewenangan dari aparatur pemerintah, terdapat pembatasan-pembatasan yang diperlukan agar di dalam menjalankan kewenangannya tersebut, aparatur pemerintah tidak menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya (abuse of power). Untuk itu, diperlukan suatu kategori atau bentuk pengetahuan terhadap kategori, kapan sebuah kewenangan dianggap tidak sah atau tidak berjalan sebagaimana ketentuan yang ada.

Secara umum, kewenangan aparatur pemerintahan dianggap tidak sah ketika :

a. Ratione Material, yakni kewenangan aparatur pemerintahan yang tidak sah dikarenakan substansi kewenangannya;

b. Ratione Loccus, yakni ketidakwenangan seorang aparatur pemerintahan dikarenakan wilayah hukumnya;

c. Ratione Temporis, ketidakwenangan seorang aparatur pemerintahan dikarenakan lewat waktu, atau yang pada umumnya sering kita istilahkan daluarsa.

Dalam ranah Hukum Tata Pemerintahan (bestuursrecht), terdapat 3 (tiga) teori kebatalan (nietig Theory), yakni batal mutlak, batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Ketiga teori ini memiliki perbedaan berdasarkan 2 (dua) aspek, yaitu ;

a. Berdasarkan akibat hukum yang muncul, yaitu akibat-akibat hukum yang mengikuti jika terjadi pembatalan. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis yang muncul dan tidak dapat dihindari akibat pembatalan tersebut.

b. Pejabat yang berhak membatalkan, yaitu mengenai kewenangan pembatalan, dalam arti siapa pejabat yang berhak untuk melakukan proses pembatalan tersebut. Untuk lebih memudahkan kita dalam mengidentifikasi pejabat siapa saja yang memiliki hak untuk membatalkan, maka kita membagi pejabat dalam bentuk yang sangat sederhana, yakni pejabat yudikatif, eksekutif dan legislatif.

Untuk lebih jelasnya, berikut perbandingan dari ketiga teori kebatalan tersebut ;

1. Batal Mutlak (absolute nietig).

Secara prinsip, batal mutlak berakibat semua perbuatan yang pernah dilakukan, dianggap tidak pernah ada. Dalam konteks ini, perbuatan yang dinyatakan tidak pernah ada tersebut, berlaku prinsip fiction theory atau semua orang atau subjek hukum dianggap tahu hukum. Dalam hal batal mutlak ini, yang berhak menyatakan batal atau tidak murni merupakan monopoli kewenangan yudikatif.

2. Batal Demi Hukum (nietig van recht wege)

Konsekuensi dari terjadinya proses batal demi hukum berakibat terhadap dua hal utama, yaitu ; pertama, perbuatan yang sudah dilakukan, dianggap tidak ada atau tidak sah secara hukum, dan kedua, perbuatan yang telah dilakukan, sebahagian dianggap sah, dan sebahagian lagi dianggap tidak sah. Dalam hal batal demi hukum ini, pejabat yang berhak menyatakan batal atau tidak adalah pihak yudikatif dan eksekutif.

3. Dapat Dibatalkan (vernietig baar)

Dalam hal ini, dapat dibatalkan memiliki konsekuensi hukum dimana keseluruhan dari perbuatan hukum yang pernah dilakukan sebelumnya, tetap dianggap sah. Artinya, keseluruhan perbuatan di masa lampau tetap menjadi suatu tindakan hukum yang tidak dapat dibatalkan atau tetap berlaku pada masa itu. Adapun pejabat yang berhak membatalakan adalah pihak yudikatif, eksekutif dan legislatif.

Philipus M. Hadjon, memberikan pendapatnya terkait ruang lingkup keabsahan tindak pemerintahan yang meliputi: aspek kewenangan, prosedur dan substansi. Setiap tindak pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah yang diperoleh dari sumber; atribusi, delegasi dan mandat, serta dibatasi oleh isi (materi), wilayah dan waktu. Prosedur berdasarkan asas negara hukum, yaitu berupa perlindungan hukum bagi masyarakat; asas demokrasi yaitu pemerintah harus terbuka, sehingga ada peran serta masyarakat; asas instrumental, efisiensi dan efektifitas, tidak berbelit-belit serta perlu deregulasi. Substansi bersifat mengatur dan mengendalikan apa (sewenang-wenang/legalitas ekstern) dan untuk apa (penyalahgunaan wewenang, melanggar Undang-Undang/legalitas intern).

Telah disebutkan pula, kewenangan dibatasi oleh isi (materi), wilayah dan waktu, dengan demikian setiap penggunaan wewenang di luar batas-batas itu adalah cacat wewenang atau tindakan melanggar wewenang (onbevoegdheid).

Tindakan melanggar wewenang dari segi isi atau materi (onbevoegdheid ratione materiae) berarti organ administrasi melakukan tindakan dalam bidang yang tidak termasuk wewenangnya. Contoh, penerbitan sertipikat hak atas tanah adalah kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, bukan kewenangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi. Apabila Kantor Wilayah menerbitkan sertipikat hak atas tanah misalnya, adalah tindakan melanggar wewenang (onbevoegdheid). Kalau hal tersebut dilakukan oleh Kantor Wilayah, maka tindakan tersebut tidak membawa akibat hukum dan dianggap tidak pernah ada karena tindakan tersebut tidak sah (onrechtmatig). Tindakan melanggar wewenang dari segi wilayah (Onbevoegdheid ratione loci) berarti organ adminstrasi melakukan tindakan yang melampaui batas wilayah kekuasaannya. Contoh, Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar menerbitkan sertipikat hak atas tanah yang lokasi tanahnya terletak di Kabupaten Badung. Tindakan melanggar wewenang dari segi waktu (onbevoegdheid ratione temporis) terjadi bila wewenang yang digunakan telah melampaui jangka waktu yang ditetapkan untuk wewenang itu. Contoh, jika penerbitan sertipikat hak atas tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang telah habis masa jabatannya. Apabila ketentuan keabsahan tindak pemerintahan meliputi: kewenangan, prosedur dan substansi tidak mendapat perhatian oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam konsolidasi tanah akan berakibat dapat diganggu gugat atas besluit yaitu sertipikat yang dikeluarkan. Selain pengujian keabsahan tindak pemerintahan yang meliputi: kewenangan, prosedur dan substansi, salah satu tolok ukur untuk menilai apakah tindakan pemerintah sejalan dengan negara hukum atau tidak adalah diuji dengan asas asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) atau (algemene beginselen van behoorlijk bestuur, abbb).

Uraian di atas memunculkan pertanyaan keputusan yang tidak sah dari tindakan pemerintah itu ”nietigheid van rechtswege” (batal karena hukum), ”nietig” (batal) atau ”vernietigbaar” (dapat dibatalkan). Berpedoman pada asas vermoeden van rechmatigheid. keputusan organ pemerintah hanya dapat dibatalkan (vernietigbaar) dan bukan batal atau batal karena hukum. Keputusan pemerintah selalu tidak boleh dianggap batal karena hukum. Suatu keputusan tidak pernah boleh dianggap batal karena hukum, baik dalam hal keputusan itu dapat digugat di muka hakim administrasi atau banding administrasi, maupun dalam hal kemungkinan untuk menggugat dan untuk memohon banding itu tidak digunakan, demikian juga dalam hal kedua kemungkinan tersebut tidak ada.(Stellinga, dalam E.Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, h.83). Dalam vernietigbaar, perbuatan hukum adalah sah sampai dinyatakan batal. Suatu perbuatan hukum yang dapat dibatalkan adalah suatu perbuatan yang mengandung cacat. Selama pihak yang berkepentingan dengan pembatalan itu tidak pernah menyatakan bahwa karena cacat ini perbuatan itu dipandang sebagai tidak sah “onrechtmatig“, maka tidak bisa dikatakan adanya pembatalan “vernietiging“.

Untuk lebih melihat secara jelas mengenai keabsahan perbuatan hukum, maka terdapat 2 (dua) kategori syarat penting yang perlu kita ketahui, yaitu ;

1. Syarat Mutlak, yaitu syarat yang harus ada dalam suatu perbuatan hukum. Tanpa keberadaan syarat ini, maka perbuatan hukum tidak akan mungkin lahir atau eksis;

2. Syarat Relatif, yaitu syarat yang menjadi penunjang atau pelengkap dalam suatu perbuatan hukum. Syarat relatif ini tidak harus ada pada saat perbuatan hukm lahir, akan tetapi dapat disusulkan dikemudian hari.

Dalam hal syarat mutlak tidak terpenuhi, maka konsekuensi hukum yang dapat diambil adalah batal mutlak (absolute nietig) dan atau batal demi hukum (nietig van recht wege). Sedangkan jika syarat relatif yang tidak terpenuhi, maka konsekuensi hukum yang mengikutinya adalah pembatalan dalam kategori bisa dibatalkan (vernietig baar).

Demikianlah akibat-akibat hukum atau konsekuensi yuridis terhadap perbuatan aparatur pemerinahan yang tidak absah secara hukum. Satu hal yang perlu kita pahami bersama, bahwa setiap perbuatan aparatur pemerintahan, baik dalam menjalankan tanggung jawab untuk menjalankan roda pemerintahan maupun dalam melayani masrakatnya, harus mengutamakan asas keadilan dan kemanfaatan daripada kepastian hukum. Sebagaimana apa yang diutarakan oleh Imanuel Kant, bahwa, “filosofi hukum itu dapat diibaratkan dua sisi mata uang. Sisi kanan adalah sisi kebenaran (rechtmatig) dan sisi kiri merupakan sisi keadilan dan kemanfaatan (doelmatig). Namun ketika kedua sisi ini pecah dan berbeda jalan, maka kita harus mendahulukan sisi keadilan dan kemanfatannya.

Tentang penulis:
Herdiansyah Hamzah SH, dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, Kontak person: 085242880100. Email: herdiansyah_hamzah@yahoo.com

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,481,659 hits
Desember 2010
S S R K J S M
« Nov   Jan »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 78 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: