RMS, NKRI, dan Maluku

Oleh Made Ayu Nita Trisna Dewi

Pembatalan mendadak kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Belanda memancing beragam respons. Media Belanda, seperti diberitakan koran ini menilai pembatalan itu mempermalukan Ratu Belanda (Surya 6 Oktober 2010).
Pembatalan itu konon terkait dengan gugatan RMS di pengadilan Den Haag agar SBY bila datang di Belanda langsung ditangkap, karena melakukan pelanggaran HAM berat. Kini dengan pembatalan kunjungan, RMS seperti diungkapkan presidennya, John Wattilette, justru merasa menang.

Memang terkait pembatalan itu muncul pro-kontra. Di satu sisi ada pihak yang sepakat dengan langkah SBY, di pihak lain muncul kecaman mengapa SBY tak berani, apalagi hanya berhadapan dengan RMS. Toh pemerintah dan pihak kerajaan Belanda sudah menjamin keamanan Presiden. Ada yang menyebut seharusnya SBY belajar dari pendahulunya seperti Bung Karno atau Pak Harto yang dikenal berani dan tak takut pada ancaman pembunuhan sekalipun.

Lepas dari pembatalan kunjungan itu, mau tidak mau perlu dipahami konsep kebangsaan kita dan bagaimana realita di dalam masyarakat yang menghayati konsep kebangsaan itu (dalam hal ini Maluku).

Apalagi ini termasuk kasus kedua Presiden SBY ‘dikerjai’ RMS. Masih segar dalam ingatan ketika 28 aktivis RMS mempertontonkan tarian cakalele secara liar di depan SBY di Ambon, Maluku, Jumat (29/6/2007).

Konsep Kebangsaan

Bung Karno pada 1 Juni 1945 pernah membeberkan konsep nation-state Indonesia, yaitu le désir d’être ensemble (kehendak untuk bersatu -Ernest Renan), eine aus Schiksals-gemeinschaft erwachsene Charakter-gemeinschaft (rasa senasib dan sepenanggungan -Otto Bauer), dan ‘persatuan antara orang dan buminya’. Para pemuda dari berbagai daerah, suku dan agama yang berkumpul di Jakarta pada 1928, termasuk Yong Ambon juga pernah mengikrarkan konsep itu.

Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 dengan konsep kebangsaan seperti itu, negara baru RI dipenuhi orang-orang yang juga masih mencari-cari bentuk rumah Indonesia yang ideal dan cocok bagi beragam warganya. Maka muncul dua golongan, nasionalis-republiken dan federalis ekstrem. Inti pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) ialah usaha memperjuangkan ide federalisme melalui perjuangan bersenjata.

Maka Chr Soumokil Ir, JA Manusama, dan JH Manuhutu memproklamasikan RMS, 25 April 1950 di Ambon dengan dukungan Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL/Tentara Kerajaan Hindia Belanda). Pemberontakan itu berhasil ditumpas pasukan APRIS (TNI) pimpinan Kolonel AA Kawilarang, 18 November 1950. Jadi inti pemberontakan RMS sesungguhnya merupakan bentuk ketidakpuasan orang-orang Maluku yang mengalami kesulitan untuk hidup bersama dalam rumah bernama NKRI.

Meski berhasil ditumpas, RMS tampaknya masih eksis, bahkan bersamaan dengan konflik Ambon 1999-2000 pernah menjelma menjadi Front Kedaulatan Maluku (FKM), dipimpin Alex Manuputty.

Bicara tentang RMS dan gerakan separatis manapun di Tanah Air, kita suka menggunakan slogan “NKRI sudah final”. Baiklah NKRI memang sudah final, tetapi jangan lupa menurut sejarawan Anhar Gonggong, konsep kesatuan NKRI mudah mengundang perlawanan. Apalagi sila ketiga Pancasila menyatakan dengan tegas Persatuan Indonesia. Dengan konsep kesatuan itulah, selama ini kita melihat atau mengalami sendiri bahwa dalam praktik hidup bernegara dan berbangsa banyak hal ditafsirkan secara tunggal dari kacamata penyelenggara negara semata. Tak heran, di era Orba hingga reformasi, otorianisme atau totalitarianisme seringkali menonjol.

Padahal jika yang ditonjolkan adalah persatuan (NPRI), negara tak bersifat tunggal menerjemahkan aspirasi warga negara. Persatuan mensyaratkan adanya persamaan hak di antara kelompok-kelompok yang diajak bersatu (Indra J Piliang:2002). Artinya masih ada ruang kebebasan yang tetap dimiliki, lalu secara sosial ekonomi juga harus ada keadilan dalam pembagian sumber daya alam. Misalnya selama ini terjadi, sumber daya alam Maluku justru lebih banyak menyejahterakan perusahaan dan orang-orang dari luar Maluku. Ada ketidakadilan dalam pemerataan kesejahteraan.

Bahkan dalam konflik di Maluku itu, orang-orang dari luar Maluku ikut membikin keruh keadaan. Hingga kini ribuan pengungsi masih belum punya rumah dan pekerjaan. Wajah trauma muncul di mana-mana, sementara praktik ketidakadilan/kekerasan masih dipertontonkan justru oleh para aparat di Maluku. Bantuan untuk mereka pun tega dikorupsi. Kemiskinan bukan hal baru di Maluku. Kita tahu, kemiskinan adalah ancaman bagi perdamaian dan tentu menjadi ajang subur bagi separatisme.

Kumpulan masalah tersebut juga membuat orang Maluku sering mengalami alienasi atau keterasingan baik dengan hidup mereka sendiri, dengan bumi atau tanah kelahirannya, terasing dengan bangsanya.

Karena itu mencuatnya sentimen anti RMS dengan slogan NKRI sudah final tak boleh berhenti jadi slogan semata. Harus diingat, tidak semua orang Maluku, baik di Belanda atau Indonesia adalah RMS. Ini penting digarisbawahi. Realita Maluku yang penuh dengan pekerjaan rumah khususnya pengentasan kemiskinan memang perlu aksi nyata pemerintah. Maka, penulis lebih senang jika SBY mengunjungi dan berbuat sesuatu bagi warganya yang belum sejahtera daripada berkunjung ke mancanegara. (Sumber: Surya, 7 Oktober 2010)

Tentang penulis:
Made Ayu Nita Trisna Dewi, Alumnus National Chengchi University-Taipei

About these ads


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

ARSIP

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 1,481,664 hits
Oktober 2010
S S R K J S M
« Sep   Nov »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 78 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: