Kepailitan BUMN Persero (Bagian XVIII)

Oleh Rahayu Hartini

Pengantar redaksi:
Artikel ini adalah cuplikan dari ringkasan disertasi Dr Hj Rahayu Hartini SH MSi MHum dalam ujian terbuka pada Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga , Kamis 24 Juni 2010. GagasanHukum.WordPress.Com memuat secara bersambung. Bagian I, edisi Senin 5 Juli 2010. Bagian II, edisi Senin 12 Juli 2010. Bagian III, edisi Senin 19 Juli 2010. Bagian IV, edisi Senin 26 Juli 2010. Bagian V, edisi Senin 2 Agustus 2010. Bagian VI, edisi Senin 9 Agustus 2010. Bagian VII, edisi Senin 16 Agustus 2010. Bagian VIII, edisi Senin 23 Agustus 2010. Bagian IX, edisi Senin 30 Agustus 2010. Bagian X, edisi Senin 6 September 2010. Bagian XI, edisi Senin 13 September 2010. Bagian XII, edisi Senin 20 September 2010. Bagian XIII, edisi Senin 27 September 2010. Bagian XIV, edisi Senin 4 Oktober 2010. Bagian XV, edisi Senin 11 Oktober 2010. Bagian XVI, edisi Senin 18 Oktober 2010. Bagian XVII, edisi Senin 25 Oktober 2010. Bagian XVIII, edisi Senin 1 Nopember 2010.

4.3.3.Perbandingan Pailit PT.DI (Persero) dengan PT.IGLAS (Persero)

Apabila kita bandingkan mengenai kepailitan PT. DI (Persero) dengan PT. IGLAS (Persero) adalah ada persamanaan dan perbedaannya.

Persamaannya adalah, keduanya sama-sama merupakan BUMN Persero, yang modalnya berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan untuk kemudian ditanamkan sebagai penyertaan negara dalam Persero. Sebagaimana memenuhi ketentuan UU BUMN (Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 10, Pasal 4 Ayat 1 dan Ayat 2, Pasal 11).

Karena merupakan BUMN Persero maka berdasarkan ketentuan Pasal 11 UU BUMN, untuk selanjutnya dalam pengelolaannya berdasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan Perseroan Terbatas yang diatur oleh UU PT. Sebagai sebuah Perseroan, tentunya juga mengenal adanya kepailitan sebagaimana ditentukan oleh UUK dan PKPU.

Maka BUMN Persero sebagai suatu Badan Usaha yang berbentuk Persero identik dengan PT, untuk dapat dipailitkan dapat diajukan oleh Debitor itu sendiri, Kreditor atau para Kreditor, Jaksa demi kepentingan umum, Bank Indonesia apabila terkait dengan lembaga perbankan, Bapepam bila terkait dengan Pasar Modal serta oleh Menteri Keuangan apaibila menyangkut Dana Pensiun, Asuransi, Reasuransi. Apabila BUMN Persero tersebut memenuhi syarat-syarat untuk dapat dinyatakan pailit. Yang kesemuanya tersebut telah diatur atau ditentukan di dalam UUK dan PKPU.

Perbedaannya antara PT. DI (Persero) dengan PT. IGLAS (Persero) adalah pada besarnya (prosentase) nilai saham, kepemilikan saham/siapa pemegang saham yang ada serta bidang kegiatan usaha tersebut ditujukan untuk apa atau kepada siapa. Hal inilah yang kemudian menjadikan 2 kasus kepailitan ini putusannya menjadi berbeda meskipun sama-sama merupakan BUMN yang berbentuk Persero.

Menurut pertimbangan hukum MA RI bahwa PT. DI (Persero), keseluruhan modalnya (100 %) dimiliki oleh negara yang pemegang sahamnya adalah Menteri Negara BUMN qq Negara Republik Indonesia dan Menteri Keuangan RI qq Negara Republik Indonesia. Terbaginya modal PT. DI (Persero) atas saham yang pemegangnya adalah Menteri Negara BUMN qq Negara RI dan Menteri Keuangan RI qq. Negara RI adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (3) UU No. 1 tahun 1995 tentang PT, yang mewajibkan pemegang saham suatu perseroan sekurang-kurangnya dua orang.

PT. DI (Persero) adalah BUMN yang bergerak dalam bidang kepentingan publik, berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI No.03/M-IND/PER/4/ 2005, tanggal 19 April 2005, disebutkan PT. DI (Persero) adalah obyek vital industri. Yang dimaksud dengan obyek vital industri adalah kawasan lokasi, bangunan/instalasi dan atau usaha industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.

Sementara PT. IGLAS (Persero), modal berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan, dengan komposisi pemegang saham seperti berikut: saham 63,82% saham milik Menteri BUMN dan 36,18 % milik PT. Bank BNI Tbk.

Dengan komposisi pemegang saham sebagaimana tersebut diatas maka PT. IGLAS (Persero) di nyatakan sebagai BUMN Persero yang tidak bergerak di bidang kepentingan publik karena ada unsur swasta masuk, bukan seratus persen dimiliki oleh negara tetapi juga dimiliki oleh swasta/masyarakat (PT. Bank BNI Tbk.) dan tujuannya murni untuk kegiatan bisnis alias mencari untung saja. Inilah perbedaan yang utama menurut Majelis Hakim pada Mahkamah Agung sehingga antara PT. DI (Persero) dengan PT. IGLAS (Persero) berbeda meskipun keduanya merupakan BUMN dengan sebutan yang sama ”Persero”.

Keberadaan Pasal 66 UU BUMN yang memberikan tugas tambahan kepada Persero tertentu untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum seperti pada PT. DI (Persero) ini pada akhirnya mengaburkan eksistensi Persero dengan Perum, sehingga dalam praktik sulit dicapai adanya kepastian hukum dan keadilan. Sehingga ketika BUMN dalam bentuk Persero diberi tugas Public Service Obligation (PSO), maka dalam praktik Persero yang demikian disamakan dengan Perum dan semua ketentuan mengenai Perum yang diberlakukan meskipun BUMN tersebut masih tetap berlabel ”Persero”. Sehingga seolah-olah tidak ada perbedaan antara Perum dengan Persero, yang ada hanya BUMN yang merupakan perusahaan milik negara karena modal penyertaan yang ada berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan dari APBN.

V. PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan dalam disertasi ini, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kekayaan yang ada pada BUMN Persero adalah merupakan kekayaan negara yang telah dipisahkan dari sistem APBN sebagai penyertaan modal dalam pendirian BUMN Persero, yang berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip PT sebagai badan hukum privat yang tujuan pendiriannya untuk mencari keuntungan. Kekayaan yang ada dalam BUMN Persero adalah merupakan Kekayaan Persero sebagai badan hukum privat. Dalam hal negara melakukan tindakan hukum privat (privaat rechtelijk handeling) maka berlaku ketentuan hukum privat dan dalam hal negara melakukan tindakan hukum publik (publiek rechtelijk handeling) maka berlaku ketentuan hukum publik. Ketika negara menanamkan modal penyertaan pada BUMN Persero, maka kekayaan BUMN Persero merupakan kekayaan BUMN Persero sebagai badan hukum privat, dan dalam hal ini negara sebagai salah satu pemegang saham dalam BUMN Persero berkedudukan sebagai badan hukum privat, negara memiliki hak atas kebendaan (jus in rem) dan hak atas orang (jus in personam) yang wujud pelaksanaannya tunduk dan ditetapkan berdasarkan hukum privat. Hal ini juga dikuatkan oleh Fatwa Mahkamah Agung No.WKMA/Yud/20/VIII/2006 dalam kasus kredit macet pada Bank BUMN Persero (Bank Mandiri), bahwa aset BUMN Persero merupakan aset/kekayaan Perseroan sebagai badan hukum, bukan merupakan aset/kekayaan negara. Dalam hal negara sebagai badan hukum publik, memiliki kemampuan memaksa dalam bentuk pengambilan keputusan (regeringsbesluit) yang bersifat strategi atau tindakan pemerintahan (regeringsmaatregelen) yang bersifat menegak kan hukum dan wibawa negara.

2. Karena kekayaan yang terdapat pada BUMN Persero adalah merupakan kekayaan PT. Persero bukan merupakan kekayaan negara, maka terhadap PT. Persero dapat dipailitkan. Karena kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Dalam hal kepailitan terhadap BUMN Persero, Pasal 50 UU PBN (hukum publik) yang mengatur adanya larangan sita terhadap aset/kekayaan negara tidak dapat diberlakukan, karena negara melakukan tindakan hukum privat (privaat rechtelijk handeling) maka UUK dan PKPU yang berlaku. Sebagaimana terjadi dalam kasus pailitnya PT. IGLAS (Persero) yang di diajukan oleh PT. INTERCHEM PLASAGRO JAYA, meskipun pada akhirnya terjadi “PERDAMAIAN” yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga pada PN Surabaya 13 Januari 2010. Putusan Pailit terhadap PT. IGLAS (Persero) ini menjadi bukti sekaligus menegaskan bahwa Negara tidak pailit meskipun Perusahaan Negara (BUMN Persero/PT. IGLAS (Persero) itu pailit. Hal ini menunjukkan bahwa ketika negara melakukan tindakan hukum privat berlaku ketentuan hukum privat (privaat rechtelijk handeling), meskipun dalam waktu yang bersamaan negara juga dapat melakukan tindakan hukum publik. Maka tindakan MA yang membatalkan putusan PN. Niaga Jakarta Pusat atas pailit PT. DI (Persero) menunjukkan adanya ”inkonsistensi MA” terhadap Fatwa MA No.WKMA/Yud/20/VIII/2006 yang mengesampingkan Pasal 2 huruf (g) UU KN dan menegaskan kembali ketentuan dalam UU BUMN dan UU PT sebagai dasar pelaksanaan operasional BUMN Persero serta UUK dan PKPU bila berkaitan dengan kepailitan. Meskipun dalam kasus kepailitan PT. DI. (Persero), MA membatalkan putusan PN. Niaga Jakarta Pusat dengan menggunakan dasar pertimbangan bahwa yang harus mengajukan pailit adalah Menteri Keuangan karena PT. DI (Persero) bergerak di bidang kepentingan publik. Sampai sekarang pengertian bergerak di bidang “kepentingan publik” belum ada kesamaan makna baik dalam tataran teoritik (dalam UU) maupun praktik (dalam putusan pengadilan).

1. Saran/Rekomendasi

Saran yang dapat disampaikan dalam disertasi ini adalah;

1. Perlu dilakukan harmonisasi Undang-undang di bidang Keuangan Negara (UU KN, UU PBN) dengan UU yang terkait dengan pengaturan BUMN (UU BUMN, UU PT, UUK dan PKPU) dengan memposisikan UU BUMN sebagai Undang-undang payung yang merupakan Undang-undang organik dari Pasal 33 UUD 1945, sehingga perlu membatasi terhadap pengertian “keuangan negara” yang terlalu luas cakupannya khususnya terhadap ketentuan Pasal 2 huruf (g) UU KN yang sangat berpotensi ‘merugikan keuangan negara’, karena kekayaan negara yang telah dipisahkan termasuk kategori keuangan negara. Seyogyanya kekayaan negara yang telah dipisahkan tidak lagi masuk dalam kategori keuangan negara, tetapi mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat seperti diatur dalam UU PT, penerapan prinsip GCG dalam BUMN. Maka seharusnya dilakukan perubahan perumusan/ redefinisi pengertian “kekayaan negara” dalam UU No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara. Selain itu sebaiknya negara dengan tegas mengatur bentuk BUMN antara Perum dan Persero, agar tidak terjadi konflik kepentingan dengan tidak memberikan lagi tugas Public Service Obligation (PSO) kepada Persero (Pasal 66 UU BUMN seyogyanga dihapus). Negara semestinya lebih mengutamakan “hak menguasai negara” sebagai badan hukum publik dengan memberikan pelayanan umum, menjaga kesejahteraan rakyat, dari pada lebih menonjolkan “hak memiliki negara”, sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.

2. Perlu adanya pengertian/makna yang sama mengenai apa yang dimaksud BUMN yang bergerak di bidang “kepentingan publik”. Karena antara Ketentuan Pasal 2 Ayat (5) dengan penjelasannya tidak sejalan (norma kabur/ vagen norm) (Pasal 2 Ayat (5) menyebut tentang BUMN di bidang kepentingan publik, sementara dalam penjelasannya menyatakan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham). Antara isi pasal dan penjelasannya tidak sinkron, maka seyogya ketentuan Pasal 2 Ayat (5) dengan penjelasannya selaras, misalnya dengan langsung menyebut Perum. Demikan juga hendaknya hakim hati-hati dalam memutuskan, apabila undang-undang sudah mengatur dengan jelas maka tidak perlu menafsirkan lagi, agar dapat dicapai adanya kepastian hukum sekaligus yang berkeadilan bagi para pihak yang berperkara

Tentang Penulis:
Dr Hj Rahayu Hartini SH MSi MHum, dosen Kopertis Wilayah VII, DPK pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Kontak person: 081 233 746640. Email: yayukachmad@yahoo.co.id

 

 

DAFTAR BACAAN

BUKU:

  • Adriyani, Wuri, Kedudukan Persero dalam Hubungan Dengan Hukum Publik Dan Badan Hukum Privat, Disertasi, Naskah Ujian Tahap II, PPS Unair, 2009.
  • ——————, Kedudukan Persero dalam Hubungan Dengan Hukum Publik Dan Badan Hukum Privat, Ringkasan Disertasi, PPS Unair, 2009.
  • Aminuddin, Privatisasi BUMN Persero, Disertasi, PPS Unair, Surabaya, 1999.
  • Anisah, Siti, Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia, Total Media, Yogyakarta, 2008.
  • Asshiddiqie, Jimly, Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Rajawali Pers, Jakarta, Ed 1, 2010.
  • Asikin, Zainal, Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran Utang, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
  • Budiarto, Agus, Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
  • Campbell Black, Henry, Black’s Law Dictionary, West Publishing Co., St. Paul Minnesota, Six Edition, 1991.
  • Chidir, Ali, Badan Hukum, Alumni, Bandung, 1999.
  • Djafar Saidi, Muhammad, Hukum Keuangan Negara, Rajawali Press, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
  • Djumhana, Muhammad, Pengantar Hukum Keuangan Daerah, Cetakan I 2007, Citra Aditya Bakti, Bandung.
  • Emirzon, Joni, Prinsip-prinsip Good Coorporate Governance, Paradigma Baru Dalam Praktik Bisnis Indonesia, Genta Pers, Yogyakarta, 2007.
  • Fuady, Munir, Hukum Pailit 1998 Dalam Teori Dan Praktek, Cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
  • ——————, Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek, Edisi Revisi (Disesuaikan dengan UU No. 37 tahun 2004), Cetakan Ketiga, 2005, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
  • ——————, Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia, Bandung, Cetakan Pertama, 2002.
  • Ginting, Jamin, Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007), Cetakan 2007, Citra Aditya Bakti, Bandung.
  • ——————-, Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek, Edisi Revisi (Disesuaikan dengan UU No. 37 tahun 2004), Cetakan Ketiga, 2005, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
  • ——————-, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, Cetakan ke 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
  • Hartini, Rahayu, Penyelesaian Sengketa Kepailitan Dengan Klausul Arbitrase Di Indonesia, Kencana Prenada Media, Jakarta, Januari, 2009.
  • ——————–, Penyelesaian Sengketa Kepailitan dengan Klausul Arbitrase Di Indonesia: Dualisme Hukum kepailtan dan Arbitrase, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cetakan Pertama, Januari 2009.
  • ——————–, Hukum Kepailitan, Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, UMM Press, Malang, Cetakan Kedua, Maret 2008.
  • ——————-, Kewenangan Penyelesaian Sengketa Kepailitan Berklausula Arbitrase (Studi Kasus Putusan Pailit Antara PT. Environmental Network Indonesia Melawan PT. Putra Putri Fortuna Windu), Tesis, PPS Universitas Muhammadiyah Malang, 2006.
  • Huizink, J.B., Insolventie, alih bahasa Linus Doludjawa, Cet. 1, Pusat Studi Hukum Dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
  • Ibrahim, R. 1997, Prospek BUMN dan Kepentingan Umum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
  • Jono, Hukum Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
  • Khairandy, Ridwan, Editor, Masalah-masalah Hukum Ekonomi Kontemporer, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, Jakarta, 2006.
  • ——————-, Good Corporate Governance, Edisi Revisi, Cetakan kedua, Total Media, Yogyakarta, 2009.
  • Khairandy, Ridwan, dan Malik, Camelia, Good Coorporate Governance, Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum, Total Media, Yogayakarta, 2007.
  • Marzuki, Peter, Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana, Prenada Media Group, 2006.
  • Prasetya, Rudhi, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1995, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Kedua, 1996.
  • ——————-, Hamilton, Neil, The Regulation of Indonesia State Enterprises, Law Public Enterprise In Asia, International Legal center, Praeger Publisher, New York, 1976.
  • ——————-, Bahan Ajar Program S3 Ilmu Hukum, Mata Kuliah Hukum Dan Pengembangan Ekonomi, PPS Unair, Surabaya, 2008.
  • ——————–, Bahan Ajar Program S3 Ilmu Hukum, Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD) ”Karakteristik persero”, PPS Unair, Surabaya, 2009.
  • Program Pascasarjana, Peraturan Pendidikan Program Doktor, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2008.
  • Remi Sjahdeini, Sutan, Hukum Kepailitan, Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-undang No. 4 tahun 1998, Grafiti, Jakarta, Cetakan pertama, Desember 2002.
  • —————–, Hukum Kepailitan; Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, Jakarta, Grafiti, Jakarta, Edisi Baru, Januari 2009.
  • Rido, Ali R., Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni, bandung, 1981.
  • Shubhan, M. Hadi, Prinsip-prinsip Hukum Kepailitan, Disertasi, Program Pascasarjana Unair, 2006.
  • —————-, Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Kencana, Prenada Media, Jakarta, 2008.
  • Soebekti, R., R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan ke-12, 1980.
  • Soeria Atmadja, Arifin, Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik, dan Kritik, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
  • —————–, Hukum Keuangan Publik, Bahan Kuliah Program Magister Ilmu hukum, MK: Hukum Keuangan Publik, FH UI Program Pascasarjana, 2002.
  • —————–, Kapita Selekta Keuangan Negara, Suatu Tinjauan Yuridis, Universitas Tarumanegara, UPT Penerbitan, 1996.
  • ——————, Bahan Ajar mata Kuliah Penunjang Diserytasi (MKPD) ”Hukum Keuangan Publik”, PPS Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.
  • ——————, Hukum Keuangan Negara Suatu Tinjauan Yuridis Historis, Gramedia, Jakarta, 1986.
  • Sri Djatmiati, Tatik, Prinsip Izin Usaha Industri Indonesia, Disertasi, PPS Unair, 2004.
  • Syafardi, Status Hukum Keuangan Negara Yang Dipertanggungjawabkan Oleh BUMN: (Studi Kasus Kredit Bank Mandiri Kepada PT CGN/ PT. Tahta Medan), Tesis, FH UI, PPS, Jakarta, 2009.
  • Pringgodigdo, A.K., Tiga Undang-undang Dasar, Pembangunan, Jakarta, 1989.
  • Riawan W, Tjandra, Hukum Administrasi Negara, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2008.
  • Rido, Ali R., Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni, Bandung, 1981.
  • Simanjuntak, Ricardo, 2005, Esensi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan.
  • Sjahdeini, Sutan Remy, Hukum Kepailitan: Memahami Faillisements verordening Juncto Undang-undang No.4 Tahun 1998, Grafiti, Jakarta, 2002.
  • ———————-, Sjahdeini, Sutan Remy, Hukum Kepailitan ; Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, Edsisi Baru, Grafiti, Jakarta, 2009.
  • Soebekti R., Tjitrosudibio R., Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan, Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan ke- 23, 1997.
  • ——————, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan ke-12, 1980.
  • Sri Djatmiati, Tatik, Prinsip Izin Usaha Industri Indonesia, Disertasi, PPS Unair, 2004.
  • Soemantri, Priambodo, Dibyo, Perjalanan Panjang Dan Berliku, Refleksi BUMN 1993-2003: Sebuah Catatan Tentang Peristiwa, Pandangan Dan Renungan Dalam Satu Dasawarsa, Media Pressindo, 2004.
  • Subhan, M. Hadi, Prinsip-prinsip Hukum Kepailitan, Disertasi, Program Pascasarjana Unair, 2006.
  • ——————, Prinsip-prinsip Hukum Kepailitan, Kencana, Prenada Media, Jakarta, 2008.
  • Sugiharto, Laksamana Sukardi, dkk, BUMN Indonesia Isu, Kebijakan, dan Strategi, Elex Media Cumputindo, Kelompok Gramedia, Jakarta, 2005.
  • Suhardi, Gunarto, Revitalisasi BUMN, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2007.
  • Sutedi, Adrian, Prinsip Ketrbuakaan dalam Pasar Modal, Restrukturisasi Perusahaan dan Good Coorporate Governance, BP. Cipta Jaya, Jakarta, 2006.
  • Tjager, I. Nyoman dkk, 2003, Corporate Governance : Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia, PT. Prehailindo, Jakarta.
  • Tjandra, W. Riawan, Hukum Keuangan Negara, Grasindo, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006.
  • Tjokromidjojo, Bintoro. 1994. Pengantar Administrasi Pembangunan, LP3ES, Jakarta.
  • Urger M, Roberto, Teori Hukum Kritis: Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern, Nusa Media, Cetakan Kedua, Novemer 2008.
  • Widjaja, Gunawan, Seri Hukum Bisnis: Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan, RajaGrafindo Persada, Jakarta, , Cetakan Kedua, Juli 2004.
  • Yani, Ahmad & Widjaya, Gunawan, Seri Hukum Bisnis: Kepailitan, Cet. 2, Rajawali Press, Jakarta, 2000.
  • ——————–, Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas, Rajawali Press, Raja Grafindo, Jakarta, 1999.

ARTIKEL, MAKALAH, JURNAL:

  • Anisah, Siti, Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitor Dalam UU Kepailitan: Studi Putusan-putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 28- No.1- Tahun 2009, Akreditasi Jurnal Ilmiah SK No. 52/DIKTI/Kep./2002, hal. 14-23.
  • Djajanto, Pandu, BUMN Dan Kedudukan Hukumnya Terkait Dengan Keuangan Negara, Makalah Dalam Seminar Fakultas Hukum Unieversitas airlangga, Surabaya, 1 November 2008.
  • Harjono, Badan Usaha Mlik Negara dan Tindak Pidana Korupsi, Panitia Pringatan Pendidikan Tinggi Hukum di Surabaya, Alumni Fakultas Hukum UNAIR, 1 November 2008.
  • Ibrahim R., Landasan Filosofis dan Yuridis Keberadaan BUMN: Sebuah Tinjauan, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26- No.1- Tahun 2007, Akreditasi Jurnal Ilmiah SK No. 52/DIKTI/Kep./2002, hal. 5-14.
  • Indrawati, Yuli, Kedudukan badan Hukum/Non-Badan Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Secara Otonom dalam Peraturan Perundang-undangan, Pendidikan Lanjutan Ilmu Hukum Di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta, 9 Agustus 2008.
  • ——————, Good Governance Pengelolaan Keuangan Negara, Pendidikan Lanjutan Ilmu Hukum, PPLIH-Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 9 Agustus 2008.
  • Khairandy, Ridwan, Konsepsi Kekayaan Negara Yang Dipisahkan dalam Perusahaan Perseroan, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26- No.1- Tahun 2007, Akreditasi Jurnal Ilmiah SK No. 52/DIKTI/Kep./2002, hal. 32- 39.
  • ——————–, Analisis Putusan Mahkamah Agung Mengenai Kepailitan PT Dirgantara Indonesia (Persero), Jurnal Hukum Bisnis, Volume 28- No.1- Tahun 2009, Akreditasi Jurnal Ilmiah SK No. 52/DIKTI/Kep./2002, hal. 30-36.
  • Kholil, Munawar, Hukum Perseroan Terbatas (Berdasar UU No. 37 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas), P. Poin, (Dosen FH UNS).
  • P. Soeria, Arifin, Atmadja, Hukum Keuangan Negraa pasca 60 Tahun Indonesia Merdeka,
  • ——————–, Undang-undang Keuangan negara perlu diamandemen, http://www.google.co.id, diakses pada tanggal 4 maret 2009.
  • Patriadi, Pandu, Manfaat Konsep Good Governance Bagi Institusi Pemerintah dan BUMN Dalam Kebijakan Privatisasi BUMN, Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 8, no. 3, September 2004.
  • Pramono, Nindyo, Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (Bank) Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 5 Nomor 3, Desember 2007.
  • Prasetya, Rudhi, Pertanggungjawaban Direksi Dalam Perseroan Terbatas, Makalah dalam Seminar tentang ”Korupsi di BUMN/BUMD”, Panitia Peringatan Pendidikan Tinggi Hukum di Surabaya, Alumni Fakultas Hukum UNAIR, 1 November 2008.
  • Puji N. Dian, Simatupang, Hak Menguasasi Negara Dalam Keuangan Publik, Konsep, Teori, Dan Praktek, Bahan Perkuliahan Hukum Administrasi Negara, FH UI, 2007.
  • ——————-, Inkonsistensi Dan Upaya Harmonisasi Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Keuangan Negara Indonesia, Materi Pendidikan dan Pelatihan Hukum Keuangan negara Kerja sama Departemen Pekerjaan Umum RI Dan Fakultas Hukum Universitas indonesia, jakarta, 8 Agustus 2008.
  • ——————–, KRITIK Yuridis Terhadap paket UU Keuangan Negara Dan BPK, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia.
  • Rajagukguk, Erman, Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara: Lahirnya PP 33 Tahun 2006 Dan Implikasinya bagi Pembarantasan Korupsi.
  • Sidik, Machfud, Revitalisasi Organisasi Pengelola Kekayaan Negara Sebagai Wujud Good Governance manajemen Keuangan Negara, Jurnal Keuangan Publik, Vol.4, No.1, April 2006, hal 1-23.
  • Simanjuntak, Ricardo, Hukum Komersial dan Pengadilan Niaga (Komersial) Indonesia, Majalah Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, No. 1, 2002, hal.108-120.
  • Shubhan, M. Hadi, Tanggung Jawab Organ-organ Perseroan terbatas (PT) atas Kepailitan PT, dalam Majalah Ilmu Hukum YURIDIKA, Volume 21, No. 1, Januari 2006, ISSN 0215-849X, hal 34-59.
  • Soeria P., Arifin, Atmadja, Hukum Keuangan Negraa pasca 60 Tahun Indonesia Merdeka, www.pemantauperadilan.com
  • ——————-, Undang-undang Keuangan negara perlu diamandemen, http://www.google.co.id, diakses pada tanggal 4 maret 2009.
  • Soepomo, Pemahaman Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Download Internet, Rabu 22 Agustus 2007, internet.
  • Sri Nurbayanti, Herni, Reformasi Hukum Kepailitan Di Indonesia, dalam Jurnal Hukum JENTERA, April- Juni 2007, Edisis 16 tahun IV, hal. 58-86.
  • Sunarmi, Menuju Hukum Kepailitan Yang Melindungi Kreditor dan Debitor, dalam buku kumpulan Disertasi tentang Masalah-masalah Hukum Ekonomi Kontemporer, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Lembaga Studi Hukum Dan Ekonomi, 2006, hal. 341-392.
  • ——————–, Perbandingan Sistem Hukum Kepailitan Antara Indonesia (Civil Law system) Dengan Amerika Serikat (Common Law System), FH, USU, e-USU Resipository @ 2004 Universitas Sumatra Utara.
  • Trisnawan, Hilman, Resensi Buku: Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum Teori, Praktk, dan Kritik, Badan penerbit fakultas Hukum UI, Jakarta, 2005, uletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan, Volume 3, Nomor 3, Desember 2005 , hal 42-45.
  • Tumbuhan, Fred, Pandangan Yuridis T entang PT dan Organ-organnya, Tanggal 27 September 2001, www.hukumonline.com
  • Wahyudi, Ari, Hertanto, Aspek-aspek Penting Untuk Dipahami Oleh para Ahli/ Praktisi Hukum Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Pada Suatu Perseroan Terbatas (Suatu Pendekatan GOOD Corporate Governance) Jurnal Hukum Dan Pembangunan, tahun ke 38 No.1 Januari 2008, ISSN 0215 9687, hal 301-315.
  • Widjaya, Gunawan, Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke 2, Juli 2004.

Jurnal:

  • Jurnal Hukum Bisnis, Sepuluh Tahun UU Kepailitan Dan Efektivitasnya, Volume 28-No.1-Tahun 2009, ISSN: 0852/4912, Akreditasi Jurnal Ilmiah SK No. 52/DIKTI/Kep./2002.
  • Jurnal Ilmu Hukum ”Amanna Gappa” Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, ISSN: 0853-1609, Akreditasi B No. 108/DIKTI/KEP /2007, Volume 16 Nomor 2, Juni 2008.
  • Jurnal Hukum Bisnis, BUMN: Masih Perlukah Dipertahankan?, Volume 26-No.1-Tahun 2007, ISSN: 0852/4912.
  • Jurnal Hukum Bisnis, Permasalahan Utang dan RUU Kepailitan Baru, Volume 17 Januari 2002, ISSN: 0852/4912.
  • Jurnal Hukum Bisnis, Sepuluh Tahun UU Kepailitan Dan Efektivitasnya, Volume 28-No.1-Tahun 2009, ISSN: 0852/4912.

INTERNET:

KORAN/MAJALAH:

  • Bisnis Indonesia, Edisi: 02-April-2008.
  • Tempo, 26 September 2006, Fatwa MA, Piutang BUMN adalah Bukan Milik Pemerintah
About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,479,460 hits
November 2010
S S R K J S M
« Okt   Des »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 78 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: