Suap Sebagai Kejahatan Korupsi

Oleh Eddy Rifai

Pada umumnya orang beranggapan suatu kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang merugikan keuangan negara. Hal itu karena beberapa pasal tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUTPK) merumuskan adanya unsur ‘merugian keuangan negara’. Tetapi, untuk kejahatan suap-menyuap tidak ada kaitannya dengan kerugian uang negara, meskipun perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai kejahatan korupsi.

Para pelaku suap mungkin bertanya-tanya, negara yang tidak dirugikan uangnya sepeser pun mengancamkan sanksi pidana yang cukup tinggi dan mengecap mereka sebagai koruptor, perbuatannya disamakan dengan para pelaku korupsi yang merugikan uang negara miliaran rupiah. Apa yang telah mereka rugikan sehingga mereka diperlakukan demikian sering dilontarkan para pelaku suap yang merasa tidak bersalah kepada negara.

Suap sebagai kejahatan korupsi memang merupakan suatu ketentuan baru yang diatur dalam UUTPK yang mulai diundangkan dengan UU No 3 Tahun 1971 dan kemudian diganti dengan UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001. Tetapi semua ketentuan tentang suap tersebut dioper dari KUH Pidana dalam kaitan dengan tindak pidana jabatan (ambs delicten).

Pasal-pasal KUHP yang dioper ke UUTPK adalah Pasal 209 KUHP yang mengatur penyuapan aktif (actieve omkooping atau active bribery) terhadap pegawai negeri dan Pasal 419 KUHP yang mengatur penyuapan pasif (passieve omkooping atau passive bribery) yang mengancam pidana terhadap pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji. Kemudian Pasal 210 KUHP yang mengatur penyuapan terhadap hakim dan penasihat hukum di pengadilan serta Pasal 420 KUHP yang mengatur tentang hakim dan penasihat hukum yang menerima suap. Perluasan tindak pidana suap dalam bentuk gratifikasi yang diatur dalam Pasal 418 KUHP kemudian juga dioper menjadi tindak pidana korupsi dengan merumuskan gratifikasi sebagai pemberian hadiah yang luas dan meliputi pemberian uang, barang, rabat/diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya.

Tetapi, tidak semua suap-menyuap adalah kejahatan korupsi. Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan suap-menyuap merumuskan perbuatan itu sebagai tindak pidana suap saja, misalnya suap yang menyangkut kepentingan umum, baik aktif maupun pasif, seperti diatur dalam UU No 11 Tahun 1980. Suap terhadap pejabat bank yang diatur dalam UU No 10 Tahun 1998 dan suap dalam kaitan dengan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah (money politics), yang dalam praktik penegakan hukum tindak-tindak pidana suap ini kurang terangkat ke permukaan, karena jarang digunakan penegak hukum sekalipun perbuatan suap-menyuap semacam itu marak terjadi di masyarakat.

Suap yang tercela

Suap-menyuap (bribery) bukanlah suatu tindak pidana biasa. Dalam teori hukum pidana, perbuatan ini dikategorikan sama dengan tindak pidana pembunuhan, pemerkosaan, dan pencurian. Perbuatan suap merupakan mala per se atau mala in se dan bukan mala prohibita. Konsep mala per se yang dilandasi oleh pemikiran natural wrongs menganggap bahwa kejahatan-kejahatan tertentu merupakan kejahatan yang berkaitan dengan hati nurani dan dianggap tercela bukan karena peraturan perundang-undangan telah melarangnya. Tetapi memang sudah dengan sendirinya salah.

Adapun konsep mala prohibita bertitik tolak dari pemikiran bahwa perbuatan dianggap tercela atau salah karena perundang-undangan telah melarangnya, sehingga disebut sebagai regulatory offenses. Contohnya ialah pelbagai peraturan tata tertib di pelbagai bidang kehidupan yang diperlukan dalam rangka untuk menegakkan tertibnya kehidupan modern.

Tindak pidana suap merupakan mala per se karena penyuapan selalu mengisyaratkan adanya maksud untuk memengaruhi (influencing) agar yang disuap (misalnya menyangkut diri seorang pejabat) berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajibannya. Atau juga karena yang disuap telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Para pelaku, baik ‘aktor intelektual’ maupun ‘aktor pelakunya’, telah melakukan sesuatu yang bertentangan baik dengan norma hukum maupun norma-¬norma sosial yang lain (agama, kesusilaan, dan kesopanan).

Dunia internasional mengkriminalisasikan suap-menyuap sebagai kejahatan korupsi. Menurut Muladi (2005), banyak sekali instrumen regional (misalnya EU, Inter-American, African Union, Southern African Development Community) ataupun organisasinya (misalnya OECD, GRECO) yang merumuskan untuk mencegah dan memberantas korupsi termasuk suap-menyuap. Dalam pertumbuhannya, instrumen-instrumen itu mengerucut dalam bentuk UN Convention Against Corruption, Vienna, 2003.

Dalam Konvensi PBB, ruang lingkup bribery diperluas dan mencakup penyuapan terhadap pejabat publik, termasuk pejabat publik asing dan pejabat publik dari organisasi internasional, baik aktif maupun pasif.

Bahkan dianjurkan pula mengkriminalisasikan perbuatan suap di lingkungan swasta (bribery in the private sector) dalam kegiatan komersial, ekonomi, dan finansial, termasuk juga pelbagai bentuk suap yang dapat mengganggu proses peradilan yang jujur dan independen (obstruction of justice).

Upaya pemerintah

Upaya pemerintah untuk memberantas perbuatan suap-menyuap telah dilakukan dengan sungguh-sungguh. Di samping mengadakan peraturan perundang-undangan tersebut (UUTPK, UU Suap, money politics), juga mengundangkan UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, UU Pencucian Uang, dan UU Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Indonesia pun turut menandatangani UN Convention Against Corruption, Vienna, 2003, yang dalam konvensi ini terdapat empat hal yang menonjol, yaitu penekanan pada unsur pencegahan, kriminalisasi yang lebih luas, kerja sama internasional, dan pengaturan lembaga asset recovery untuk mengembalikan aset yang dilarikan ke luar negeri.

Banyak pelaku suap yang dijebloskan ke penjara, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, pejabat Bank Indonesia (termasuk besan Presiden SBY), dan pejabat-pejabat eksekutif lainnya; kalangan legislatif (anggota DPR dan DPRD) serta aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, petugas LP), dan sebagainya.

Namun, kasus suap-menyuap tampaknya terus terjadi dan meningkat dari tahun ke tahun, termasuk kasus suap yang dilakukan Gayus Tambunan yang sekarang tengah menghebohkan negeri ini. Persoalan yang cukup kompleks adalah adanya budaya suap yang seolah-seolah menjadi suatu ‘way of life’ dalam kehidupan masyarakat kita. Mengatasi budaya suap ini bukanlah persoalan mudah, melainkan memerlukan adanya suatu penegakan hukum yang keras sebagaimana dilakukan beberapa negara lain yang pada masa lalu tingkat kejahatan suapnya cukup tinggi seperti Hong Kong dan Filipina.

Masalahnya, untuk menegakkan hukum terhadap kejahatan suap, haruslah dilakukan aparat penegak hukum yang jujur dan bersih. Karena, apabila aparat penegak hukumnya kotor, tidak mungkin membersihkan barang kotor dengan air yang kotor. (Sumber: Media Indonesia, 23 Nopember 2010).

Tentang penulis:
Dr Eddy Rifai SH MH, dosen Fakultas Hukum Unila

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,474,896 hits
November 2010
S S R K J S M
« Okt   Des »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 77 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: